voucher pengguna baru lazada 30 ribu

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Israel Desak Mahkamah Internasional Tolak Gugatan Afsel Soal Genosida di Gaza******

JAKARTA — Perwakilan Israel Tal Becker mendesak Mahkamah Internasional menolak semua tuntutan Afrika Selatan atas tindakan genosida dan upaya penghentian operasi militer di Jalur Gaza.  

Dia menyatakan bahwa Israel perlu untuk menolak semua klaim Afrika Selatan, agar Konvensi Genosida dapat mempertahankan integritasnya dan Mahkamah Internasional dapat terus memainkan perannya sesuai ketentuan.  

Promosi Digitalisasi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mudahkan Puluhan Juta Warga

Melansir TASS via Bisnis.com, Becker mengklaim bahwa tuntutan Afrika Selatan itu dirancang untuk menolak kemampuan Israel mempertahankan diri melawan ancaman teroris.  

Republik Afrika Selatan sebelumnya mengajukan gugatan terhadap Israel karena diduga melanggar Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Genocide Convention) di Mahkamah Internasional PBB (ICJ) di Den Haag pada 29 Desember 2023.  

Dokumen tersebut menegaskan bahwa tindakan pemerintah Israel dapat dikategorikan sebagai genosida karena tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza sebagai bagian dari kelompok nasional, ras, dan etnis Palestina.  

Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional untuk menyatakan Israel melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dan harus segera menghentikan semua permusuhan di Jalur Gaza, serta membayar ganti rugi. 

Selain itu, Afrika Selatan juga telah meminta tindakan pencegahan yang diambil untuk melindungi warga Palestina dari pelanggaran hak-hak mereka secara lebih lanjut.  

Selain itu, juga untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap kewajibannya berdasarkan Konvensi. Itu menjadi fokus sidang yang digelar 11-12 Januari 2024, saat ini.  

Adapun perwakilan Afrika Selatan diberi waktu selama 3 jam untuk mempresentasikan posisinya, pada hari pertama persidangan.  

Kemudian, dilanjut dengan jumlah waktu yang sama juga diberikan kepada pihak Israel untuk hari kedua persidangan. 

Keputusan Mahkamah Internasional mengenai tindakan pencegahan diperkirakan akan disampaikan dalam beberapa pekan ke depan. Selanjutnya, keputusan apapun yang diambil akan bersifat mengikat. 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Israel Desak ICJ Tolak Gugatan Afrika Selatan Soal Genosida di Gaza”

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Istri saya adalah seorang kepala suku

Mahfud Md Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh dan Gimik******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menilai pertanyaan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tentang inflasi hijau atau greenflation merupakan hal receh atau tidak berkualitas dan bagian dari gimik.

“Soal pertanyaan receh itu, bagian dari gimik saja,” ujar Mahfud kepada awak media usai debat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Ia menilai Gibran melontarkan pertanyaan gimik yang kemudian dianggap tidak layak dijawab. Padahal, menurut Mahfud, dirinya sudah mengemukakan bahwa jawabannya sangat receh.

“Saya bilang, saya kembali kan sudah waktu serahkan ke moderator. Tidak ada gunanya, debat kayak begini. Itu bagian gimik saja dari debat,” jelasnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Kemudian, saat ditanyakan awak media mengenai komitmen Mahfud terkait greenflation.Dia mengaku bukan tak mau menjawab pertanyaan itu dengan benar.

Namun, Mahfud beranggapan Gibran tak mengerti konsep greenflation.Sebab, Wali Kota Solo itu mempertanyakan jawaban Mahfud yang dinilai tak sesuai ekspektasinya.

Oleh karena itu, dia mengembalikan sesi tersebut kepada moderator agar tak dilanjutkan. “Karena masalahnya sudah dijawab, lalu dibilang belum dijawab kan itu hanya gimik saja,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan greenflationmemiliki arti ekonomi hijau dan alurnya. “Untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih inflasi hijau? kan ekonomi hijau, Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di-recycle, bukan dibuat,” kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Meski demikian Gibran menyebut jawaban Mahfud tidak menjawab soal inflasi hijau. “Saya lagi nyarijawabannya Prof Mahfud, saya nyaridi mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau, Prof Mahfud yang namanya greenflationitu, inflasi hijau,” kata Gibran.

Ia kemudian mencontohkan soal demo rompi kuning di Prancis yang sudah memakan korban dan mengatakan kejadian yang sama tak boleh terjadi di Indonesia.

“Intinya, transisi menuju energi hijau itu musti super hati-hati. Jangan sampai membebankan RnD (penelitian dan pengembangan) yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau,” ujar dia.

Penyataan itu kemudian ditanggapi Mahfud dengan mengatakan pernyataan Gibran juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflationatau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

akun profesional kaisar

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sayap Beku

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Singgung Food Estate: Terbukti Abaikan Petani******

SOLO —Dalam Debat Cawapres 2024, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kegagalan food estateyang menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin, disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Tak hanya soal food estate, Cak Imin juga menyebut soal kepemilikan lahan seluas 500.000 ha oleh seseorang. Lahan sebesar itu diduga mengarah kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga petnai gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani memiliki tanah setengah hektare. Sementara, ada seseorang memiliki tanah yang diberikan negara kepadanya 500.000 haktare,” tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre pada Minggu (21/1/2024) ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, juga dilibatkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan yang berasal dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Dr. Ir Abrar Saleng, SH. MH. (Ahil Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanudin).
2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen FISIPOL UGM).
3. Prof. Dr Arif Satria, SP. MSI (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretarts Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energ/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc. (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP., MA. (Sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D. (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furgon Sofhani, M.A., Ph.D. (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Mobilisasi Internal NU untuk Dukung Prabowo******

SALATIGA— Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi isu mobilisasi internal Nahdlatul Ulama atau NU untuk mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ganjar pun mengaku tetap yakin jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menjaga netralitas pada Pemilu atau Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024). Ganjar menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan cendekiawan NU, Nadrisyah Hosen atau Gus Nadir, yang mengaku ada mobilisasi internal NU untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Saya belum mendengar sih [penyataan itu], cuma waktu kemarin ulang tahun kode-kode saja. Tapi kalau kita politisi pahamlah, rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana,” kata Ganjar di Gedung Kopri, Kota Salatiga, Selasa.

Meski begitu, Ganjar menyakini bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bisa menampatkan NU dalam posisi yang tetap netral pada Pemilu atau Pilpres 2024. “Saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Saya yakin Gus Yahya bisa malaksanakan itu,” kata Ganjar.

Menurutnya, terkait dengan adanya kader-kader NU yang memiliki pilihan itu sudah menjadi hal yang wajar. “Bahwa kalau ada kader-kader NU yang punya pilihan itu sudah sunnatullah-nya begitu,” kata Ganjar.

Sebelumnya, pada Minggu (21/1/2024) PBNU telah menonaktifkan 63 fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) atau menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Penonaktifan itu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Di antaranya nama-nama yang dinonaktifkan pada jajaran Mustasyar itu antara lain mantan Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB, Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).

Sementara itu, di tingkat jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Antara lain KH. Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH. Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).