selamatjudi

penguasa sungai

Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta******

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karyamembawa secercah harapan bagi para pemburu kerjadi Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Dimana Peran Pengawas?

Pakar pribadi si cantik sekolah

Harga Gandum dan Jagung Melesat Buntut Rusia Mundur dari Kesepakatan******

Harga gandumdan jagungdi pasar komoditas global terkerek pasca Rusiamenarik diri dari kesepakatan di mana Ukraina bisa mengekspor biji-bijian melewati Laut Hitam meskipun perang.

Mengutip CNN, Selasa (1/11), harga gandum berjangka di Chicago Board of Trade melonjak 5,5 persen pada Senin menjadi US,74 per gantang. Harga jagung naik 2,3 persen menjadi US,96 per gantang.

Perdagangan berjangka minyak sawit di Malaysia juga naik di tengah kekhawatiran atas potensi pada ekspor minyak bunga matahari Ukraina.

Data pertanian Gro Intelligence menyebutkan Ukraina dan Rusia menyumbang hampir sepertiga dari ekspor gandum global. Mereka juga termasuk di antara tiga pengekspor barley, jagung, minyak lobak, dan minyak bunga matahari global teratas.

Belum lama ini Rusia menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian tanpa batas waktu pada akhir pekan kemarin, setelah apa yang diklaimnya sebagai serangan pesawat tak berawak oleh angkatan bersenjata Ukraina terhadap armada Laut Hitamnya di kota Sevastopol, Krimea.

Ukraina menuduh Rusia memeras dan menciptakan 'serangan teroris fiktif' terhadap fasilitasnya sendiri di Krimea.

Komite Penyelamatan Internasional (IRC), sebuah organisasi bantuan kemanusiaan, mengatakan konsekuensi penarikan Rusia dari kesepakatan gandum bisa menjadi bencana bagi negara-negara miskin. Hal ini karena banyak di antaranya yang sudah mengalami kelaparan ekstrem.

Perjanjian yang ditengahi oleh PBB itu sebelumnya sudah disepakati pada Juli di mana memastikan perjalanan kapal yang membawa gandum dari Ukraina melalui Laut Hitam aman. Kesepakatan tersebut telah memainkan peran penting dalam menurunkan harga gandum dan komoditas lainnya secara global.

Indeks harga pangan global Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah menurun selama tujuh bulan berturut-turut.

Kendati, Rusia rupanya menarik diri dari upaya perpanjangan kesepakatan yang akan berakhir pada 19 November besok.

"Keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya menambahkan volatilitas besar pada harga biji-bijian global," kata Tracey Allen, ahli strategi komoditas pertanian di JPMorgan Chase.

Allen mengatakan pasokan global tetap ketat karena kondisi cuaca ekstrem membebani hasil panen.

Sementara Amerika Serikat dapat sedikit meningkatkan ekspor gandum, itu tidak akan dapat sepenuhnya mengisi kesenjangan jika kesepakatan itu gagal, memotong sumber utama bagi negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Pertanyaan seputar masa depan kesepakatan akan membuat harga gandum dan jagung tetap tinggi," tutur Allen.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

Kristo Kaarman, Menang Perang Lawan Bank Jadi Orang Terkaya di Estonia******

Bayangkan menjadi orang terkayadi negara berpendapatan tinggi? Ya, itu lah Kristo Kaarman. Pendiri dan CEO Transferwise itu menyandang predikat orang terkaya di Estonia, satu-satunya dalam daftar Forbes Billionaire.

Tetapi, bukan berarti 1,4 juta penduduk Estonia lainnya miskin. Estonia memang dikenal sebagai negara dengan pendapatan tinggi oleh PBB dan dicap sebagai negara maju di Uni Eropa.

Kaarman mengantongi kekayaan bersih US,5 miliar atau setara Rp23,2 triliun (kurs Rp15.520 per dolar AS) per akhir Oktober 2022.

Kaarman mendirikan startuppembayaran atau pengiriman uang lintas bantas Transferwise pada 2011 silam. Selang 10 tahun berjalan, perusahaan rintisan ini berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek London.

Awalnya, ia hanya lah karyawan Deloitte Consulting dan PriceWaterhouseCoopers. Ia ditempatkan menjadi konsultan manajemen di perbankan dan perusahaan asuransi Eropa untuk memodernisasi proses dan sistem mereka.

Kaarman gemas dengan proses dan sistem industri keuangan. Dari pengamatannya, ia menilai ada ketidakefisienan dalam pembayaran atau pengiriman uang.

Tidak cuma itu, berdasarkan pengalamannya, ia mengaku kerap kehilangan uang saat melakukan transfer di bank. Belum lagi, biaya yang dibebankan untuk mengirim uang pun 'selangit.'

"Faktanya, perbankan internasional tidak pernah benar-benar ada," ujar Kaarman dilansir dari blog wise.com.

