tototix

Jueji

Tol Indralaya******

Jalan TolTrans Sumatera (JTTS) ruas Indralaya - Prabumulih di Sumatera Selatan resmi beroperasi sejak Rabu (30/8). Saat ini, tarif tol sepanjang 64,5 kilometer ini masih gratis.

"Ruas Tol Indralaya-Prabumulih sudah dioperasionalkan dan saat ini belum dikenakan tarif. Mereka yang masuk dari Palembang dan keluar di Prabumulih, hanya dikenakan tarif Tol Palembang-Indralaya," ujar Branch Manager Hutama Karya Cabang Tol Palembang-Indralaya Syamsul Rijal saat diwawancarai di Prabumulih, Sumsel, seperti dikutip Antara.

Perusahaan belum dapat memastikan kapan tol tersebut memungut tarif. Pasalnya, penentuan tarif diputuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia juga menerangkan lampu penerangan di ruas tol tersebut hanya ada di beberapa titik, seperti di u-turn maupun di jalan bersusun. Sebab, tol tersebut masuk kategori luar kota.

Mengenai rest area pada tol tersebut, pihaknya telah menyiapkan di sisi kiri dan kanan di KM 56, dan akan diisi oleh UMKM dari daerah setempat.

"Kemudian, kami juga sudah koordinasi mengenai SPBU, secepatnya akan diusahakan Pertamina, namun sementara ini akan buka SPBU modular terlebih dahulu hingga nanti sesuai dengan desain awal," ungkapnya.

Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menambahkan Tol Indralaya Prabumulih sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada 7 Juli 2023 serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 872/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Simpang Indralaya - Prabumulih.

"Jalan tol ini sudah siap untuk kami operasikan karena sebelumnya telah diuji coba dengan dioperasikan secara fungsional pada saat momen mudik Lebaran 2023 yang dilalui lebih dari 83 ribu kendaraan dan tidak ada insiden kecelakaan," katanya.

Dari sisi fasilitas, sambungnya, ruas tol itu juga telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan tol, dan sebelum beroperasi pihaknya menyosialisasi tanpa tarif atau belum berbayar serta penggunaan kartu uang elektronik bagi pengguna.

"Melihat antusiasme yang cukup besar, kami berharap trafik di ruas tol ini cukup besar. Nantinya untuk estimasi tarif yang berlaku sekitar Rp1.338 per kilometer, akan tetapi untuk detil lebih lengkap akan kami segera menginformasikan setelah dikeluarkan pemberlakuan tarif dari Menteri PUPR," ucapnya.

Lebih lanjut, perusahaan mengimbau pengguna jalan untuk selalu mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, serta memastikan kecukupan saldo UE sebelum memasuki gerbang tol.

Apabila pengguna jalan lupa mengisi saldo kartu Uang Elektronik (UE), dapat menggunakan aplikasi HK Toll Apps yang dimiliki oleh Hutama Karya dimana terdapat fitur Cek Saldo UE dan juga dapat melakukan Top up saldo UE.

"Selain itu, agar pengguna jalan tol dapat berkendara dengan kecepatan minimum dan maksimum sesuai yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat," imbaunya.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan meski baru sosialisasi terbatas, namun antusias masyarakat menggunakan ruas tol ini cukup tinggi.

"Hingga saat ini traffic-nya sangat tinggi, sudah 1.000 kendaraan yang melintas. Perkiraan kita per hari ada 3.000 kendaraan yang menggunakan Tol Indralaya-Prabumulih ini," ujarnya.

Ia berharap Hutama Karya secepatnya menyelesaikan kekurangan ruas tol lainnya agar jalur tol di Sumsel tersambung sesuai dengan konsep Trans Sumatera.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi pesawat

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Bahlil Bongkar Sebab RI Hanya Nikmati Untung 30 Persen dari Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui keuntungan yang dinikmati oleh Indonesia dari kebijakan hilirisasi tambang nikelkecil.

Menurut perhitungannya, Indonesia hanya menikmati 20-30 persen keuntungan dari devisa hasil ekspor (DHE) hilirisasi komoditas itu.

Ia berdalih itu semua terjadi karena teknologi yang digunakan dalam melakukan hilirisasi nikel semuanya berasal dari luar negeri.

