kspsb

Jiwa naga di dunia ini

Debat Cawapres 2024, Mahfud Md: Banyak Mafia, Tambang Ilegal Sulit Diberantas******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut backing aparat membuat tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan sulit diberantas. Hal itu disampaikan pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Mahfud menyebut penyelesaian masalah korupsi pertambangan, perikanan ilegal, pembalakan liar, hingga pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekologis harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Masalahnya, lanjut dia, tidak ada keterbukaan informasi terkait masalah tersebut.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Pengalaman saya, informasinya tertutup. Ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak menyeluruh. Atas nama keterbukaan informasi publik, ini semua disebut rahasia. Engga bisa dong hal seperti ini. Data menjadi basis penyelesaian,” katanya.

Senada dengan Mahfud Md, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut keberadaan 2.500 tambang ilegal pada data Kementerian ESDM sangat memprihatinkan. Dia menambahkan, dalam bisnis pertambangan, hilirisasi justru dilakukan secara ugal-ugalan.

“Tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Bisnis tambang kita saat ini, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, tenaga asing mendominasi. Perkembangan hilirasi tambang tidak sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hilirisasi apa yang mau dilakukan ketika yang ilegal terus berlanjut?” tanya Muhaimin.

Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut masalah di atas bisa diselesaikan dengan simpel, yaitu mencabut izin yang diberikan kepada pelaksana proyek.

“Simpel saja solusinya, izinnya dicabut. Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 serta Pancasila, kita ingin SDA dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kita ingin perusahaan besar menggandeng UMKM dan pengusaha lokal. Tidak besar sendiri, tapi membesarkan mereka juga,” jelas Gibran.

Pernyataan Gibran lantas ditanggapi oleh Mahfud Md tentang sulitnya mencabut izin tambang ilegal karena banyak mafia yang berkepentingan.

“Yang menjadi persoalan, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya kirim tim ke lapangan sulit. KPK bahkan menyebut tambang itu di-backingaparat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Sistem Dewa Dharma

Mahfud Md Cari Momen untuk Mundur dari Menteri******

SEMARANG —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI Mahfud Md menyebut sudah sejak lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, sampai saat ini dia masih mencari momen yang tepat untuk merealisasikan keinginannya tersebut.

“Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” kata Mahfud Md. usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Jika sudah tidak menjadi menteri, Mahfud Md merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

“Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Mahfud melanjutkan, “Dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo.”

Pertimbangan kedua, kata dia, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” katanya.

Selain itu, Mahfud juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.

“Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang diberikan oleh Pemerintah sehingga saya tidak minta penjemputan, didampingi pejabat, atau apa pun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya,” katanya.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, Ganjar Pranowo, agar mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” katanya.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Firli Bahuri Kembali Ajukan Praperadilan, Ini Langkah Polda Metro Jaya******

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan kedua yang dilayangkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri atas penetapan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks-Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Terkait dengan gugatan praperadilan kedua yang diajukan oleh tersangka FB atau kuasa hukumnya ke PN Jaksel, pada prinsipnya penyidik melalui Tim Advokasi Bidkum Polda Metro Jaya sangat siap untuk menghadapinya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Selasa (23/1/2024), dilansir Antara.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Ade Safri juga menegaskan  tim penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri yang menangani perkara a quo tersangka FB sudah melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan dan akuntabel.

“Serangkaian tindakan penyidik dalam upaya penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti telah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Semua itu telah diuji pada sidang praperadilan sebelumnya, ” katanya.

Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga optimistis gugatan pra peradilan kedua ini akan ditolak kembali oleh pengadilan.

“Kami tegaskan bahwa penyidik optimistis, karena penetapan status tersangka oleh penyidik terhadap saudara FB telah didasarkan atas minimal dua alat bukti yang sah,” kata Ade Safri.

Sebagai catatan gugatan kembali diajukan oleh Firli Bahuri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Januari 2024.

Gugatan sudah teregister dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Kali ini, Firli menggugat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Sebelumnya, Firli mengajukan gugatan kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.

Sebelumnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Imelda Herawati menolak permohonan gugatan praperadilan Firli Bahuri terkait penetapan tersangka oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

“Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (19/12/2023).

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

SMU Resmikan Institut Perkotaan di Singapura, Fokus Studi Kota******

SINGAPURA– Laju urbanisasi kota-kota di Asia yang sangat pesat membuat para perancang kebijakan kota menghadapi tantangan yang semakin rumit dan mendesak untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan kota dengan ketahanan dan keberlanjutan.

Banyaknya gagasan yang mengalir cepat secara onlinemengakibatkan praktik pembangunan kota yang lama dan baru menjadi saling berdampak dan menimbulkan ketidaknyamanan dengan terjadinya persaingan dalam memperebutkan ruang, sumber daya, dan layanan perkotaan.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Menanggapi megatren yang menekankan kebutuhan kritis untuk memprioritaskan penelitian perkotaan, Singapore Management University (SMU) meresmikan Institut Perkotaan, sebuah lembaga penelitian baru yang didedikasikan untuk penelitian multidisiplin dan interdisiplin mengenai kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan melihat lebih dari sekadar pengembangan infrastruktur, dan akan mempertimbangkan aspek sosial-budaya dari urbanisasi, serta keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan kota.