Dari sana, Kaarman merangkul Taavet Hinrikus, yang pada saat itu menjabat sebagai direktur strategi Skype untuk bekerja sama.

Keduanya sepakat untuk mengembangkan sistem baru, benar-benar baru, untuk melakukan pembayaran dan pengiriman uang lintas negara dengan biaya semurah mungkin.

Miliarder Peter Thiel dan Richard Branson tercatat menjadi investor awal startup milik Kaarman dan Hinrikus tersebut. Diikuti oleh modal ventura (VC) Andreessen Horowitz dan Baillie Gifford.

Abakadabra, Transferwise berhasil menjadi bisnis transfer internasionalpeer to peer(P2P), sekaligus menjadi bisnis remitansi pertama yang tidak melibatkan perbankan.

Bahkan, kesuksesan Transferwise membawa Kaarman sebagai salah satu pelopor teknologi dalam World Economic Forum (WEF) 2015.

"Orang-orang berhak mendapatkan yang lebih baik daripada biaya tersembunyi, nilai tukar yang di-mark up, dan transfer yang lambat ketika uang mereka melintasi perbatasan," imbuh Kaarman.

Inovasi Tiada Henti

Bai Yeyi

Kemenhub Tambah Empat BLU, Kurangi Ketergantungan pada APBN******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah empat satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri keuangan.

BLU memiliki pola pengelolaan keuangan yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui kinerja yang dihasilkan, sehingga diharapkan bisa semakin mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keempat satuan kerja BLU tersebut, yaitu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Balai Pengujian Perkeretaapian, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.

"Kinerja keuangan BLU semakin baik yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan, dan tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari rupiah murni (APBN) yang semakin menurun," kata dia melalui keterangan resmi, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, Budi mengusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan ruang lingkup yang lebih luas kepada satuan kerja BLU Kemenhub. Hal ini diperlukan agar satuan kerja dapat mengelola lebih dari satu entitas atau layanan.

"Misalnya, satu BLU bisa melayani beberapa bidang usaha pelayanan sektor transportasi, sehingga jumlah BLU di Kemenhub tidak terlalu banyak dan lebih efisien," tuturnya.

Dengan bertambahnya empat satuan kerja BLU, kini Kemenhub memiliki total sebanyak 35 satuan kerja BLU. Dengan rincian, 25 BLU bidang pendidikan, 2 BLU bidang kesehatan, dan 8 BLU terkait unit barang dan jasa.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan BLU memiliki peran yang sangat strategis. Menurutnya, BLU membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan/customer, sekaligus turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Ia menyebut kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU rata-rata tumbuh sebesar 22,13 persen dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, BLU telah berkontribusi menyumbang penerimaan negara sebesar Rp126 triliun atau 27,88 persen dari PNBP nasional dengan nilai aset total BLU 2021 sebesar Rp1.160 triliun.

Sampai dengan kuartal III 2022 PNBP BLU mencapai 67,35 T. Hadiyanto menjelaskan sampai dengan kuartal III 2022, jumlah BLU di Indonesia mencapai 260 BLU. Dari 2005 sampai dengan 2022, jumlah BLU mengalami pertumbuhan rata-rata 22 persen setiap tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

Proyek Infrastruktur Dikebut Kelar Sebelum Masa Presiden Jokowi Habis******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pembangunan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN, harus sudah rampung pada semester I 2024. Ini berarti pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.

"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan," ujarnya, dikutip Antara, Senin (31/10).

Tidak cuma dikejar untuk selesai pada 2024, Basuki berharap proyek pembangunan infrastruktur bisa segera bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan amanat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Tapi, itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ungkap Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Pemerintah Perpanjang Gratis Pungutan Ekspor Sawit Sampai Desember******

Pemerintah memperpanjang pungutan eksporkelapa sawitdan turunannya sebesar US<句子> per metrik ton (MT) alias gratis mulai 1 November 2022 pukul 00.00 WIB sampai 31 Desember 2022.

Ini ada perpanjangan kedua kali. Sebelumnya kebijakan yang diambil pada Juli ini ditetapkan sampai akhir Agustus dan diperpanjang sampai akhir Oktober dan saat ini sampai akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan ini dilakukan karena Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar, sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel.

"Insentif ini kita pertahankan, tarif US<句子>/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan US0/MT. Karena sekarang harganya masih sekitar US3/MT, jadi tarif PE US<句子>/MT berlaku sampai Desember," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Kendati demikian, jika sebelum akhir tahun harga referensi CPO naik ke US0/MT, maka tarif pungutan ekspor US<句子>/MT otomatis tidak berlaku.

Ia berharap penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor bisa memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.

Disamping itu, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu yakni; melakukan  pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BPDPKS.

Selain itu pemerintah juga mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Terkait PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS (tandan buah segar) pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil. Pemerintah akan kembali mengkaji kebijakan tersebut pada Desember 2022.