link gacor hari ini

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

BEI Catat IHSG Tumbuh 6,5 Persen******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 6,51 persen sejak awal tahun hingga 11 Oktober 2022 (year to date/ytd).

Direktur utama BEI Iman Rachman mengatakan IHSG bahkan sempat menyentuh posisi all time high pada 13 September lalu, yakni di level 7.318.

Ia mengatakan kinerja IHSG tersebut menjadi kabar menggembirakan di tengah sebagian besar bursa saham dunia menunjukkan kinerja negatif. Indonesia juga disebut masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di mata investor dunia.

Tak hanya IHSG yang bertumbuh sepanjang 2022, investor baru yang masuk BEI juga bertambah sebanyak 2,3 juta orang. Sehingga, tercatat ada 9,8 juta Single Investor Identification (SID) per 11 Oktober 2022.

"Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah, sampai dengan minggu lalu jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI juga meningkat menjadi 810 perusahaan tercatat dengan penambahan baru sebanyak 44 perusahaan" terang Iman.

Sebelumnya, BEI mencatat jumlah investor di pasar modal menembus 9,11 juta orang hingga Juni 2022.

Namun, Kepala Divisi Riset BEI Verdi Ikhwan mengatakan dari jumlah tersebut, investor yang aktif berkisar lebih dari empat juta orang. Adapun jumlah investor yang aktif per hari mencapai 200 ribu orang.

"Yang aktif dari empat juta itu hampir 200 ribu pihak per hari, itu juga selalu meningkat dari tahun ke tahun," ujarnya dalam acara 'Edukasi Wartawan terkait Market Update', Rabu (20/7).

Verdi juga mengungkapkan dari segi demografi, mayoritas investor adalah kaum milenial. Ia mengatakan jumlah investor dengan usia di bawah 30 tahun mencapai 59,72 persen.

Kemudian, usia 31 sampai 40 tahun mencapai 21,92 persen, usia 41 sampai 50 tahun mencapai 10,53 persen, dan usia 51 sampai 60 tahun mencapai 5,08 persen. Sementara, investor dengan usia di atas 60 tahun hanya mencapai 2,75 persen.

Verdi juga mengungkapkan mayoritas investor adalah pegawai dengan jumlah 32,62 persen. Di posisi kedua adalah pelajar, yakni 27,83 persen. Sisanya adalah pengusaha, ibu rumah tangga, dan profesi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Erha mengembara di dunia lain

Daftar Pejabat Ibu Kota Baru yang Baru Dilantik******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono baru saja melantik lima orang pejabat tinggi madya Otorita IKN di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Oktober 2022.

"Pada hari ini, saya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Bambang dikutip dari website setkab.go.id, Kamis (13/10).

Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN meminta para pejabat yang dilantik untuk segera melengkapi timnya untuk dapat segera bergerak membangun IKN. Ia menargetkan tim sudah bisa bergerak pada November.

"Itu sebabnya segera setelah ini mungkin tidak ada kata santai, malah gercep, gitu ya, gerak cepat. Jadi silahkan mencari putra-putri bangsa yang terbaik yang ingin bergabung di Otorita dan lengkapi minimum essential forcesehingga bulan depan kita sudah bisa insyaallah up and running," ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya menjaga environmental social and governance (ESG). Ia meyakini, organisasi yang mempunyai ESG yang baik dari awal akan semakin mudah untuk mendapatkan kepercayaan, pendanaan, serta partner baik dari domestik maupun internasional.

"Itu akan sangat lebih mudah kalau kita punyatrack recordESG yang baik. Jadi saya mohon ini benar-benar zero toleranceuntuk ESG ini," imbuhnya.

Bambang juga meminta jajarannya untuk melakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga hingga berbagai elemen masyarakat.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya untuk waspada dan mengantisipasi dampak dari ketidakpastian global yang terjadi saat ini.

