slot situs resmi

Ruang tamu Naruto

Menaker Jamin UMP 2023 Naik, Tapi Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Namun, masih ada tarik menarik terkait dasar perhitungannya antara buruhdan pengusaha.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Saat ini, ia masih mendengar saran dan masukan dari para buruh dan pengusaha. Ia mengungkap buruh dan pengusaha masih berselisih paham.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tuturnya.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

raja ciptaan

Pengusaha Minta Jual******

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto menyinggung soal jual-beli baju bekas(thrifting)impor yang harus ditindak tegas.

Anne menyebut sudah banyak kebijakan di Indonesia, terutama terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun, penegakannya masih belum jelas.

"Mengenai thrifting baju bekas. Itu sudah kami sampaikan sebetulnya, ketentuan Indonesia peraturannya sudah ada. Hanya memang kepastian penegakan hukumnya dari pemerintah, dalam hal ini juga wakil rakyat di sini, untuk memahami ini harus segera ditindak secara tegas," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

"Jadi kalau itu baju bekas impor ilegal, seharusnyalabelling-nya tidak pakai label Indonesia karena itu sudah menjadi ketentuan di peraturan menteri perdagangan (permendag)," tuturnya.

Anne turut mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ia mengingatkan Indonesia perlu waspada.

"Karena memang 2023 buyer-buyerdunia ini sudah kasih forecastdanforecast-nya tidak sama dengan mereka kasih kita 2022 dan saat mereka kasih kita 2021. Jadi mereka sendiri juga bingung. Demand-nya saat ini masih oke, tapi makronya tidak oke di 2023," paparnya.

Tren thrifting beken beberapa tahun ini belakangan. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akhirnya memusnahkan pakaian bekas impor sebanyak 750 bal senilai Rp9 miliar di Pergudangan Gracia, Karawang, Jawa Barat, Jumat (12/8).

Pemusnahan ini seiring dengan laporan masyarakat terkait penyebaran pakaian bekas impor. Padahal, impor tersebut jelas dilarang.

"Ini banyak sekali 750 bal. Kira-kira nilainya Rp8 miliar sampai dengan Rp9 miliar," ungkap Zulhas kepada wartawan.

Selain dilarang, impor pakaian bekas juga merugikan industri tekstil dalam negeri. Pasalnya, produk itu dijual murah, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik membeli pakaian bekas impor.

Pemerintah telah melarang bisnis jual beli pakaian bekas impor. Hal tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Tuan Gila Abadi

Aset Tanah China Evergrande dan Rumah CEO Hui Ka Yan Disita******

Kasus gagal bayarsurat utang China Evergrande Group berbuntut nahas. Sebidang tanah untuk pengembangan perumahan di distrik Yuen Long, Hong Kong, milik perusahaan kena sita.

Aset tanah itu bernilai US6,94 juta setara Rp9,98 triliun (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

China Evergrande diketahui gagal bayar surat utang yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun ini. Perusahaan properti raksasa di China tersebut bahkan tak mampu membayar bunga utang kepada investor mereka.

Apesnya, penjualan tanah di Hong Kong itu pun akan mengakibatkan kerugian tambahan hingga US0 juta.

Padahal, China Evergrande membeli sebidang tanah itu seharga US0 juta pada 2019 dari pengembang lokal Henderson Land. Perusahaan sempat menghabiskan sekitar US2 juta dengan mengubahnya menjadi tanah yang bisa dibangun.

Namun, total kewajiban perusahaan yang mencapai lebih dari US0 miliar, tetap membuat penjualan atau penyitaan aset mereka oleh kreditur, di China maupun di Hong Kong, belum tertutupi juga.

Aset utama Evergrande lainnya di Hong Kong, kantor pusat lokalnya, diambil alih oleh perusahaan milik negara China China Citic Bank Corp pada September dan telah dilakukan penjualan tender bulan lalu.

Bahkan, rumah besar milik CEO China Evergrande Group Hui Ka Yan di kawasan perumahan bergengsi Hong Kong The Peak juga disita oleh pemberi pinjaman China Construction Bank (CCB) pada 1 November.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Ekspor China Turun pada Oktober, Pertama Kali Sejak 2020******

Ekspor China merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Senin (7/11), Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

"Penurunan volume ekspor baru-baru ini tampaknya mencerminkan pembalikan lonjakan permintaan global untuk barang-barang China di era pandemi," ujar analis Capital Economics Zichun Huang dalam sebuah catatan yang dikutip AFP.

Huang memperkirakan volume impor terus merosot lantaran prospek ekonomi domestik masih menantang.

Tercatat, aktivitas pabrik China menyusut pada Oktober. Sejauh ini, aktivitas pabrik berada di wilayah kontraksi selama enam bulan dalam setahun terakhir. Pembatasan Covid melumpuhkan kota-kota industri besar seperti Shanghai, Shenzhen dan Chengdu.

Para pemimpin China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen. Kendati demikian, banyak pengamat memperkirakan negara itu perlu berjuang keras untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun mengumumkan ekspansi 3,9 persen yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal ketiga.

Analis Nomura memperkirakan total kawasan di China yang menerapkan pengetatan pembatasan covid-19 menyumbang lebih dari 10 persen dari keseluruhan PDB China.

[Gambas:Video CNN]

Karier

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung