cara membeli voucher indomaret

Selir Chunqiu

Menteri KKP Bongkar 2 Dalih Jokowi Buat PP Ekspor Endapan Pasir Laut******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyedot pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Sakti menjelaskan alasan pertama, maraknya reklamasi di Tanah Air. Ia mencontoh reklamasi itu seperti yang terjadi di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Dari mana nih barang, jangan-jangan satu- dua pulau hilang. Itu lah filosofi kemudian diterbitkannya (PP Nomor 26 tahun 2023) di kami," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).

Menurut Sakti, PP Nomor 26 Tahun 2023 itu dapat mengatur penggunaan pasir untuk reklamasi. Dalam beleid itu, pasir laut yang digunakan harus dari hasil sedimentasi.

Adapun penentuan apakah pasir laut hasil sedimentasi atau bukan, akan ditetapkan oleh tim riset khusus.

Alasankedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Sakti menyebut peristiwa oseanografi itu mengakibatkan sedimentasi.

Dengan kata lain, sedimentasi di Indonesia kerap terjadi, sehingga terjadi pendangkalan. Selain itu, sedimentasi juga terjadi di muara sungai.

Dengan begitu, pendangkalan pun terjadi di muara sungai hingga pelabuhan-pelabuhan. Menurutnya, pendangkalan itu berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan.

Oleh karena itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan.

"Filosofi pp ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan," kata Sakti.

Nah, untuk mendetailkan mekanisme pemanfaatan pasir laut sedimentasi itu, Sakti mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan. 

Aturan ia targetkan selesai tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

"Harus (selesai tahun ini), kami harapkan begitu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan peraturan teknis itu akan sangat detil karena menyangkut pelaksanaan. Karenanya, pihaknya pun akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Dalam hal ini mitra kerja, para pakar dan ahli, untuk kemudian supaya tidak ada keliru, karena itu kan menyangkut pelaksanaannya tidak boleh salah," imbuhnya.

Sakti menegaskan PP Nomor 26 tahun 2023 tadi tidak bisa dijalankan kalau peraturan menteri kelautan dan perikanan belum keluar. Ia menambahkan kelak dalam peraturan menteri yang sedang ia susun, pihaknya juga akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi.

Nona seksiku

Syarat Terbaru Naik Pesawat Mulai 12 Juni 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan ketentuan terbaru untuk naik pesawat terbang per 12 Juni 2023.

Hal itu tertuang Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Terkait hal itu, VP Corporate Communications AP II Cin Asmoro memastikan 20 bandara yang dikelola perusahaan akan mematuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan SE 16/2023, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Kemudian, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat. Penumpang pesawat dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19.

Sementara, bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.

"Sesuai SE Nomor 16/2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

spoiler alur cerita

SEC AS Gugat Coinbase Imbas Transaksi Ilegal******

Regulator utama Wall Street, Securities and Exchange Commission (SEC), menggugat Coinbase ke pengadilan federal New York, Selasa (6/6) atas dugaan transaksi ilegal dengan bertindak sebagai broker dan melakukan pertukaran perdagangan kripto tak terdaftar.

Mengutip CNBC, akibat gugatan tersebut saham Coinbase kembali turun 12 persen pada Selasa kemarin. Setelah sehari sebelumnya juga turun 9 persen imbas gugatan SEC terhadap perusahaan kripto Binance dan CEO nya Changpeng Zhao.

"Platform perdagangan ini, mereka menyebut diri mereka pertukaran, memadukan sejumlah fungsi," kata ketua SEC Gary Gensler.

"Kami tidak melihat New York Stock Exchange mengoperasikan hedge fund," lanjut Gensler.

SEC menuduh bahwa setidaknya ada 13 aset kripto yang tersedia untuk pelanggan Coinbase dianggap sebagai 'sekuritas aset crypto' oleh regulator. Aset tersebut termasuk token SOL Solana, token Cardano, dan token Filecoin dari Protocol Labs.

"Kami menuduh bahwa Coinbase, meskipun tunduk pada undang-undang sekuritas, menggabungkan dan menawarkan fungsi pertukaran, broker-dealer, dan clearinghouse secara tidak sah," kata Gensler dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, SEC juga menggugat Binance karena menjalankan transaksi ilegal di Amerika Serikat (AS). Selain itu, perusahaan kripto terbesar di dunia itu juga dituding menggelapkan dana pelanggan senilai miliaran dolar AS.

Berbeda dengan Coinbase, SEC justru menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas AS dan menyebut CEO Binance Changpeng Zhao alias CZ sebagai terdakwa.

"Melalui 13 dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan," kata Ketua SEC Gary Gensler seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (6/6).

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Daftar Perusahaan yang PHK Pekerja di Indonesia Sejak Awal 2023******

Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHKmasih terus berlanjut di tahun ini. Salah satunya menimpa pekerja di Indonesia, karena perusahaan yang tak mampu bertahan usai diterjang pandemi Covid-19.

Kebijakan PHK diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia dengan sejumlah alasan. Para pekerja yang di-PHK pun jumlahnya beragam dari puluhan sampai ribuan. 

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Minggu (11/6), beberapa perusahaan yang melakukan PHK terhadap pegawainya di Indonesia sejak awal tahun sampai saat ini adalah Puma, Toko Buku Gunung Agung, hingga GoTo.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti. Ia mengatakan pabrik bernama PT Tuntex Garment Indonesia itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

Namun, ia memastikan 1.163 karyawan Tuntex yang otomatis terkena PHK bakal mendapatkan pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

2. Toko Buku Gunung Agung

Toko Buku Gunung Agung. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

PT GA Tiga Belas atau Toko Buku Gunung Agung akan menutup seluruh tokonya pada akhir tahun ini, karena perusahaan tak bisa bertahan dari kerugian besar.

Keputusan ini dinilai akan berdampak pada PHK terhadap seluruh karyawannya. Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi berapa jumlah karyawan yang akan terkena dampak.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menuding Toko Buku Gunung Agung melakukan PHK sepihak terhadap 350 orang pekerjanya.

Mirah mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal yang terjadi secara semena-mena ini.

3. Adidas

Logo Adidas. (Lukas Barth / AFP)

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu Adidas juga melakukan PHK terhadap 1.860 karyawannya pada bulan lalu. Namun, perusahaan membantah PHK dilakukan secara sepihak seperti yang disebutkan oleh serikat buruh.

"Tidak benar apabila ada tuduhan bahwa pihak perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak, karena mekanisme yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan dalam peraturan perundangan berlaku, serta ada kesepakatan/perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan," kata Direktur PT Panarub Industry Budiarto Tjandra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).

Budiarto menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarub Industry terpaksa menempuh langkah PHK tersebut.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang Lakukan PHK Sejak Awal Tahun Ini

Faun

Menteri PUPR Respons Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Menurut Basuki, pihaknya hanya mengevaluasi performa pengerjaan kontrak-kontrak proyek yang digarap dua BUMN Karya tersebut. Adapun keuangan maupun aksi korporasi merupakan kewenangan Kementerian BUMN, bukan Kementerian PUPR.

"Kalau kami evaluasinya kan dari kontrak-kontrak yang didapatkan dari PUPR. Itu yang kita selamatkan untuk dikerjakan. Kalau yang tentang laporan dan kondisi keuangan, itu kan sudah domainnya corporate action, itu domainnya di Kementerian BUMN," beber Basuki, dikutip DetikFinance, Rabu (7/6).

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA ini dihembuskan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ia menyampaikan kecurigaan tersebut di depan Komisi VI DPR RI.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan dua BUMN karya itu selalu mengklaim untung dalam laporan keuangannya. Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]