gacor303

Paviliun Tianxuan

Utang Pemerintah Rp344 M Tak Jelas, Ritel Ancam Setop Pasokan Migor******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali mengancam pemerintah bakal menyetop pasokan minyak gorengjika utang Rp344 miliar tak kunjung dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebut utang rafaksi alias pembayaran selisih harga migor dalam program satu harga pada 2022 itu tak jelas hingga sekarang.

Roy menyebut, meski sudah setahun setengah pihaknya menagih, pemerintah masih belum mau membayar utang Rp344 miliar itu.

"Kemudian, pengurangan pembelian minyak goreng bila penyelesaian rafaksi belum selesai dari perusahaan ritel. Perusahaan ya, bukan Aprindo," lanjutnya.

Lihat Juga : Jokowi Sebut Pasar Murah Keliling Bisa Tekan Inflasi di Medan

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan kelompok peritel bakal memotong tagihan hingga menyetop pembelian minyak goreng dari produsen.

Roy hanya menegaskan Aprindo sudah tak bisa lagi membendung keresahan para pengusaha. Ia mengatakan kalau pengusaha ritel jadi melaksanakan ancaman itu, hal tersebut bakal berdampak pada stok minyak goreng di ritel.

Jika ancaman tersebut gagal, Roy bersama peritel lainnya bakal menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di lain sisi, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga yakin langkah peritel tersebut tak akan membuat minyak goreng langka di pasaran.

Jerry menyebut minyak goreng, seperti Minyakita, curah, hingga yang premium, tidak hanya dijual di gerai ritel. Ada juga yang dijual di pasar serta melalui perdagangan daring sehingga masyarakat punya banyak akses untuk memperoleh minyak goreng.

Lihat Juga : Minyakita Dijual Bundling, Kemendag Bakal Sanksi Tegas Pedagang

"Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran," kata Jerry.

Akan tetapi, Jerry menghargai Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan alias stakeholder. Ia pun mengajak Aprindo duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal sengkarut utang rafaksi minyak goreng.

Ia menekankan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Di lain sisi, Jerry menyebut Kejagung sudah mengeluarkan pendapat hukum bahwa penyelesaian rafaksi minyak goreng diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

"Kita lihat yang ke depannya, yang terbaru, dan ter-update. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang terkini," tutupnya.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal itu tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur soal uang rafaksi itu tak berlaku lagi.

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Faisal Basri Ungkap Gaji TKA China di Smelter RI Capai Rp54 Juta******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebut tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di smelter nikel mendapat gaji lebih besar dibandingkan pekerja lokal. Bahkan, gaji yang diterima pada TKA tersebut bisa mencapai Rp54 juta per bulan.

"Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp17 juta hingga Rp54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum," tulis Faisal Basri dalam blognya.

Menurutnya, para TKA tersebut tak semuanya tenaga ahli. Beberapa di antaranya bekerja sebagai juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Kebanyakan tenaga kerja China menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja.

"Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan," katanya.

Sebab itu, ia menilai kebijakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan industri-industri di China.

Sebelumnya, Faisal menyebut 90 persen dari keuntungan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Presiden Jokowi justru dinikmati oleh China.

Lihat Juga : ANALISISBatuk Jokowi, Polusi Ibu Kota dan Bantahan KLHK soal Kepungan PLTU

Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional.

"Perusahaan smelter memang membayar pajak bumi dan bangunan namun nilainya amatlah kecil. Jadi nyata-nyata sebagian besar nilai tambah dinikmati perusahaan China," katanya.

[Gambas:Video CNN]

sistem tanam acak

Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin******

Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan.

"Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin," ucapnya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.

Padahal, kata Erick, Indonesia ini jumlah memiliki penduduk yang banyak, menuju 318 juta orang. Ia menyebut semua penduduk perlu butuh makan.

Sementara, produksi pangan masih kurang. Karenanya, ketahanan pangan juga harus jadi prioritas.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas. Memang keringatan, panas di luar, tapi industrialisasi pangan akan menjadi biggest economykita setelah hilirisasi," ucap Erick.

Ia pun ingin produk pertanian dikembangkan. Erick mencontohkan, rumput laut bisa dikelola menjadi obat kanker.

"Banyak tumbuhan kita bisa menjadi alternatif obat-obatan. China ada, India ada, masa kita makan obat kimia terus. Ini harus ada intervensi keseimbangan yang harus kita jalankan, termasuk di industri pangan," katanya.

Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya tak tinggal diam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada para petani.

Ia mengklaim BUMN lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan menjadi pendamping petani memberikan bibit yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga menjamin pemberian pupuk. Tak hanya itu, BUMN melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga memberikan asuransi gagal panen.

"Kalau gagal panen ada Jasindo. Artinya, kami melindungi petani kita," ucap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

INDEF: 50 Persen Produk Skincare di Marketplace RI dari China******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebut 50 persen produk perawatan kulit dan kecantikan (skincare) yang dijual di lokapasar (marketplace) Indonesia adalah barang impor dari China.

