cewekslot88 rtp

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Profil PT Maswindo, Pengembang yang Dituduh Ingkar Janji******

PT Maswindo Bumi Masmilik crazy richSurabaya Aswin Yanuar menuai protes dari kliennya di media sosial. Pasalnya, perusahaanini dinilai lalai melaksanakan kewajibannya.

Pengacara sekaligus kuasa hukum korban Maswindo, Sapto Dewi Trianawati mengaku terdapat 39 kepala cabang mitra Maswindo yang melaporkan perusahaan itu ke Bareskrim per 16 Desember 2022.

"Saya saat itu mengajak klien-klien saya lapor di posisi 39 kepala cabang, belum ada konsumen, di 16 Desember 2022. Dengan 39 cabang itu, nominal kerugian capai Rp 29 miliar," kata Yana dilansir dari detikcom, Rabu (8/2).

Keluhan dari klien PT Maswindo itu memenuhi sosial media Aswin. Bahkan, di forum internet seperti Quora dan Facebook juga banyak konsumen menceritakan keluhannya pada PT Maswindo Bumi Mas.

Lalu siapa sebenarnya Maswindo Malang Batu?

Berdasarkan situs resmi PT Maswindo Malang Batu, disebutkan perusahaan ini bergerak di bidang properti dan jasa konstruksi yang berlokasi di Surabaya-Sidoarjo. Perusahaan ini berdiri sejak 2016, dan mengklaim telah memiliki berbagai jenis usaha dan anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai saat ini memiliki berbagai jenis usaha dan anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mandiri secara finansial," dikutip dari situs Maswindo.

Aswin dan PT Maswindo mulai dikenal sejak sering melakukan renovasi gratis dan dijadikan konten media sosial. Pria yang memiliki rumah seluas seribu meter persegi dan dilapisi emas serta swarovski ini dulunya adalah tukang gorengan.

Dalam acara crazy richTransTv, dikatakan bahwa Aswin memiliki total aset dan kekayaan hingga ratusan miliar rupiah. Dikatakan juga bahwa saat ini dirinya sudah memiliki sekitar 500 anak perusahaan dan 500 ribu karyawan.

Dalam akun instagram @ptmaswindobumimas yang diunggah 16 Oktober 2022, Aswin menjelaskan perusahaannya telah menyelesaikan 14 ribu proyek hunian.

[Gambas:Video CNN]

Sedangkan, soal keluhan pembeli, ia mengatakan 700 di antaranya meminta refund, dan 300 lainnya melanjutkan proyek.

Menurutnya, dari 700 orang yang meminta refundhanya tersisa 180 orang senilai Rp30 miliar. Aswin pun mengaku telah menyelesaikan refundsebesar Rp48 miliar.

"Lanjut proyek ini sampai selesai kurang lebih Rp13 miliar-Rp18 miliar. Ini yang sudah kita selesaikan (14 ribu). Ini saya bicara by data, yang mau tahu aslinya silakan datang ke kantor pusat. Kalau mau menyenangkan 15 ribu orang otomatis nggak bisa, kan nggak semua klien itu puas, atau selesai. Mungkin ada kendala-kendala," kata Aswin dalam video itu.

Dominasi Kaisar

Respons Jokowi, BEI Akan Buat Papan Pemantau Saham Gorengan******

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa EfekIndonesia (BEI) Kristian Sihar Manullang menyebut lembaganya akan membuat papan pemantauan khusus untuk sahamdengan pergerakan tidak biasa, atau sering disebut "saham gorengan".

Hal ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo memperingatkan agar aksi menggoreng saham tidak terjadi di pasar modal Indonesia. Sebab kalau sampai terjadi, itu  bisa berdampak besar terhadap perekonomian negara.

"Bursa juga memberikan notasi khusus dan selanjutnya memasukkan ke dalam pemantauan khusus kepada saham saham tertentu yang memiliki catatan khusus terkait fundamental dan volatilitas harga," ujar Kristian dilansir dari Antara, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, BEI juga menggunakan Auto Reject Atas (ARA)dan Auto Rejection Bawah (ARB)terhadap order saham yang mencapai level harga tertentu.

