dokubola

v88toto togel 474Jutaan kata 211760Orang-orang telah membaca serialisasi

《dokubola》

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Siskaeee cabut praperadilan, Polisi: Itu hak konstitusional dia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa pencabutan gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee merupakan hak konstitusional yang bersangkutan.  "Itu hak konstitusional dari yang bersangkutan, mau mengajukan gugatan praperadilan, mau mencabut kembali, itu hak dia, " katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Ade Safri juga menjelaskan pada prinsipnya pihaknya menjamin penyidik dalam melaksanakan penyidikan dilakukan secara profesional transparan dan akuntabel. Selain itu bebas dari tekanan intimidasi maupun apapun juga yang mengganggu proses penyidikan. "Jadi apapun itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka maupun kuasa hukumnya, kami siap menghadapi melalui Bidkum Polda Metro Jaya dan kemarin ada informasi pencabutan itu kami hargai," katanya.

Baca juga: Kuasa hukum: Siskaeee cabut gugatan praperadilan 
Baca juga: Siskaeee langsung ditahan 

Kuasa hukum tersangka kasus film porno Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting telah mencabut gugatan praperadilan yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (15/1). "Iya kita mencabut dulu, kemudian nanti kita akan memasukkan lagi," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/1) Tofan menjelaskan, alasan pencabutan gugatan tersebut karena ingin memasukkan materi gugatan yang baru setelah polisi melakukan penahanan terhadap kliennya.

Baca juga: Kuasa hukum Siskaeee ajukan penangguhan penahanan
Baca juga: Polda Metro Jaya masih kaji penangguhan penahanan Siskaeee 

"Karena kemarin itu (gugatan) terkait penetapan tersangkanya, cuma setelah itu dilakukan penahanan. Kita belum masukkan (gugatan) itu, jadi kita cabut itu dan masukkan yang baru itu terkait penangkapan penahanannya juga supaya masuk di dalam gugatan praperadilannya," katanya. Ketika ditanyakan kapan Siskaeee mengajukan kembali gugatannya, Tofan menjelaskan, pihaknya sedang menyusun materi gugatan yang baru. "Biar kita susun dulu, kemudian kita lanjut buat itu (gugatan praperadilan baru) nanti kita ke Pengadilan supaya nanti sidang dibuka lagi. K kemudian kita serahkan itu dan nanti
dipertimbangkan hakim dan akan dibacakan penetapannya," katanya.
Baca juga: Siskaeee tiba di Polda Metro Jaya usai dijemput paksa di Yogyakarta
Baca juga: Siskaeee dan 10 pemeran lain ditetapkan sebagai tersangka film porno

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.


Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman online cicilan 12 bulan 2022、link 4d terbaru、cr7slot

Terkait：cara dapat limit kredivo、web slot gacor hari ini、sonic 138 slot、prediksi togel all pasaran、jp akun、mposlot、slot kami、pinjol dengan tenor 12 bulan、pola mahjong ways terbaru、emas 7 slot login

---

---

bab terbaru：ferari88 slot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03