slot uang dana

slot gacor login 848Jutaan kata 257626Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot uang dana》

Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.

AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.

“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.

AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.

Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

OIKN sebut Inggris dukung IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua******

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Pemerintah Inggris mendukung IKN di Kalimantan Timur sebagai Kota Dunia Untuk Semua.

“Semoga dengan adanya kunjungan ini, Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama membangun IKN ke depannya menjadi kota netral karbon yang tidak hanya dibanggakan oleh Indonesia, tapi juga masyarakat dunia,” ujar Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia Dominic Jermey dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

OIKN, melalui Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris ke IKN. Kunjungan dihadiri oleh Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Dominic Jermey dan Second Permanent Under Secretary at the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Nick Dyer, beserta jajaran. Kunjungan ini dalam rangka melihat pembangunan IKN dengan konsep Kota Hutan dan Kota netral karbon.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengajak delegasi pemerintah Inggris untuk mengunjungi IKN. Kunjungan pertamanya adalah melihat penerapan urban farminghidroponik di salah satu greenhouse. Sebagai salah satu upaya IKN untuk mewujudkan Net Zero Strategy, Otorita IKN menargetkan 10 persen luas IKN sebagai kawasan ketahanan pangan yang modern dan efisien, serta resilien iklim.

Baca juga: Pemerintah dan ADB luncurkan SDGs Baseline Report untuk IKN

Setelah dari greenhouse, delegasi berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Ibukota. Dalam dialog, mengemukakan keinginan petani untuk terus belajar pertanian yang ramah lingkungan. Rintisan pertanian regeneratif yang resilien terhadap perubahan iklim mulai dilakukan di IKN. Dialog akrab dilakukan sembari mencicipi buah melon hasil panen petani berlangsung cukup intens di Lamin Tani Desa Sukaraja, Sepaku.

“Otorita IKN akan terus mendampingi asosiasi petani ibu kota dalam mendukung pertanian regeneratif, mulai dari pelatihan urban farming, penyediaan fasilitas pertanian yang modern, hingga pelatihan pemasaran berbasis online yang berguna untuk memperluas cakupan daya beli produk pertanian. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi para petani sehingga petani bisa fokus mengembangkan pertaniannya tanpa rasa khawatir,” ujar Myrna.

Rombongan juga berkesempatan untuk mengunjungi progress pembangunan di IKN, mulai dari Titik Nol Nusantara, hingga perkembangan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kegiatan ditutup dengan menanam pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN. Disini, para delegasi menanam bibit pohon lokal, seperti damar, keruing, meranti merah, dan kapur. Di Miniatur Hutan Hujan Tropis juga para delegasi diajak melihat tanaman yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh Presiden RI.

Sebelumnya, Duta Besar Inggris Dominic Jermey dan jajaran telah melakukan audiensi dengan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Kantor Otorita IKN Jakarta. Dalam audiensi itu, Kepala Otorita dan Duta Besar Britania Raya bertukar pikiran mengenai berbagai isu penting, termasuk perubahan iklim, agenda pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama pemerintah dan swasta.

Baca juga: Otorita IKN terapkan dua strategi penguatan layanan kesehatan

Pembangunan IKN sebagai Kota Hutan dirasa sejalan dengan pemikiran pemerintah Inggris yang memprioritaskan bidang lingkungan dan iklim sebagai solusi dalam pembangunan saat ini.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyarankan perlunya Duta Besar Ingrris dan jajaran untuk melihat langsung kondisi IKN di lapangan. “Seeing is believing,” ujar Bambang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：permainan game slot、dollar138、kredit tv akulaku

Terkait：bantogel、info link slot gacor、dolartoto、erek cincin、mahjong ways pg soft demo、jkt303、gadun slot88 login、bandar slot gacor terpercaya、buku mimpi 2d 11、gacorbet 66

---

---

bab terbaru：link untuk main slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07