"Saya ingin menggaris bawahi pesan presiden dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu ini, bahwa kita harus bersiaga menghadapi situasi ketidakpastian dunia yang mungkin akan kita hadapi tahun depan. Ini momentum hingga akhir tahun ini mohon dipakai sebagai momentum persiapan kita semua," pungkasnya.

Berikut daftar pejabat baru IKN:

1. Achmad Jaka Santos Adiwijaya sebagai Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

2. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara

3. Muhammed Ali Berawi sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara

4. Myrna Asnawati Safitri sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara

5. Ida Bagus Nyoman Wiswantanu sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Binar Academy PHK 20 Persen Karyawan******

Startup pendidikan Binar Academymelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 20 persen dari total karyawannya. Hal itu merupakan bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 

CEO Binar Academy Alamanda Shantika mengatakan langkah PHK merupakan keputusan sulit yang diambil oleh perusahaan. Ke depan, perusahaan disebut akan berfokus untuk menguatkan lini bisnis utama, mengoptimalkan aktivitas investasi, dan men-streamline-kan operasional agar menjadi perusahaan yang lebih baik lagi.

"Meskipun perusahaan telah mencapai pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kami harus menyiapkan strategi yang kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global, salah satunya dengan mengambil keputusan ini (PHK)," ujar Alamanda dalam keterangan resmi, Senin (17/10).

Ia menambahkan perusahaan akan melakukan perubahan peran pada beberapa fungsi bisnis dengan kapabilitas yang sesuai dengan strategi bisnis ke depan.

Alamanda berjanji perusahaan akan membantu pekerja yang terkena PHK untuk berkonsultasi seputar karier. Perusahaan akan memberikan pendampingan bagi karyawan untuk menemukan peluang baru dengan menghubungkan mereka dengan perusahaan mitra yang mencari karyawan baru di berbagai tingkat pekerjaan.

"Dalam proses transisi ini, perusahaan akan memberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan skilllewatcoursesyang tersedia di Binar," ujar Alamanda.

Perusahaan juga memastikan seluruh karyawan menerima pesangon sesuai ketentuan yang berlaku dan jaminan kesehatan karyawan beserta anggota keluarga akan tetap dilanjutkan hingga 30 Oktober 2022.

Di sisi lain, Binar Academy memastikan bahwa penyesuaian organisasi ini tidak mengganggu tingkat layanan klien dan kelangsungan bisnis.

Binar disebut akan terus berkomitmen untuk melayani pengguna dengan menyediakan layanan peningkatan kemampuan digital dan penempatan kerja.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

3 Biang Kerok Badai PHK Startup RI dan Saran Pembenahannya******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan rintisan (startup) yang beroperasi di Tanah Air terus berlanjut. Beberapa yang sudah melakukan PHK adalah LinkAja, Shopee, TaniHub, hingga Tokocrypto.

Terbaru, ada juga startupEdtech, Binar Academy yang mengonfirmasi melakukan PHK pada 20 persen karyawannya. Namun sayang mereka tak menjelaskan berapa total karyawan perusahaan itu saat ini.

Tak hanya melakukan PHK, beberapa startupbahkan menyatakan gulung tikar. Pekan lalu, startupfurnitur, Fabelio mengumumkan secara resmi menutup seluruh unit usahanya di Indonesia karena masalah itu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan PHK dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah startup memang dipicu banyak faktor. Salah satunya, permasalahan di startupyang sulit untuk diselesaikan.

Pertama, perubahan perilaku masyarakat yang membuat startup menghadapi kenyataan yang tak sesuai ekspektasi. Saat pandemi muncul, startupmemang menjadi incaran banyak pekerja di Indonesia, terutama anak muda yang menginginkan cara kerja fleksibel.

Tak heran, saat itu banyak perusahaan rintisan baru yang bermunculan. Startupyang lahir di masa pandemi memiliki optimisme bahwa akan terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ke depannya, yakni lebih mengandalkan digitalisasi.