"Semuanya ini bertujuan untuk perlindungan investor," tuturnya.

Ia memastikan pihaknya bakal melakukan pemantauan atas seluruh transaksi, tindakan pengawasan, pemeriksaan serta melakukan koordinasi pengawasan transaksi bersama Self-Regulatory Organization (SRO)dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih lanjut, BEI akan melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media kepada investor, supaya investor memahami berbagai hal yang harus diperhatikan dalam bertransaksi sebagai upaya untuk melindungi investor.

"Untuk menyemarakkan pasar, bursa menambah perusahaan tercatat, mengembangkan produk produk investasi dan tetap mengawasi pasar agar berjalan teratur, wajar dan efisien," kata Kristian.

Presiden Joko Widodo menyinggung aksi menggoreng saham. Hal itu ia sampaikan saat berbicara mengenai kasus taipan India Gautam Adani yang kekayaannya menyusut US,7 miliar atau Rp1.800 triliun dalam sepekan.

"Satu perusahaan Adani kehilangan US0 miliar dolar AS, hilang. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun," ujar Presiden Jokowi.

Meruginya Rp1.800 triliun aset Adani Group membuat seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) India hilang, sehingga menyebabkan mata uang rupee jatuh.

"Sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau goreng-goreng (saham) pas dapat, ya, enak tapi kalau kepeleset seperti tadi saya sampaikan Adani di India," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Petani Sebut Wilmar Untung Rp14 T, Musim Mas Rp1 T dari Program B35******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut program B35menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi, di mana Wilmar menjadi yang paling banyak meraup cuan hinga Rp14,42 triliun.

Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

Berikut rincian hitung-hitungan SPKS terhadap 12 raksasa yang diklaim diuntungkan proyek B35:

1. Wilmar (untung Rp14,42 triliun)
Subsidi: Rp22,14 triliun
Pungutan ekspor: Rp7,71 triliun

2. Musim Mas (untung Rp920 miliar)
Subsidi: Rp11,15 triliun
Pungutan ekspor: Rp10,23 triliun

3. Royal Golden Eagle (minus Rp8,25 triliun)
Subsidi: Rp6,28 triliun
Pungutan ekspor: Rp14,53 triliun

4. Sinar Mas (untung Rp130 miliar)
Subsidi: Rp5,42 triliun
Pungutan ekspor: Rp5,29 triliun

5. Permata Hijau (untung Rp1,94 triliun)
Subsidi: Rp5,4 triliun
Pungutan ekspor: Rp3,46 triliun

6. Darmex Agro (untung Rp5,15 triliun)
Subsidi: Rp5,34 triliun
Pungutan ekspor: Rp188 miliar

7. Louis Deyfus (untung Rp1,24 triliun)
Subsidi: Rp2,85 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,61 triliun

8. Sungai Budi (untung Rp2,21 triliun)
Subsidi: Rp2,5 triliun
Pungutan ekspor: Rp283 miliar

9. Best Industry (untung Rp880 miliar)
Subsidi: Rp1,96 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,08 triliun

10. First Resources
Subsidi: Rp1,87 triliun
Pungutan ekspor: tidak diketahui

11. KPN Corp (minus Rp810 miliar)
Subsidi: Rp1,6 triliun
Pungutan ekspor: Rp2,41 triliun

12. Johnlin
Subsidi: Rp189 miliar
Pungutan ekspor: tidak diketahui

CNNIndonesia.com masih mencoba menghubungi Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Tjia dan sejumlah pihak yang disebut oleh petani tersebut.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

Beli Minyakita 5 Kg Wajib Tunjukkan KTP******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan masyarakat harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli Minyakita. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli minyak yang digelontorkan pemerintah itu dalam jumlah berlebihan.

"Sekarang beli (MinyaKita) pakai KTP. Jangan sampai orang beli itu memborong," ujar Zulhas saat mengunjungi Pasar Kreneng Denpasar akhir pekan lalu (6/2).

