rtp uang77

Hati iblis yang tak terbatas

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Tarif Promo LRT Jabodebek Mulai 1 Desember, Terjauh Bisa Rp10 Ribu******

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) menerapkan tarif promoLRT Jabodebekjelang masa libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menjelaskan promo tarif itu diberikan untuk mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan LRT Jabodebek dalam bepergian selama masa libur akhir 2023.

"Mobilitas masyarakat pada masa libur kali ini diprediksi cukup tinggi sehingga kami berharap LRT Jabodebek ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mengurangi kemacetan di jalan," kata Risal di Jakarta, Kamis (30/11) seperti dikutip dari Antara.

Dengan adanya pemberlakuan tarif promo baru tersebut maka masyarakat dapat menggunakan LRT Jabodebek dengan skema tarif sebagai berikut.

Pertama, hari kerja Senin-Jumat pada jam sibuk (peak hour) periode waktu 06.00-08.59 WIB dan 16.00-18.59 WIB. Tarif Rp3.000 (1 km pertama) dan Rp700 tiap km selanjutnya dengan tarif maksimal Rp20 ribu.

Kedua, hari kerja Senin-Jumat di luar jam sibuk (off peak hour) periode waktu awal jam operasi-05.59 WIB, 09.00-15.59 WIB, dan 19.00 WIB-akhir jam operasi. Tarif Rp3.000 (1 km pertama) dan Rp700 tiap km selanjutnya dengan tarif maksimal Rp10 ribu.

Ketiga, Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Tarif Rp3.000 (1 km pertama) dan Rp700 tiap km selanjutnya dengan tarif maksimal Rp10 ribu.

Adapun, skema tarif promo tersebut diberlakukan mulai Jum'at (1/12).

Selain memberlakukan tarif promo baru, Risal menyebutkan bahwa DJKA juga akan menambah rangkaian kereta LRT Jabodebek yang beroperasi menjadi 16 rangkaian dari sebelumnya 12 rangkaian per 1 Desember 2023 dan secara bertahap akan dilakukan penambahan hingga keseluruhan rangkaian (27 rangkaian) dioperasikan secara penuh.

"Penambahan rangkaian ini dimaksudkan agar waktu tunggu (headway) dapat dipersingkat menjadi 7-15 menit sekaligus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama musim libur ini," ujar Risal.

Ia mengharapkan dengan diberlakukan tarif baru dan penambahan jumlah rangkaian tersebut, LRT Jabodebek dapat dijadikan moda transportasi andalan masyarakat selama berlibur maupun untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

"Kami pastikan LRT Jabodebek siap melayani masyarakat dengan prima sehingga masyarakat dapat beralih menggunakan moda transportasi ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan mutlak

Belanja Hemat Akhir Pekan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi Besok******

Siapkan daftar belanjaan buat akhir pekan ini, soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi nih dengan diskon gede-gedean.

Meski awal bulan tetap harus hemat dong, nah Transmart kasih diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen yang berlaku satu hari aja.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Diskon 20%

Caranya cukup dengan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah bagi yang belum memiliki Allo Prime cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa ke Transmart besok ya dan bayar belanjaan pakai Bank Mega atau Allo Bank agar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik.

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

IHSG Tangguh ke 7.093 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.093 pada Senin (4/12) sore. Indeks saham menguat 33 poin atau 0,48 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,85 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 33,96 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 297 saham terkoreksi, dan 214 saham lainnya stagnan.

Sedangkan, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,30 persen sedangkan indeks DAX di Jerman plus 0,06 persen.

Sementara bursa Amerika menguat. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,59 persen, indeks Dow Jones menguat 1,07 persen, sedangkan indeks NASDAQ Composite plus 0,55 persen.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

Zulhas Minta Pemda Subsidi Biaya Pengiriman untuk Menekan Harga Cabai******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Hasilnya ia mendapati harga cabai yang cukup tinggi atau Rp120 ribu per kilogram.

Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pun membandingkan harga cabai di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur, yang lebih rendah. Menurut dia, hal ini terjadi karena lokasinya dekat dengan petani, Pasar Johar Baru jauh. Sehingga ada tambahan biaya pengiriman yang mengakibatkan harga cabai mahal

Guna mengatasi masalah ini, Zulhas meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya pengiriman, sehingga harga cabai bisa ditekan.

"Cabai Rp 100 ribu-Rp 120 per kg. Telur Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, masih menjadi apa yang ketentuan kita. Sebetulnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu harga patokan, kalau Rp 26 ribu, petelur rugi," ujar Zulhas.

"Ayam juga kalau Rp 32 ribu itu rugi. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi," jelasnya.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta. Pemantan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.