"Begitu ada hasil penjualan dan revenue, yang mereka lakukan pertama membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka. Yang kembali ke kita paling tinggi 20 persen-30 persen, itu pun hanya untuk operasional," sambung Bahlil.

Bahlil menyebut pemerintah bukan tidak mau menarik cuan dari total nilai ekspor nikel dan turunannya tersebut. Namun, Bahlil menyebut industri punya keterbatasan.

"Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia," tegas Bahlil.

Bahli mengatakan data mengenai hilirisasi nikel harus jelas diungkap ke publik. Maka dari itu, ia meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh ucapan salah satu pengamat ekonomi, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksud.

Bahlil mencontohkan soal pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia tidak sampai US, sehingga membuat Indonesia rugi. Ia mempertanyakan bagaimana ekonom tersebut menghitungnya.

"Macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 10-15 persen, biaya logistik pengiriman US, logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung US-US. Masa orang enggak boleh untung US-US untuk trading?" kata Bahlil.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Jokowi justru 90 persen keuntungannya dinikmati China.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99 persen diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke China," kata Faisal dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi di Jakarta pada Selasa (8/8) lalu.

Dalam raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino meminta klarifikasi Bahlil soal ucapan pengamat ekonomi yang mengatakan hilirisasi nikel dinikmati negara asing. Ia mengaku tidak punya data dan kapasitas lebih sebagai ahli nikel, sehingga meminta Bahlil merinci.

Harris paham Presiden Jokowi sudah membantah tudingan tersebut. Akan tetapi, ia skeptis soal peningkatan nilai ekspor yang terlihat besar, terlebih karena basis angka awalnya kecil.

"Sebenarnya 'kue madu' yang menikmati itu siapa? Ini tugas Pak Bahlil memastikan bahwa madunya ada di Indonesia," tuntut Harris.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

IHSG Melemah Tipis ke 6.991 Sore Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.991 pada Selasa (5/9). Indeks saham melemah 5,04 poin atau 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,86 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 236 saham menguat, 286 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,44 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,69 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 1,12 persen.

Senada dengan Asia, bursa Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,18 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,57 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,02 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Bahlil Akui Duit Hilirisasi Nikel Cuma Masuk 30 Persen ke RI******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui devisa hasil ekspor hilirisasi nikelcuma masuk 20 persen-30 persen ke Indonesia.

"Jangan mimpi devisa hasil ekspor (DHE) industri akan kembali seutuhnya ke Indonesia, contoh hilirisasi nikel, semua kreditnya kan dari luar, teknologi dari luar," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Begitu ada hasil penjualan dan revenue, yang mereka lakukan pertama membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka. Yang kembali ke kita paling tinggi 20 persen-30 persen, itu pun hanya untuk operasional," sambung Bahlil.

Menurutnya, pemerintah bukan tidak mau menarik cuan dari total nilai ekspor nikel dan turunannya tersebut. Namun, Bahlil menyebut industri punya keterbatasan.

"Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia," tegas Bahlil.

Ia mengatakan data yang diungkap ke publik harus jelas. Bahlil meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh ucapan salah satu pengamat ekonomi, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksud.

Bahlil mencontohkan soal pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia hanya US plus US, tidak sampai US, sehingga membuat Indonesia rugi. Ia mempertanyakan bagaimana ekonom tersebut menghitungnya.

"Macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 10 persen-15 persen, biaya logistik pengiriman US, logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung US-US. Masa orang enggak boleh untung US-US untuk trading?" bebernya.

Dalam raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino meminta klarifikasi Bahlil soal ucapan pengamat ekonomi yang mengatakan hilirisasi nikel dinikmati negara asing. Ia mengaku tidak punya data dan kapasitas lebih sebagai ahli nikel, sehingga meminta Bahlil merinci.

Harris paham Presiden Jokowi sudah membantah tudingan tersebut. Akan tetapi, ia skeptis soal peningkatan nilai ekspor yang terlihat besar, terlebih karena basis angka awalnya kecil.

"Sebenarnya 'kue madu' yang menikmati itu siapa? Ini tugas Pak Bahlil memastikan bahwa madunya ada di Indonesia," tuntut Harris.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebelumnya menyebut China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentase keuntungan China disebut mencapai 90 persen.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99 persen diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke China," kata Faisal dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi di Jakarta pada Selasa (8/8) lalu.

[Gambas:Video CNN]