Institut Perkotaan SMU diresmikan oleh Menteri Senior Negara Urusan Luar Negeri dan Pembangunan Nasional, Sim Ann belum lama ini. Dia mengucapkan selamat kepada SMU atas peluncuran Institut Perkotaan yang didedikasikan untuk menjawab tantangan-tantangan yang terus berkembang dalam hal urbanisasi dan perencanaan kota di Asia.

Menurutnya, meskipun Singapura telah mengatasi beberapa masalah tersebut, tantangan terus berkembang karena semakin banyaknya tekanan yang terjadi di perkotaan. Oleh karena itu, penting bagi suatu kota untuk belajar dari kota-kota lainnya, dan mengeksplorasi solusi kolaboratif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pada masa-masa awal kemerdekaan kami, Singapura mengalami tantangan perkotaan yang akut kepadatan penduduk, permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, banjir, dan kekurangan air. Tantangan-tantangan ini masih menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, bahkan hingga saat ini. Solusi perkotaan yang dikembangkan oleh Singapura sangat menarik bagi kota-kota ini, bahkan ketika kami belajar dan mengadaptasi ide-ide bagus dari negara lain,” ujar Sim dalam keterangan tertulis.

“Institut Perkotaan SMU akan memainkan peran penting dalam mempromosikan pertukaran pengalaman dan penelitian antara Singapura dan negara-negara tetangga kami di Asia, serta membantu para pembuat kebijakan dan praktisi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi semua,”imbuhnya.

Dipimpin oleh Associate Professor bidang Geografi SMU, Orlando Woods, yang juga menjabat sebagai Dekan Pembantu (Program Penelitian dan Pascasarjana) pada College of Integrative Studies di universitas tersebut, Institut Perkotaan SMU merupakan lembaga penelitian pertama di Asia Tenggara yang bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota-kota di Asia.

Institut Perkotaan SMU akan membahas pengalaman indrawi, sosial-budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan kota, ketidaksetaraan yang timbul dari akumulasi kekayaan, dan bagaimana infrastruktur dalam bentuk bangunan, kebijakan dan peraturan dapat membatasi atau meningkatkan pertumbuhan kota. Institut ini akan memainkan peran sebagai penghubung antara para akademisi, pembuat kebijakan, komunitas dan industri untuk saling berhubungan dan terlibat satu sama lain.

Ketua SMU, Piyush Gupta, mengatakan kota-kota menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pergeseran demografis akibat migrasi hingga meningkatnya permintaan akan akses pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perpaduan antara praktik pembangunan kota yang lama dan baru juga menambah kerumitan.

“Mempertimbangkan tantangan-tantangan ini, Institut Perkotaan SMU akan membangun misi universitas untuk mempromosikan penelitian terapan yang mengatasi masalah-masalah sosial dengan menciptakan pusat bagi para perencana kota, perancang, ekonom, ilmuwan sosial, dan pembuat kebijakan untuk berkumpul dan mengeksplorasi berbagai solusi secara kolaboratif. Gejolak yang terjadi baru-baru ini yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pergeseran geopolitik semakin meningkatkan urgensi dari penelitian yang akan dilakukan dalam kerangka ini,”ujarnya.

Presiden SMU, Profesor Lily Kong, mengatakan pendirian institut ini sebagai entitas setingkat universitas menandakan niat kuat kami untuk melampaui batas-batas disiplin ilmu tunggal dan menempa penelitian kolaboratif multi dan interdisipliner.

“Investasi kami dalam mendirikan Institut Perkotaan SMU tidaklah berlebihan. Ini adalah upaya melakukan riset yang mendalam dan teliti untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kota. Namun lebih dari itu, pendirian UI merupakan upaya untuk meletakkan fondasi bagi pembangunan kota-kota yang layak huni, tangguh, dan inklusif di Asia. Seiring dengan pertumbuhan kota-kota di Asia yang sangat cepat, potensi transformatif UI menjadi semakin nyata,” ujarnya.

Membangun Kemitraan Penelitian Global

Dalam cakupan geografi perkotaan, ekonomi perkotaan dan ekonomi perilaku, kebijakan publik, manajemen operasi, dan analisis data geospasial, Institut Perkotaan SMU akan mengkonsolidasikan penelitian terkait perkotaan yang sudah ada di SMU dan menghasilkan arah penelitian baru.

Dengan pendekatan penelitian interdisipliner yang menjembatani penelitian teoritis dan terapan, ilmu data dan ilmu sosial kritis, industri dan akademi, Institut Perkotaan SMU akan memfokuskan penelitiannya pada tiga pilar, yaitu Kehidupan Perkotaan, Pertumbuhan Perkotaan, dan Infrastruktur Perkotaan.