"Kalau lihat data saat ini, produk skincareatau kecantikan itu 50 persen impor dari China. Itu sangat berbahaya untuk kelangsungan industri lokal," kata Kepala Peneliti Center of Digital Economy INDEF Nailul Huda dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Huda ikut dalam diskusi pelaku UMKM bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki hari ini. Ia pun mengusulkan dua opsi untuk memberantas banjir produk impor dari China cs.

Kedua,Huda ingin pemerintah tak hanya fokus soal revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Salah satu yang kami usulkan ada tagging asal barang, bukan cuma asal penjual. Jadi, kita bisa memetakan mana barang impor dan lokal. Sehingga nanti akan mendorong semua platform wajib mendukung barang-barang lokal, dengan cara memberikan diskon dan insentif harga untuk produsen-produsen lokal," tutur Huda.

"Kami juga meminta untuk mengenakan biaya, baik administrasi, pajak, dan sebagainya untuk produk-produk impor. Sehingga pemerintah melindungi dan di sisi lain juga memberatkan produk impor," terangnya.

Di lain sisi, Teten menegaskan pemerintah tidak hanya berurusan dengan banjir barang impor di TikTok Shop, tetapi juga di e-commerce lain. Oleh karena itu, ia ingin produk UMKM Indonesia dilindungi dengan sederet kebijakan.

Ia mengakui memang pemerintah belum bisa melindungi UMKM dari segi kebijakan impor. Oleh karena itu, selain revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020, Teten ingin negara mengenakan bea masuk lebih tinggi bagi barang-barang impor.

"Kita memang harus betul-betul memproteksi sedemikian rupa, jangan sampai produk lokal kalah bersaing dengan produk luar. Negara manapun juga sama memberlakukan seperti itu, baik nanti dijual secara online maupun offline," jelasnya.

"Seperti tadiskincare,kita kan sebenarnya sudah bagus. Local brand itu sedang kuat-kuatnya, tapi sekarang derasnya barang dari luar yang harganya lebih murah. Kita kurang melindungi dari kebijakan bea masuk, kebijakan impor, kita kurang melindungi UMKM kita," imbuh Teten.

[Gambas:Video CNN]

Porter dari kedua dunia

Profil Evergrande, Raksasa Properti China yang Jatuh Bangkrut******

Raksasa properti China Evergrande resmi mengumumkan bangkrut setelah bertahan cukup lama dengan masalah keuangan.

Evergrande adalah salah satu pengembang real estat terbesar di China. Perusahaan ini adalah bagian dari Global 500 atau merupakan salah satu bisnis terbesar di dunia berdasarkan pendapatan.

Perusahaan terdaftar di Hong Kong dan berbasis di Kota Shenzhen, China selatan. Perusahaan memiliki sekitar 200 ribu orang pekerja dan secara tidak langsung membantu mempertahankan lebih dari 3,8 juta pekerjaan setiap tahun.

Evergrande mengukuhkan dirinya sebagai salah satu perusahaan properti terbesar di China dengan memiliki lebih dari 1.300 proyek di lebih dari 280 kota di seluruh China.

Di luar perumahan, grup tersebut telah berinvestasi di kendaraan listrik, olahraga, dan taman hiburan. Evergrande bahkan memiliki bisnis makanan dan minuman, menjual air kemasan, bahan makanan, produk susu, dan barang lainnya di seluruh China.

Pada 2010, perusahaan bahkan membeli tim sepak bola yang kini dikenal sebagai Guangzhou Evergrande dan membangun sekolah sepak bola terbesar di dunia, dengan biaya US5 juta.

Selain itu, perusahaan melayani wisatawan melalui divisi taman hiburannya, Evergrande Fairyland. Grup bahkan membuat usaha besar-besaran yang disebut Ocean Flower Island di Hainan atau biasa disebut sebagai "Hawaii China".

Evergrande Terjerat Masalah Keuangan

Dalam beberapa tahun terakhir, utang Evergrande membengkak karena meminjam untuk membiayai berbagai target proyek yang direncanakan.

Grup ini bahkan terkenal karena menjadi pengembang yang paling banyak berutang di China, dengan liabilitas senilai lebih dari US0 miliar.

Sejak 2021, perusahaan sudah memperingatkan investor tentang masalah arus kas yang kemudian bisa gagal bayar jika tidak dapat mengumpulkan uang dengan cepat.

Pada akhir September 2021, Evergrande akhirnya mengajukan ke bursa bahwa mereka mengalami kesulitan menemukan pembeli untuk beberapa asetnya.

Setelah menghadapi masalah keuangan lebih dari dua tahun, pada 17 Agustus 2023, Evergrande Group, mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 15 di pengadilan Amerika Serikat (AS).

Dengan perlindungan ini, maka perusahaan non-AS seperti Evergrande yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur tidak dapat digugat oleh para kreditur.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.