pinjol tanpa scan wajah

Aku bukan Zhong Kui

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Grab Setop Sementara Kenaikan Gaji Manajer Senior******

Perusahaan transportasi dan pengiriman makanan, Grab, menghentikan sementara kenaikan gaji untuk posisi senior manajer untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Perusahaan akan lebih berhati-hati dalam merekrut karyawan. Selain itu, Grab juga akan memangkas biaya perjalanan.

"Tidak satu pun dari keputusan ini yang mudah, tetapi ini dimaksudkan untuk membantu kami menjadi lebih ramping dan bugar, karena kami mempercepat menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan," kata CEO Anthony Tan dalam memo yang dikirim ke staf pada Rabu 14 Desember, dikutip dari CNA, Kamis (15/12).

Bulan lalu, Grab menaikkan proyeksi pendapatan 2022, melaporkan kerugian operasi yang mengecil. Bisnis pengiriman makanan dan barang berhasil mencapai target adjusted EBITDA tiga kuartal finansial lebih cepat dari yang diperkirakan perusahaan.

Dalam memo tersebut, Tan mengatakan Asia Tenggara tidak akan terhindar dari kenaikan harga dan suku bunga, serta dampak yang diakibatkan gejolak ekonomi terhadap pertumbuhan.

Ia menambahkan langkah-langkah baru Grab juga akan membantu perusahaan mencegah reaksi spontan yang dapat mengganggu rencana di kemudian hari.

Pada akhir 2021, Grab yang berbasis di Singapura ini mempekerjakan sekitar 8.800 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: Judul berita diubah dari "Grab Setop Sementara Bayar Gaji Manajer Senior" menjadi "Grab Setop Sementara Kenaikan Gaji Manajer Senior" pada Kamis (15/12) setelah mendapat klarifikasi dari pihak terkait.

Guizhou Fengyun

Daftar 4 Besaran Subsidi Mobil dan Motor Listrik, Tembus Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan besaran subsidi untuk pembelian mobil dan motor listrik. Nilai tersebut terbagi ke dalam 4 kategori, mulai dari Rp5 juta hingga tembus Rp80 juta.

Agus mengatakan subsidi ini diberikan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Pemberian subsidi akan mencontoh negara lain yang dianggap pemerintah sudah maju dalam penggunaan kendaraan listrik.

"Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia," jelasnya di Brussels, Belgia, Rabu (14/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

1. Mobil Listrik Baru

Agus menjelaskan saat ini subsidi pembelian kendaraan listrik masih dalam pembahasan, namun sudah di tahap finalisasi. Sehingga, kemungkinan besar angka subsidi yang direncanakan akan sama dengan keputusan akhir.

"Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta," kata Agus.

2. Mobil Hybrid

Agus menjelaskan untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

3. Motor Listrik Baru

Besaran subsidi untuk pembeli motor listrik baru adalah Rp8 juta. Angka yang diungkap Agus ini lebih tinggi ketimbang wacana pemerintah sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

4. Motor Konversi

Sedangkan untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan pemerintah mencapai Rp5 juta. Nominal ini lebih kecil dengan yang dicanangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa gak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelas Arifin kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Menhub Digugat Rp92,6 M dan Diminta Ganti Rugi Rp942 Juta per Hari******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadidigugat Rp92,6 miliar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh dua orang yang bernama Khoiri Soetomo dan Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait  penerbitan Keputusan Menhub Nomor KM 184 Tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

"Mewajibkan kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp92.629.249.084 (sembilan puluh dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu delapan puluh empat rupiah)," kata gugatan tersebut seperti dikutip Kamis (15/12).

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan Budi untuk  membayar ganti kerugian selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

KM 184/2022 sendiri mematok tarif penyeberangan yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya diatur dalam KM 172/2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam KM 184/2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam KM 172/2022, tarifnya adalah Rp20 ribu.

Kemenhub sendiri masih menunggu isi gugatan lengkap dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Kami baru menerima surat pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut dari PTUN kemarin, 15 Desember, yang belum memuat isi gugatan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com.

Setelah menerima surat berisi isi gugatan lengkap, Kemenhub baru akan menentukan tindak lanjutnya.

"Saat ini kami masih menunggu surat berikutnya dari PTUN yang akan memuat isi gugatan. Segera setelah itu kami akan menentukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Partai Buruh Bakal Gugat Heru Budi dan Ridwan Kamil Terkait UMP 2023******

Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono mengatakan gugatan dilayangkan karena UMP 2023 yang ditetapkan masih belum layak.

Untuk DKI Jakarta, Kahar menyebut gugatan diajukan karena UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Sementara untuk Jawa Barat, ia mengatakan gugatan diajukan karena tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat ia sebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

Sebelumnya pemerintah masing-masing provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP 2023. Kenaikan upah tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Pembeli Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mengobral subsidibesar-besaran kepada pembelikendaraan listrikdi Indonesia.

Untuk pembeli mobil listrik yang memiliki pabrik di Indonesia, besaran subsidi yang akan diberikan Rp80 juta. Sementara itu untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, besaran subsidi yang akan digelontorkan Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta. 

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Setpres, Kamis (15/12).

Pemerintah katanya berharap pemberian subsidi tersebut nantinya bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Agus mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. 

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaat keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon. 

[Gambas:Video CNN]

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik,  salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.