pola maxwin terbaru

Sarjana Shenwu

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Jokowi: Capaian Ekonomi Indonesia Berkat kerja Keras Pengusaha******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim keberhasilan Indonesia dalam menjagainflasidan pertumbuhan ekonomi salah satunya berkat kerja keras pengusaha.

Klaim itu Jokowi sampaikan saat memberikan kata sambutan dalam Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII di Solo, Jawa Tengah, yang disiarkan secara virtual, Senin (21/11).

Ia mengatakan angka inflasi Indonesia masih terjaga di level 5,71 persen secara tahunan pada Oktober 2022. Sementara, pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,72 persen.

"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi.

Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung bahwa neraca dagang Indonesia membukukan surplus selama 30 bulan berturut-turut.

Tercatat ekspor Indonesia per Oktober 2022 naik 0,13 persen ke US,81 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US,78 miliar. Jika dibandingkan Oktober 2021, nilai ekspor RI naik 12,30 persen.

Capaian ekspor Indonesia pada bulan ini yang ikut menyumbang surplus US,67 miliar atau setara dengan Rp88,25 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolar AS) secara bulanan pada Oktober 2022.

Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka.

Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.

"Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini, jangan keliru, jangan salah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Menaker Klaim Aturan UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Cacat Hukum******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengklaim Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah sesuai aturan di atasnya alias tidak cacat hukum.

Ida mengatakan beleid yang ditekennya pada 16 November kemarin itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Permenaker ini sebenarnya menjalankan perintah PP 36, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memberi kewenangan untuk memberikan pedoman penetapan upah minimum dan gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Sebenarnya Permenaker 18 2022 ini sesuai dengan PP 36/2021," kata Ida singkat di UGM, Selasa (22/11).

Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang pun menduga penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang.

Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18/ 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu mencakup beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi. Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

malam yang rusak

CEO Ruangguru Soal PHK Karyawan: Rekrutmen Terlalu Banyak******

CEORuangguru Adamas Belva Syah Devara mengaku gagal mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan. Ia menyinggung soal rekrutmen karyawan yang terlalu banyak.

Belva mengaku PHK massal di perusahaannya adalah keputusan terberat yang harus diambil, dan meminta maaf atas hal tersebut.

"Di awal pandemi, layanan Ruangguru mengalami peningkatan yang besar yang berujung pada rekrutmen yang terlalu banyak dan terlalu cepat dalam dua tahun terakhir," tulisnya di Instagram, Sabtu (19/11).

Kendati harus melakukan PHK kepada ratusan karyawan, Belva menjamin para karyawan terdampak bakal mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai UU. Selain itu, ada perpanjangan asuransi dan gaji bulan terakhir bekerja juga akan mereka bayarkan secara penuh.

"Kami pun mengalokasikan tim rekruter Ruangguru khusus untuk memberikan dukungan pencarian pekerjaan, konsultasi psikologis, dan akses kelas pengembangan karier jika dibutuhkan. Kami mengerti bahwa banyak perasaan marah, sedih, dan kecewa atas hal ini maupun terhadap kami secara personal, dan untuk hal tersebut kami terima dan meminta maaf," ucap Belva.

Sebelumnya, perusahaan menyebut keputusan PHK ditempuh karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis.

"Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," terang perusahaan, Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Foxconn Rekrut 100 Ribu Pekerja untuk Pabrik iPhone Terbesar di China******

Foxconn, pabrik iPhone terbesar di China, merekrut sekitar 100 ribu orang pekerja baru.

Proses perekrutan terjadi saat Apple (AAPL) menghadapi kendala rantai pasokan yang signifikan di fasilitas perakitan yang terletak di kota Zhengzhou, China tengah, dan diperkirakan pengiriman iPhone 14 akan terpukul tepat saat musim belanja liburan utama dimulai.

"Kuota akhirnya terpenuhi. Dan proses perekrutan kami sekarang ditutup sementara," kata seorang eksekutif Foxconn, Yang Han, di Zhengzhou, dikutip dari CNN Business, Senin (21/11).

Video banyak orang meninggalkan Zhengzhou, ibu kota provinsi tengah Henan, dengan berjalan kaki telah menjadi viral di media sosial China pada awal November hingga memaksa Foxconn meningkatkan langkah-langkah untuk mendapatkan kembali stafnya.

Perusahaan itu bahkan memberikan kenaikan bonus empat kali lipat kepada pekerjanya jika masih menetap di pabrik tersebut.

"Itu sangat sulit. Foxconn dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja kali ini (dan) kami harus berterima kasih kepada pemerintah kami," ujar Yang Han.

Dalam beberapa hari terakhir, otoritas China juga telah mengambil langkah yang tidak biasa dengan meminta beberapa pejabat komunitas dan veteran militer untuk turun tangan di Foxconn.

Menurut pemberitahuan perekrutan yang diunggah oleh biro urusan veteran Changge, kota lain di provinsi Henan, para pejabat telah meminta pensiunan personel militer untuk mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam kembali bekerja.

"Karena perubahan kebijakan pencegahan dan pengendalian pandemi, ada kekurangan pekerja produksi di Zhengzhou Foxconn," tulis biro tersebut dalam sebuah unggahan di akun resmi WeChat.

Dalam unggahan itu disebut veteran merupakan sumber daya manusia yang penting, dan mendesak mereka untuk menanggapi panggilan pemerintah untuk bekerja di Foxconn.

Sementara itu, Zhengzhou adalah tempat perakitan iPhone terbesar di dunia yang biasanya menyumbang sekitar 50 persen 60 persen dari kapasitas perakitan iPhone global Foxconn.

Di sisi lain, Apple telah memperingatkan gangguan pada rantai pasokannya, dengan mengatakan bahwa pelanggan akan merasakan dampaknya.

"Kami sekarang mengharapkan pengiriman iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max lebih rendah dari yang kami perkirakan sebelumnya," kata raksasa teknologi itu dalam sebuah pernyataan awal bulan ini.

"Pelanggan akan mengalami waktu tunggu yang lebih lama untuk menerima produk baru mereka," lanjut pernyataan iPhone.

[Gambas:Video CNN]