cod 4d slot

Berubah menjadi Loli

China Alami Krisis Babi******

China tengah menghadapi krisis babikarena kurangnya produksidari para peternak.

Oleh karena itu, pelaku industri di Negeri Tirai Bambu akan meningkatkan impor daging babi dalam beberapa bulan mendatang.

Kelangkaan babi disebabkan oleh turunnya permintaan daging babi dan biaya pakan yang tinggi dari Juni 2021 hingga Juli tahun ini. Kelangkaan ini menyebabkan peternak mengalami kerugian hingga 600 yuan per babi.

Kepala Eksekutif Genesus Inc Kanada Jim Long yang merupakan pemasok babi pembibitan ke China memperkirakan karena langkah itu kawanan babi menyusut antara 6 juta dan 8 juta ekor.

"Kita semua perlu mengawasi China; kami mengharapkan peningkatan penjualan karena kekurangan daging babi mereka," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (15/11),

Sementara itu, Kementerian pertanian mengatakan Cina memiliki 44,6 juta induk babi pada September 2021, turun menjadi 41,85 juta pada Maret 2022. Kemudian, meningkat lagi menjadi lebih dari 43 juta pada September 2022.

Kelangkaan ini pun pada akhirnya membuat harga daging babi melonjak.

Maklum, daging babi sejauh ini merupakan makanan favorit di China. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas tersebut telah mendorong inflasi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Biro statistik mencatat pada Oktober 2022, harga daging babi melonjak 51,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Shanghai JC Intelligence Co Ltd mencatat harga babi hidup JCI-HOG-LUOHER naik sekitar 78 persen dari Juni menjadi 28,50 yuan atau sekitar U,98 per kg pada 19 Oktober. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2021.

[Gambas:Video CNN]

Menurut 10 analis industri, petani, dan pemasok pakan dan genetika harga daging babi diproyeksi akan tetap tinggi pada 2023 mendatang.

Pemerintah menyalahkan para petani yang menahan babi dari penyembelihan untuk menggemukkan karena harga yang lebih tinggi. Sedangkan, analis dan ahli mengatakan telah terjadi pengurangan pasokan yang besar sejak musim dingin lalu.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Pedesaan berkali-kali mengatakan kapasitas pembibitan sudah mencukupi.

"Penghapusan kapasitas produksi benih mungkin lebih besar dari yang dibayangkan pasar saat ini," kata Guan Yilin, analis Cofco Futures, dalam sebuah catatan bulan lalu.

Halo, Mayor Jenderal

Malam Ini, Sejumlah Pesawat VVIP Dijadwalkan Mulai Pulang dari G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut mulai hari ini sudah ada beberapa pesawat VVIP yang akan kembali pulang dari KTT G20di Balike negara asal masing-masing.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto mengaku telah menyiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para pemimpin negara dan delegasi dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

Novie menuturkan rentang waktu kepulangan para pemimpin negara dan delegasi G20 itu dimulai 15-22 November 2022.

Menurut dia, menangani kepulangan lebih kompleks ketimbang kedatangan lantaran jam terbang berdekatan. "Untuk itu, perlu persiapan pengaturan penerbangan yang cermat," imbuhnya.

Puncak acara KTT G20 sendiri digelar pada 15-16 November 2022. Para pemimpin negara anggota dan delegasi datang menggunakan pesawat kepresidenan, termasuk juga penerbangan komersial (terjadwal).

Kemenhub, sambung Novie, berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pergerakan kepulangan pesawat VVIP dari Bandara Ngurah Rai Bali.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

Empat Sektor Saham Menguat, IHSG Bangkit di 7.035******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.035 pada Selasa (15/11). Indeks saham menguat 16.108 poin atau plus 0,23 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,629 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,394 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 255 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 176 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,10 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 3,66 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 2,59 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,92 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,22 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,62 persen.

Sebaliknya, bursa Amerika tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,89 persen, indeks NYSE melemah 0,81 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 1,12 persen.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan konseptual

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Yi Ming Li Yueyue

Bandara Bali Layani Kedatangan 34 Pesawat VIP Delegasi KTT G20******

PT Angkasa PuraI menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai, Balimelayani kedatangan 34 pesawat VIP delegasi KTT G20 pada rentang 13 November-15 November 2022 atau menjelang  puncak KTT G20.

Data tersebut per Selasa (15/11) pukul 11.00 Wita. Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan sesuai dengan rencana operasional penanganan pesawat VIP delegasi KTT G20, sebagian pesawat ada yang ditempatkan atau Remain Over Night (RON) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Serta ada yang ditempatkan di 8 bandara Angkasa Pura I lainnya yang ditetapkan sebagai lokasi penempatan pesawat VIP delegasi KTT G20, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/11).

Rinciannya, 5 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta 2 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Perancis dan Amerika Serikat.

Sedangkan pada 14 November 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah melayani kedatangan sebanyak 25 pesawat VIP delegasi KTT G20.

Rinciannya; 19 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Senegal, Turkiye, Uni Emirat Arab, Australia, Rwanda ada dua pesawat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Argentina, Perancis, Afrika Selatan, Britania Raya, Kamboja, Spanyol, Italia, India, Jerman, Singapura, dan Belanda, serta 6 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Turkiye, Uni Emirat Arab ada dua pesawat, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, dan Australia.

Kemudian, pada 15 November 2022, terdapat kedatangan 2 pesawat VIP delegasi KTT G20 dengan rincian 1 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Arab Saudi, serta 1 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Arab Saudi.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa keseluruhan pesawat VIP delegasi KTT G20 yang mengangkut kepala negara dan atau kepala pemerintahan negara anggota G20 dan undangan sudah tiba di Bali. Kami turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang terlibat dari awal perencanaan operasional, hingga hari H penanganan kedatangan delegasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]