Tapi nyatanya, harapan tersebut tak sejalan dengan kenyataan. Saat pandemi mulai melandai, masyarakat tetap lebih memilih berinteraksi secara fisik.

"Nah ketika pandemic darlingini dihadapkan dengan realita bahwa ketika terjadi pelonggaran mobilitas, maka permintaan terhadap layanan digital itu ikut mengalami koreksi atau penurunan terutama yang berkaitan dengan bisnis consumeratau B to C," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/10) kemarin.

Bhima mengatakan hilangnya pesona ini bisa terlihat dari dua contoh sektor startupyang mengalami tekanan usai pandemi reda, yakni, e-commercedan pendidikan. Saat pandemi, masyarakat mengubah gaya hidup dan belanja dari offline menjadi onlineuntuk membeli pakaian, bahkan sayuran dan buah.

Begitu juga dengan sekolah yang saat 2020 tidak diperbolehkan tatap muka, maka belajar onlinemenjadi pilihan.

"Tapi itu tak bertahan lama, karena masyarakat ternyata memilih untuk beraktivitas secara fisik lagi, sehingga digital hanya menjadi penopang. Nah ini yang menyebabkan tekanan bagi startup," imbuhnya.

Kedua, permasalahan uang. Pendanaan startup biasanya berasal dari modal ventura asing. Namun, seiring ancaman resesi global, maka aliran modal ke startup berpotensi ikut terganggu.

"Nah ini salah satu yang menyebabkan PHK di startupIndonesia karena ketergantungan pendanaan dari asing yang mungkin saja mengalami banyak permasalahan di negaranya, sehingga pendanaan ke Indonesia jadi seret," jelasnya.

Ketiga, permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak startupyang bersaing menarik konsumen melalui perang promo dan suku bunga tinggi atau dikenal dengan istilah bakar uang.

Misalnya, platforme-commerceyang memberikan potongan harga besar-besaran, sehingga biasanya lebih murah dari toko fisik, sampai tawaran gratis ongkos kirim. Lalu, perbankan digital berlomba menawarkan bunga simpanan yang tinggi.

Strategi perang diskon yang salah ini membuat banyak startupberguguran. Yang bisa bertahan hanyalah startup yang memiliki modal besar.

"Nah strategi ini yang salah, ini yang perlu diubah sehingga bukan perang promo ataupun perang diskon yang didorong untuk menggaet loyalitas tapi yang lebih berkelanjutan adalah mendorong fitur ataupun layanan, dan kolaborasi. Tentu tak mudah dan sulit karena masyarakat terbiasa dengan berbagai promo saat berbelanja online, tapi harus dimulai sejak saat ini," jelasnya.

Bhima berharap pemerintah ikut bergerak dalam mengatasi masalah ini sehingga ke depan startupbisa menjadi salah satu pendorong perekonomian dalam negeri. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, mengatur persaingan usaha yang sehat di antara pelaku startup. Pemerintah katanya, harus membuat batasan jika ingin melakukan skema bakar uang, sehingga startuptak saling 'membunuh'.

"Memperbaiki persaingan di startupterutama platform yang berkaitan dengan bussines to consumer, e-commerce,kemudian layanan bank digital juga. Bagaimana mereka mengatur soal promo dan diskon ini, sehingga tidak berdampak juga terhadap persaingan dengan sektor ritel fisik dan membuat persaingan jadi lebih sehat diantara sesama pemain digital," sarannya.

Kedua, memperkuat dorongan dari investor modal ventura di dalam negeri untuk pembiayaan startup, sehingga ketergantungan terhadap gejolak eksternal bisa diminimalisir.

"Ketika banyak startupbergantung terhadap pendanaan asing startupyang ada di Indonesia rentan," ujarnya.

Badai PHK Masih Bisa Berlanjut Sampai 2 Tahun ke Depan