situs slot no 1 di indonesia

Guru Surgawi yang Tersembunyi

TKI ke Jepang Melonjak 192 Persen Imbas Tergiur Upah Rp18 Juta******

Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang naik hampir tiga kali lipat atau 192,2 persen menjadi 121.507 orang pada tahun ini dibandingkan 2018.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia, lonjakan TKI selama lima tahun terakhir itu dipicu rendahnya upah di Tanah Air. Kondisi itu membuat banyak pekerja Indonesia melirik Jepang sebagai tujuan yang menarik untuk mencari pekerjaan.

Pasalnya, pengusaha di Jepang kini menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik pekerja. Gaji pokok bulanan untuk pekerja magang asing naik 8 persen pada 2022 menjadi 177.800 yen atau sekitar Rp18,7 juta.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang telah meningkat 40,3 persen dalam lima tahun menjadi 2,05 juta per Oktober 2023.

Lanskap tenaga kerja asing di Jepang juga berubah akibat perubahan upah dan nilai tukar. Jumlah pekerja asal Vietnam melampaui pekerja Tiongkok sebagai kelompok pekerja asing terbesar pada 2024.

Pekerja Vietnam meningkat 63,6 persen dalam lima tahun menjadi 518.364 orang. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam Program Pelatihan Magang Teknis, yang dirancang untuk membantu mentransfer pengetahuan berbasis pekerjaan ke negara-negara berkembang.

Sementara, jumlah pekerja asal China hanya tumbuh 2,3 persen karena kenaikan upah di Tiongkok, serta melemahnya yen mengikis daya tarik bekerja di Jepang.

Lihat Juga : Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.339 T per Januari 2024

Namun, beberapa agen penempatan tenaga kerja ke Jepang melihat Indonesia berpotensi menyalip Vietnam soal pekerja asing.

Badan kepegawaian yang berbasis di Tokyo, Persol Global Workforce, mulai mendatangkan pekerja terampil tertentu di sektor pertanian tahun lalu berdasarkan perjanjian dengan lembaga pendidikan Indonesia.

Indonesia bercita-cita menjadi salah satu produsen pertanian terkemuka di dunia, dan ingin memperoleh keahlian melalui warganya yang bekerja di Jepang.

Beberapa pekerja dipekerjakan langsung oleh pertanian individu. Persol juga mengirimkan pekerja pertanian ke penugasan sementara di seluruh Jepang selama musim puncak.

"Ada banyak potensi di Indonesia, yang memiliki populasi 270 juta jiwa. Saya pikir negara ini pada akhirnya bisa melampaui Vietnam dalam perannya di pasar tenaga kerja Jepang." kata Presiden Mynavi Global Motoki Yuzuriha.

Pekerja asing lain yang meningkat juga berasal dari Nepal. Angkanya melonjak 78,5 persen dalam lima tahun menjadi 145.587 orang. Lebih dari 41 persen juga belajar di Jepang, sebuah persentase yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.

Pekerja dari Myanmar juga meningkat tajam menjadi 71.188 orang. Banyak warga negara Myanmar mencari pekerjaan di luar negeri di tengah kerusuhan politik di dalam negeri. Jepang telah menarik banyak pekerja berpendidikan dengan gelar sarjana.

Namun beberapa orang memilih Jepang karena biaya hidup lebih murah dibandingkan di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Eropa, menurut agen perekrutan Robert Walters Japan. Agensi ini juga mengatakan akan terus merekrut orang-orang dari negara-negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Mentan Sebut Pupuk Subsidi 9,55 Juta Ton Segera Dibagikan******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tambahan pupuk subsidi untuk petani akan diberikan dalam waktu dekat. Pemerintah bakal mengeluarkan surat keputusan (SK) sesegera mungkin karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah rampung.

Amran menyebut Presiden Joko Widodo sudah menyetujui jumlah penambahan dan anggaran pupuk subsidi yang naik dua kali lipat. Semula hanya untuk 4,7 juta ton kemudian dinaikkan hingga 9,55 juta ton.

"SK nya akan diturunkan dalam waktu dekat," kata Amran usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

"Alhamdullilah, produksi jagung saat ini sudah naik. Bahkan menurut BPS surplus Bulan Januari, Februari, Maret sebanyak 1 juta ton dibanding tahun sebelumnya," kata dia.

Tak hanya itu, Amran juga memastikan pemerintah akan memperbanyak pompanisasi pada lahan tadah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan dampak dari El Nino sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Untuk merealisasikan kebijakan ini, lanjut Amran, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,8 triliun.

"Karena ada El Nino yang berkepanjangan, khusus Pulau Jawa kita rencana 500 ribu hektare kita daerah-daerah upland, daerah-daerah tadah hujan, kita akan melakukan pompanisasi seluas 500 ribu hektare Pulau Jawa, kemudian 500 ribu hektare di luar Jawa," ujar Amran.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Jangan Lewatkan Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Jangan sampai kelewatan diskon fantastis di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (24/3) di seluruh gerai se-Indonesia.

Ada diskon 50 persen untuk produk terpilih dan ekstra diskon 20 persen dengan metode pembayaran menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. 

Lihat Juga : Belanja Kebutuhan Ramadan di Transmart, Ada Diskon 50% + 20%

Nah, supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, langsung saja kunjungi Transmart terdekat sekarang juga dan borong belanjaan yang banyak!

Pedang dan Lan

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

nabi yang tak terbatas

Bos Waskita Karya: Butuh 17 Tahun untuk Lunasi Utang Rp41,2 T******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat utang mencapai Rp41,2 triliun per Desember 2023. Tumpukan utang berasal dari perbankan, penjaminan atas kredit modal kerja (KMK), hingga obligasi non penjaminan.

"Memang ada beberapa komposisi utang yaitu perbankan hampir mencapai Rp26,3 triliun, termasuk ada KMK penjaminan sebesar Rp5,2 triliun, termasuk obligasi non penjaminan sekitar Rp4,7 triliun," kata Direktur Utama Waskita Muhammad Hanagroho dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Dalam paparannya, Waskita Karya membutuhkan waktu 17 tahun hingga 2039 untuk melunasi utang tersebut.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Hanugroho juga menyampaikan pihaknya telah melakukan upaya untuk melunasi utang tersebut, di antaranya menegosiasi kepada perbankan maupun pemegang obligasi. Ia menyebut negosiasi kepada perbankan telah mengerucut pada kesepakatan.

"Perlu kami sampaikan target progres restrukturisasi untuk perbankan terutama untuk Master Restructuring Agreement, kita targetkan signingini kita lakukan April 2024," jelas dia.

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN