bocoran trik slot pragmatic

slot akun baru pasti menang 2Jutaan kata 62163Orang-orang telah membaca serialisasi

《bocoran trik slot pragmatic》

Menko Muhadjir harapkan pemimpin terpilih penuhi janji kepada rakyat******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengharapkan pemimpin terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa memenuhi janji-janji kepada rakyat.

Di sela-sela pemungutan suara di 027 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, Muhadjir mengatakan bahwa siapapun pasangan calon yang terpilih pada Pemilu 2024 tersebut, bisa bertanggung jawab sebagai pemimpin bangsa.

"Mudah-mudahan, siapapun yang terpilih, merupakan pilihan rakyat Indonesia dan akan memenuhi seluruh janji dan memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bangsa," kata Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan, seluruh pasangan calon yang berkontestasi pada Pemilu 2024 baik untuk calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota legislatif, sudah menjalani proses yang cukup panjang pada tahapan Pemilu 2024.

Menurutnya, para calon pemimpin dan wakil rakyat tersebut, sudah teruji dalam proses selama tahapan Pemilu 2024 termasuk saat berkampanye. Sebagai informasi, masa kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

"Semua calon sudah menyiapkan diri dengan baik. Baik untuk legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Semua adalah calon-calon yang baik dan sudah teruji dalam proses yang cukup panjang," katanya.

Ia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 tersebut bisa berjalan satu putaran agar lebih efisien. Namun, hal tersebut diserahkan kepada masyarakat yang menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.

"Berdoa, semoga cukup satu putaran, karena lebih simple, efisien dan dari segi biaya lebih rendah. Namun tentu, semua terserah rakyat juga, rakyat yang menentukan," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

Kemudian, juga diusung oleh Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Baca juga: Menko PMK Muhadjir gunakan hak pilih di TPS 027 Jatimulyo Kota Malang
Baca juga: Menko PMK bantah presiden politisasi bansos
Baca juga: Menko PMK berharap Pilpres 2024 satu putaran

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bingo4d、slot london、slot gacor wd

Terkait：erek erek gelang、janda4d rtp、betwin89、tidak bisa membayar pinjol、situs slot sule、buku mimpi 64、era77 slot、erek erek 96、slot penghasil saldo dana tanpa deposit、sodaratoto

---

---

bab terbaru：paito carolina day angkanet（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05