situs judi resmi

Kultivator abadi datang ke dunia

togel 93

Wapres dan istri berencana gunakan hak pilih pemilu pagi hari******

"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri Wury Ma'ruf Amin berencana menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, Rabu (14/2) pagi pukul 09.00 WIB, di tempat pemungutan suara (TPS) 033, Taman Arcadia Mediterania, Tapos, Depok.

"Wapres dan Ibu Wury akan mencoblos di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, tepatnya sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 033, Taman Arcadia Mediterania, RW 14 RT 2, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok," kata Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Masduki mengatakan Wapres dan istri akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota legislatif.

Menurut Masduki, dalam rangka menyukseskan transisi kepemimpinan nasional lima tahunan, Wapres tak bosan-bosan mengajak kepada segenap bangsa Indonesia yang mempunyai hak pilih agar berbondong-bondong datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

"Khususnya generasi muda, karena lebih dari separuh atau sekitar 52 persen pemilik hak suara pemilu kali ini, dari kalangan muda, di bawah 40 tahun yang jumlahnya sekitar 106 juta warga," ujar Masduki.

Dengan semangat muda, kata Masduki, Wapres mengajak semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk antusias berpartisipasi dalam pemilu, untuk menyongsong Indonesia Emas.

"Dukungan nyata warga dalam Pemilu adalah dengan mencoblos di TPS," kata dia.

Menurut Wapres, kata Masduki, suara setiap individu dalam pemilu sangat penting karena merupakan hak dasar dalam berdemokrasi.

"Suara dalam Pemilu bukan hanya untuk menentukan pemimpin bangsa, tetapi juga menentukan arah kebijakan negara secara keseluruhan," kata dia.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kiamat Pembunuh

giatqq

Gedung Putih kecam keras komentar Trump soal NATO******

Moskow (ANTARA) - Gedung Putih pada Minggu mengecam keras janji mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak melindungi negara-negara sekutu NATO dari kemungkinan serangan secara cuma-cuma jika ia terpilih kembali menjadi presiden.

Gedung Putih menyebut sikap Trump itu "mengerikan" dan "tidak dapat diterima".

Sebelumnya pada Sabtu (10/2), Trump kepada pendukungnya dalam kampanye di South Carolina menyatakan bahwa pada masa kepresidenannya, pemimpin suatu negara anggota NATO yang tidak disebutkan namanya telah bertanya kepadanya apakah Amerika Serikat akan mendukung aliansi tersebut jika ada kemungkinan serangan Rusia.

Trump menanggapi dengan jawaban negatif, serta mengatakan bahwa negara-negara NATO tidak cukup berinvestasi di bidang pertahanan.

Mantan presiden AS itu juga bersikeras untuk mendorong Rusia "melakukan apa pun yang mereka inginkan," dan menambahkan bahwa negara-negara anggota NATO "harus menanggung akibatnya."

"Berkat kepemimpinan Presiden (Joe) Biden yang berpengalaman, NATO sekarang menjadi yang terbesar dan paling vital yang pernah ada. Mendorong invasi terhadap sekutu dekat kita oleh rezim pembunuh adalah hal yang mengerikan dan tidak dapat diterima," kata juru bicara Gedung Putih Andrew Bates seperti dikutip media The Hill.

Hal itu juga dinilai membahayakan keamanan nasional Amerika, stabilitas global, dan perekonomian di dalam negeri AS, lanjutnya.

Pada Januari, Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Rusia Sergei Naryshkin mengatakan bahwa laporan tentang dugaan rencana Rusia untuk menyerang NATO adalah bagian dari perang informasi yang bertujuan untuk membenarkan agresi Barat terhadap Moskow.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga terus menerus dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa Moskow tidak memiliki keinginan atau keperluan untuk menyerang pihak mana pun, demikian dilansir Sputnik.

Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: Pemerintah China tak permasalahkan jika Trump kembali jadi Presiden AS

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

alfa4d slot

Tito ingatkan kepala daerah bantu distribusi logistik Pemilu 2024******

Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Tito mengatakan upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses.

"Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah," ucap Tito.

Menurutnya, hal ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.

Selain itu, lanjut dia, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi itu berkaca dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.

"Setelah petugas-nya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu," jelasnya.

Baca juga: KPU Yapen distribusi logistik gunakan kapal kayu dan perahu motor

Baca juga: KPU Belitung distribusikan logistik Pemilu 2024 ke pulau terpencil

Dia menuturkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun, Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota seperti kepala daerah.

"Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain," ujar Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara.

Dia mencontohkan dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. "Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," ucapnya.

Di lain sisi, Tito juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.

"Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia," pungkas Tito.

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

kredit tanpa dp hp

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tianji

main55

Wapres ajak elemen bangsa ciptakan suasana kondusif di masa tenang******

Jakara (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif dalam rangka mendukung masa tenang pemilu yang dimulai 11 hingga 13 Februari 2024.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden (Jubir Wapres) Masduki Baidlowi melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Minggu.

"Wapres berharap, penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas tempat pemungutan suara di lapangan dapat bekerja secara profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti," katanya.

Selain itu, kata Masduki, Wapres juga menyerukan agar masyarakat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani.

Pesan lain yang juga disampaikan Wapres Ma'ruf adalah adalah pentingnya menjaga keteguhan pendirian jelang masa masa pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Sebagai warga negara yang baik hendaknya jangan golput. Juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, dengan iming-iming uang atau apapun. Teguhlah dengan pendirian," katanya.

Masduki menyampaikan bahwa Indonesia sudah pada tahapan akhir Pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu bukan sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil.

"Wapres menekankan bahwa dengan pemilu yang bermartabat, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara akan semakin tinggi, dan ini baik bagi masa depan demokrasi Indonesia," katanya.

Selain itu, Wapres juga meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif, serta terus saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik sesama warga bangsa.

Di masa tenang ini, Wapres berharap masyarakat bekerja menjalankan aktivitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti.

Terakhir, Wapres berharap Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan dengan suasana yang riang gembira.

Baca juga: Wapres: Jadikan Imlek momen perbaikan diri dan peningkatan integritas
Baca juga: Wapres Ma'ruf sampaikan Selamat Hari Pers Nasional

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Rasul Carmen

gacor gaming

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024