Zulhas menjelaskan masyarakat bisa membeli Minyakita sebanyak 5 kilogram (kg), tetapi harus memperlihatkan KTP dan tidak boleh memborong untuk dijual kembali. Ia pun memperingatkan agar penjual tidak menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

"Harganya tidak boleh naik, kalau naik kena Satgas, nggak boleh lagi jualan," tegas Zulhas.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa produsen dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan suplai dalam negeri (DMO) minyak goreng kemasan dan curah 450 ribu ton per bulan dari 300 ribu ton per bulan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita belakangan ini.

Menurut Zulhas, kelangkaan Minyakita disebabkan aksi memborong masyarakat karena Minyakita dinilai berkualitas premium dan harganya murah.

Zulhas berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya DMO minyak goreng 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Mendag Ungkap Setengah Juta Liter Minyakita Tertahan di Cilincing******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Penemuan ini dilakukan saat sidak bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hari ini, Selasa (7/2).

Dia mengatakan informasi dugaan Minyakita tertahan itu berasal dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono serta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Whisnu Hermawan.

Menurutnya, salah satu alasan tertahannya Minyakita di Cilincing adalah PT BKP sebagai pemilik belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

"Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat domestic market obligation (DMO). Tapi sudah lama sekali, ini produksi bulan Desember (2022)," tuturnya.

Alasan perusahaan

Di sisi lain, VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada Januari itu kami sudah melaksanakan 38.000 ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Kedua, kata dia, saat ini perusahaan sedang tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Hal itu, kata Tukiyo, menyebabkan minyak goreng sebanyak setengah juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan. 

"Kan kalau sudah disalurkan tetapi kami enggak ekspor, di situ ada ruginya," tandas Tukiyo.

Onmyoji hebat tingkat dewa

Gugat Konsumen Rp56 M, Pengembang Meikarta Malah Mangkir Saat Sidang******

Sidang gugatan perdataterhadap 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli KonsumenMeikarta (PKPKM) dengan tuntutan Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali ditunda.

Hal itu terjadi karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku penggugat tidak hadir dan mengajukan permohonan penundaan sidang. Sidang pun akan kembali digelar pada 28 Februari 2023 mendatang.

"Hari ini kami mendapat surat resmi dari penggugat yang intinya memohon penundaan persidangan. Jadi ini ada surat resmi dari mereka tertanggal 6 Februari 2023 perihal permohonan penundaan perkara," ucap Majelis Hakim PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Kamaludin memerintahkan pihak PT MSU untuk segera memperbaiki alamat tergugat. Adapun dari 18 tergugat terdapat 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas.

Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga PT MSU menggugat sejumlah konsumen dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Maklum, kasus Meikarta sebelumnya kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

Selain itu para konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Alih-alih mendapatkan haknya kembali, para konsumen ini malah digugat oleh PT MSU. Mengenai hal ini, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dari anak usaha Lippo Group itu di luar nalar manusia.

Bagaimana tidak, korban yang seharusnya mendapatkan apartemen malah dituntut Rp56 miliar. Menurutnya, masyarakat awam pun bisa menilai sendiri kalau tindakan yang dilakukan PT MSU itu tidak wajar.

"Karena nilai tuntutannya sangat fantastis, Rp56 miliar yang di luar nalar akal sehat manusia. Kita boleh ajukan survei kepada tiap-tiap warga masyarakat Indonesia wajar tidak? Kami yang menuntut hak, justeru (malah) kami yang dituntut (balik)," ujarnya.

Meski begitu, Rudy yakin PN Jakarta Barat bisa menegakkan keadilan. Ia menilai majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan terbuka.

Dia akan menjalankan hukum acara yang baik dan benar, tidak akan mau terintimidasi dengan kekuatan-kekuatan besar di luar sana," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Marketing Communication and Brand Strategy Manager PT MSU Andika Pratama untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait permintaan penundaan sidang. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]