link slot yang sering menang

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Jepang Minta RI Percepat Pembangunan MRT Jalur Timur******

Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Akihito Tanaka ingingroundbreakingpembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) jalur Timur-Barat dipercepat.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (1/11).

Tanaka berharapgroundbreakingMRT jalur Timur-Barat dapat dilaksanakan pada pertengahan 2024. MRT Timur-Barat bakal dibangan dari Tomang hinggfa Medan Satria.

Selain itu, ia juga menyambut positif komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap melanjutkan proyek-proyek strategis, termasuk MRT yang tengah berjalan.

"Kami berharap proyek-proyek strategis tersebut akan terus berlanjut sebagai key elementkerja sama antara kedua negara," tutur Presiden JICA Akihito Tanaka melalui keterangan resmi.

Dalam pertemuan tersebut Tanaka dan Airlangga juga membahas keberlanjutan MRT fase 2 jalur Utara-Selatan yang perlu mengalami penyesuaian.

Airlangga juga menegaskan Indonesia akan tetap mendukung kelanjutan proyek MRT.

"Pemerintah Indonesia mendukung keberlanjutan proyek MRT dan juga mengapresiasi proyek-proyek strategis nasional lainnya yang sudah terjalin antara kedua negara seperti pembangunan jalan tol untuk konektivitas, pelabuhan Patimban, kerja sama sektor migas, infrastruktur digital, dan pengembangan kawasan ekonomi," ungkap Airlangga.

Selain itu, Tanaka dan Airlangga juga berbagi pandangan akan pentingnya menjajaki kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Airlangga, hal ini penting mengingat Jepang membutuhkan tenaga kerja teknik begitu juga Indonesia membutuhkan keahlian tenaga kerja Jepang untuk bertransformasi.

Airlangga juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor digital.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Nestle Buka******

PTNestlé Indonesia memutus hubungan kerja (PHK) dengan karyawan di Kejayan, Jawa Timur per 31 Oktober 2023.

Manajemen Nestle mengatakan langkah itu diambil untuk melakukan penyesuaian terhadap bisnis mereka agar menjadi lebih efisien dan tumbuh dalam jangka waktu panjang.

"Dalam situasi dan kondisi saat ini, dengan sangat menyesal, beberapa peran karyawan akan terdampak sebagai hasil dari perubahan ini, di salah satu pabrik kami, Kejayan, dikarenakannya sudah tidak adanya peran di dalam transformasi bisnis ini," kata manajemen Nestle dalam keterangan resmi, Selasa (14/11).

"Untuk menghadapi dinamika tersebut, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tuntutan pasar, serta mendesain kembali organisasi kami untuk menjawab perubahan dengan lebih efektif sembari tetap berpegang pada komitmen kami untuk menjaga kelangsungan bisnis dan keberlanjutan operasional," kata manajemen Nestle.

Manajemen mengatakan sudah mempertimbangkan seluruh pilihan yang ada sebelum pada akhirnya mengambil keputusan PHK.

Perusahaan memastikan karyawan tetap menjadi prioritas. Karenanya, perusahaan akan memberikan kompensasi kepada karyawan terdampak PHK dengan sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

"Kami terus berkomitmen untuk memperlakukan karyawan dengan adil dan hormat, serta sepenuhnya mematuhi semua hukum dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan yang terbaik kepada karyawan yang terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnis kami di Indonesia," kata manajemen Nestle.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Erick Thohir Wajibkan Bos BUMN Nyaleg Mundur Atau Akan Diberhentikan******

MenteriBUMNErick Thohir meminta para direksi hingga komisaris perusahaan pelat merah mundur jika ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2024.

Permintaan tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam surat tersebut, Erick juga meminta direksi hingga komisari BUMN mundur jika mencalonkan diri menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.

Erick juga menjelaskan arahan itu dilakukan untuk menjaga netralitas BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi (Grup BUMN) sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik praktis.

Selain itu, Erick juga melarang insan BUMN ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah.

Insan BUMN juga ia larang menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Kemudian, insan BUMN juga wajib menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya, insan BUMN juga wajib melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Tak hanya itu, insan BUMN pun harus ikut memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Ahli alkimia

Sandi Respons Ancaman Massa Anti******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno merespons ancaman massa yang akan membakar panggung Coldplay saat konser di Indonesia pada 15 November besok.

Menanggapi ancaman itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar konser (Coldplay) ini berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan," tegas Sandi di Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Sandi mengatakan pihaknya saat ini tengah mematangkan persiapan konser yang akan dihelat di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, tersebut. Beberapa persiapan final dan koordinasi terus dirampungkan.

Akan tetapi, ia tidak bisa memastikan apakah dirinya akan hadir dalam konser itu besok. Sandi mengatakan bisa saja ia diwakilkan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, meski tak menutup kemungkinan dirinya datang langsung.

Sebelumnya, ancaman pembakaran panggung konser Coldplay dilontarkan oleh Massa Gerakan Nasional Anti-LGBT (Geranati LGBT). Mereka menolak kedatangan Coldplay dan berunjuk rasa di Kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia pada Jumat (10/11) lalu.

"Jangan sampai nanti acara berlanjut, umat Islam marah, rakyat marah, ramai-ramai bawa bensin bakal kita bakar nanti panggung Coldplay," kata salah satu orator dalam demo tersebut, dikutip dari detiknews.

"Bukan kita anti dengan konser. Ini bukan konser sembarangan. Ini karena di dalamnya ada propaganda LGBT. Andai kata konser biasa pun pada saat ini konser di Palestina banyak manusia yang dibantai yang dibunuh yang harusnya kita berduka, mengapa mereka harus paksakan untuk berhura-hura," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Sandiaga Klaim Devisa Pariwisata Tembus Rp92 T di Kuartal III 2023******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan nilai devisapariwisata pada kuartal III 2023 mencapai US miliar atau Rp92 triliun (asumsi kurs Rp15.485 per dolar AS).

Sandi menyebut capaian ini melampaui target yang ditentukan, yakni sebesar US,07 miliar pada batas bawah dan US,95 miliar pada batas atas.

Ia menambahkan sektor pariwisata mempunyai kontribusi sebesar 3,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia.

Sandi menjelaskan nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) mencapai US,82 miliar, sedangkan nilai tambah ekraf sebesar Rp691,75 triliun.

Kemenparekraf mencatat sektor pariwisata dan ekraf menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja. Rinciannya, 21,93 juta tenaga kerja di sektor pariwisata dan 24,34 tenaga kerja di sektor ekraf.

"Untuk wisatawan mancanegara, yang ditargetkan 8,5, juta kunjungan, di September 2023 sudah tercapai 8,51 juta kunjungan," paparnya.

[Gambas:Video CNN]