Orlando Woods mengatakan model perencanaan dan desain perkotaan berasal dari Barat, etapi menjadi semakin penting bagi industri, pembuat kebijakan dan akademisi untuk belajar dari pengalaman perkotaan di Asia untuk lebih memahami bagaimana mengatasi tantangan yang berkembang yang dihadapi di perkotaan.
“Institut Perkotaan SMU yang baru ini akan menempatkan berbagai tantangan tersebut [yang saat ini menjadi bagian dari pertumbuhan Asia] di garis depan agenda penelitian kami untuk memberikan wawasan dan solusi yang lebih baik, demi masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi para penghuni kota,”ujarnya.

Dengan memanfaatkan jejak SMU di pusat kota Singapura, Institut Perkotaan SMU juga akan mengembangkan kemitraan penelitian perkotaan dengan universitas-universitas dan lembaga pemikir global.

Dengan diluncurkannya SMU Overseas Centres di Indonesia dan Thailand baru-baru ini, UI telah mengembangkan kemitraan dengan para kolaborator yang memiliki pemikiran yang sama di kawasan ini. SMU juga terus mengejar kolaborasi penelitian lebih jauh lagi, dengan sekolah, institut, dan inisiatif lain yang berfokus pada studi kota.

SMU juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sekolah Desain Thammasat University. Di bawah perjanjian kemitraan ini, SMU dan Thammasat telah sepakat untuk memfasilitasi pertukaran data, dokumentasi, dan materi penelitian, pertukaran mahasiswa dan peneliti, serta penyelenggaraan seminar dan simposium bersama.

Ke depannya, SMU berharap dapat mengembangkan lebih banyak kemitraan dengan para pemangku kepentingan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan sekitarnya.

Institut Perkotaan SMU juga sedang melakukan pembicaraan dengan University of Melbourne (UniMelb) dan University of Toronto (UOT) dalam berbagai kolaborasi penelitian perkotaan. SMU dan Melbourne Centre for Cities berencana untuk bermitra dalam sebuah acara bersama untuk para pemimpin kota di ASEAN pada World Cities Summit mendatang di Singapura; sementara SMU dan UOT telah menjadi tuan rumah untuk joint grant call dalam rangka mendorong penelitian kolaboratif terkait perkotaan dengan tema “Migrasi, Berkembang, dan Rasa Memiliki”.

Kolaborasi ini mendukung pentingnya berbagai kota untuk saling berbagi keahlian, data dan informasi dan belajar satu sama lain di tengah lanskap perkotaan yang berubah dengan pesat.

Keabadian

Kunjungan ke Salatiga, Jokowi Ungkap Penyebab Harga Beras Mahal******

SALATIGA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan harga beras terus mengalami kenaikan atau mahal dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut salah satu pemicunya adalah krisis pangan yang terjadi di hampir semua negara di dunia, hingga mengakibatkan beberapa negara pengekspor beras tidak melakukan ekspor.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Senin (22/1/2024). Dalam kunjungan itu, Jokowi juga melakukan pengecekan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Lapangan Klumpit, Kecamatan Tingkri.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“Dulunya semua negara yang pengekspor beras itu bisa ekspor. Dua tahun ini, 22 negara menyetop, tidak ekspor lagi. Karena untuk kekurangan di dalam negeri mereka sendiri kurang. Sehingga yang terjadi, karena produksi kurang, berasnya dunia kurang, harganya naik. Itu problemnya,” ungkap Jokowi.

Selain kondisi di luar negeri, di Indonesia sendiri pada waktu terakhir ini ada kejadian El Nino. Sehingga banyak sawah-sawah lahan warga mengalami gagal panen karena kekeringan panjang. “Tapi stok Bulog saat ini alhamdulillah masih ada 1,4 juta ton,” ujar Jokowi.

Jumlah tersebut, kata Jokowi, setelah dirinya melakukan pengecekkan gudang Bulog di sejumlah tempat di Indonesia. Ia memastikan stok beras di Bulog masih dalam kondisi aman.

Meski begitu, Presiden menekankan agar Bulog selalu melakukan pengelolaan pangan dengan serius mengingat saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan.

“Ya memang negara kita ini negara besar, sangat besar sekali. Penduduknya paling banyak keempat di dunia. Saat ini, penduduknya sudah berjumlah 280 juta jiwa. Untuk mengurusi rakyat sebanyak ini, terutama urusan perut, ya stok Bulog harus benar-benar kuat. Gudang Bulog harus kita penuhi,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga membagikan paket bantuan untuk 1.062 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kota Salatiga. Bantuan pangan ini juga akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat mencapai 22 juta keluarga.

Pernyataan Jokowi itu pun hampir sama seperti yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024). Kala itu, Mahfud Md, meminta tanggapan Gibran terkait kebijakan ayahnya, Presiden Jokowi, yang selama lima tahun terakhir masif melakukan impor pangan, salah satunya beras.

Saya membunuh Guru

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.