situs slot deposit 50 bonus 50

pencuri ganda

Mentan Minta Tambahan Rp5,83 T untuk Genjot Produksi Padi******

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan anggaransebesar Rp5,83 triliun kepada Kementerian Keuangan(Kemenkeu) untuk tahun ini.

"Kementerian Pertanian juga sedang mengusulkan anggaran belanja tambahan atau ABT tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,83 triliun," ucap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11).

Ia menuturkan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk percepatan tanam serta peningkatan produksi padi dan jagung.

Meski demikian, Amran mengatakan dari hasil konsultasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, usulan ABT tersebut kemungkinan hanya bisa terpenuhi sebagian tahun ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut, di awal 2024 Amran menyarankan untuk melakukan prioritas pemanfaatan anggaran reguler Kementan tahun anggaran 2024.

"Dan selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun 2024 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT tahun anggaran 2024 untuk itu mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV," imbuh Amran.

Pagu indikatif Kementan tahun anggaran 2023 sendiri adalah sebesar Rp14,82 triliun. Angka ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari pagu 2022, yakni Rp14,51 triliun

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Komisaris BSI Arief Rosyid Mundur Usai 'Ikut' Prabowo******

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatankomisarisPT Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah didapuk menjadi komandan pemilih muda dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Arief, yang juga Ketua Umum PB HMI 2013-2015, telah mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris BSI dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya, untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN, yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," katanya dikutip Antara, Selasa (7/11).

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi obyek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subyek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju Rosan Perkasa Roeslani memastikan pejabat publik yang masuk kepengurusan TKN Prabowo-Gibran bakal mengikuti aturan, terutama terkait kewajiban cuti atau mundur dari jabatan.

"Kami akan ikuti semua peraturan yang ada, kalau mereka harus cuti, mereka cuti, seperti Mas Gibran yang hari ini cuti, dan yang kalau di aturan harus mundur, ya (mereka) mundur," kata Rosan.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

IHSG Diproyeksi Muram Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (9/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan indeks dipengaruhi fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah.

"Selain itu masih tercatatnya capital outflow secara year to date yang cukup signifikan hingga saat ini turut memberikan sentimen negatif bagi pergerakan IHSG," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, TBIG, GGRM, ITMG, dan KBLF.

Senada, Head of Customer Literation and Education (CLE) PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Satya Oktavianus Audi mengatakan indeks akan dipengaruhi oleh capital outflow sebesar Rp739 miliar di pasar reguler karena investor masih menunggu The Fed selesai dengan kenaikan suku bunganya.

"Kekhawatiran higher for longerakan menekan laju kenaikan IHSG dalam jangka waktu ke depan," katanya.

IHSG ditutup di level 6.804 pada Rabu (8/11) sore. Indeks saham melemah 39,68 poin atau 0,58 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,34 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,04 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 186 saham menguat, 354 saham terkoreksi, dan 211 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Belanja Sekarang Pakai Bank Mega Langsung Diskon 20%******

Khusus para pengguna Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa dapat diskon sebesar 20 persen untuk setiap transaksi belanja selama gelaran Transmart Full Day Sale pada hari ini, Minggu (5/11).

Pesta diskon seharian Transmart ini dimulai sejak jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Belakangan Pakai Allo Paylater

Diskon Full Day Sale ini berlaku untuk aneka produk, mulai dari daging ayam, sapi, buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kapan lagi kan belanja hemat dengan diskon-diskon menarik dari Transmart dan Bank Mega?

Makanya, langsung aja ikutan Full Day Sale di gerai Transmart terdekat kotamu sekarang juga! Jangan lupa ajak saudara, keluarga, dan teman ya biar belanja jadi semakin meriah.

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Ketik 8 orang

Investasi Makin Menggeliat, Berikut Penerima Penghargaan ALI 2023******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 kepada instansi pemerintah dari kategori Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atas kinerja serta inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Penghargaan ALI 2023 diberikan oleh Wakil Presiden, K.H. Ma'ruf Amin, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11). Apresiasi tersebut diberikan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

Pada kategori kementerian/lembaga (K/L), Kementerian Perhubungan meraih peringkat pertama, diikuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di peringkat kedua, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan di peringkat ketiga.

Pada kategori pemerintah kota, Surakarta meraih peringkat pertama, diikuti oleh Surabaya di peringkat kedua, serta Manado di peringkat ketiga.

Terakhir, di kategori khusus kawasan timur Indonesia, penghargaan diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Merauke, dan Kota Ambon.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyatakan bahwa pihaknya menyelenggarakan kegiatan ALI setiap tahunnya sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, capaian realisasi investasi dari target yang selalu berkembang setiap tahunnya itu juga merupakan atas kerja keras para kepala daerah yang didelegasikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Mencapai target realisasi 2023 itu bukan pekerjaan gampang. Spesial untuk DPMPTSP saya ucapkan terima kasih dan I love you. PTSP sebagai instrumen dan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang maksimal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11).

Bahlil melanjutkan, Penilaian ALI 2023 mengacu pada implementasi sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di K/L dan pemerintah daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi (UU CK).

Hasil penilaian kinerja ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian dana insentif kepada pemerintah daerah dan insentif anggaran kepada K/L.

Sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2023, rangkaian proses penilaian ALI 2023 ini telah dilakukan dengan melibatkan 18 K/L dan 38 pemerintah provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Penilaian telah dilaksanakan oleh tim independen yang melibatkan K/L dan organisasi pelaku usaha terkait yang terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Di samping itu, juga ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Kabinet, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Investasi/BKPM, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam memberikan pelayanan investasi yang berkualitas. Dengan demikian, investasi di Indonesia dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.