judi slot88 link alternatif

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

dewa787

Benarkah Ada Hubungan Mayora Indah dengan Israel?******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Mayora Indah Tbk menegaskan tak memiliki hubungan bisnis dan investasi apa pun dengan Israel.

Emiten yang menjual produk makanan seperti Roma Kelapa, Kopiko, hingga Energen tersebut membantah kabar yang sempat ramai beredar di media sosial soal dugaan produk air mineral Le Minerale diproduksi di Israel.

Manajemen menyatakan produk perusahaan seluruhnya berasal dari Indonesia dan diproduksi di Indonesia.

Manajemen menegaskan Le Minerale dan produk Mayora lainnya tak memiliki operasional, maupun investasi dalam bentuk apapun di Israel.

Terkait masalah geopolitik Israel-Palestina, Mayora menyatakan mengambil sikap yang sama dengan pemerintah Indonesia.

Perusahaan tak punya hubungan bisnis apa pun dengan Israel.

"Sangat tidak benar bila Le Minerale dituduh sebagai produk asing, apalagi sampai disebut mendukung Israel. Sebagai perusahaan Indonesia, Le Minerale berani mengambil sikap yang sama dan sejalan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia." lanjut bunyi pernyataan manajemen.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Han Feng Su Yingxue

hoki311

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

pinjam uang tanpa rekening pribadi

PLN beri pelatihan dasar hukum bisnis UMK binaan di Jakarta******

Jadi, kita tidak mudah kena tipu

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) memberi pelatihan dasar hukum berbisnis kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) binaan BUMN Listrik itu di Jakarta agar mereka naik kelas dalam menjalankan usahanya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa perseroan berkomitmen mendukung kemajuan sektor UMK dengan memfasilitasi pelatihan pada seminar International Women's Day yang diinisiasi oleh Srikandi PLN.

"Srikandi PLN peduli kepada UMK agar lebih memahami hukum berbisnis dan kemandirian perempuan dalam menjalankan bisnis sehingga menjadikan pilar ekonomi Indonesia semakin kuat," kata Darmawan.

Seminar dan pelatihan tersebut diikuti oleh 90 pelaku UMK perempuan di Jakarta. Pada pelatihan pertama ini diikuti oleh 30 UMK Hub Jakarta Binaan PLN.

Darmawan menilai bahwa peran perempuan sangat besar dalam menopang ekonomi nasional karena sebagian besar pelaku UMK adalah perempuan.

Baca juga: Pengunjung padati gerai UMK pada puncak HUT Jakarta di JIS

Selain itu, katanya, UMK menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sementara itu, Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly yang juga Ketua Umum Srikandi PLN menjelaskan bahwa program Srikandi PLN merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menerapkan prinsip "environmental, social and governance" (ESG).

ESG adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria tersebut yaitu lingkungan, sosial serta tata kelola.

Program ini pun bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan firma hukum.

"Program ini adalah aksi nyata kontribusi berbagi ilmu bagi UMK perempuan. Sehingga lebih tangguh dan mandiri dalam menjalankan usahanya, untuk membantu perekonomian keluarga," kata Sinthya.

Baca juga: Pemkot Jaksel fasilitasi 1.200 UMKM daftarkan merek dagang

Dalam pelatihan tersebut, pengetahuan dasar terkait hukum dalam berbisnis dijelaskan langsung oleh para ahli, mulai dari bentuk usaha, hak dan kewajiban pekerja, utang piutang, serta persaingan usaha.

Salah satu peserta pelatihan, Rina, mengaku dirinya sangat terbantu karena bisa berkonsultasi melalui tanya jawab interaktif dalam seminar tersebut.

"Senang sekali mendapatkan ilmu tentang hukum bisnis. Jadi, kita tidak mudah kena tipu dan lebih percaya diri dalam menjalankan usaha," kata Rina.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Penangkap Dewa Skyfall

trik pola gacor olympus hari ini

KPU Yogyakarta segera siapkan badan ad hoc Pilkada 2024******

Yogyakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta segera membentuk badan ad hoc untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro di Yogyakarta, Senin, mengatakan perencanaan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada pertengahan April 2024.

"Pembentukan mulai April. Sekarang masih menunggu panduan pembentukan PPK, PPS dari KPU RI," kata Harsya.

Menurut Harsya, pihaknya telah mengumumkan pendaftaran pemantau Pilkada 2024 sejak 27 Februari. "Kami sudah mengumumkan melalui media sosial kami," kata dia.

Sementara itu, untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024, kata Harsya, akan dilakukan pada Mei menunggu data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut Harsya, pemilih potensial yang berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) akan jadi target pendataan sebagai panduan proses pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

"Data itu akan kami turunkan ke PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk melakukan coklit pemutakhiran data pemilih," kata dia.

KPU Kota Yogyakarta, lanjut Harsya, akan mengumumkan pendaftaran calon independen pada Agustus 2024, disusul pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik, dan dilanjutkan tahapan kampanye hingga bulan November.

Dia menyebut anggaran Pilkada 2024 sudah diterima dari Pemerintah Kota Yogyakarta pada November 2023 sekitar Rp34 miliar.

Baca juga: Legislator sarankan pilkada Jakarta digelar satu putaran
Baca juga: Perludem tarik permohonan pengujian UU Pilkada
Baca juga: Kemendagri minta daerah matangkan persiapan Pilkada 2024

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kitab Neraka

jalatogel

Airlangga Siapkan 4 Menu di Simulasi Makan Siang Gratis Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko PerekonomianAirlangga Hartarto menyajikan empat menu dalam simulasiprogram makan siang gratisPrabowo-Gibran yang digelar di Tangerang, Banten.

Simulasi berlangsung di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

Semua menu dihargai Rp15 ribu per porsi dan diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Adapun empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay.

Menu pertama yang disajikan adalah nasi ayam. Rinciannya, nasi semangkuk alias 150 gram; sepotong ayam goreng tepung (50 gram); dua potong perkedel tahu (50 gram); semangkuk sayur capcay (150 gram); dan satu pisang (50 gram).

Sedangkan menu dua menyajikan nasi, semur telur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan pisang.

"Daftar menu tiga (gado-gado), SMPN 2 Curug," tulis papan informasi soal menu ketiga.

Rincian menu ini, yaitu ada lontong sebungkus alias 150 gram; tahu goreng 2 potong (50 gram); telur rebus sebutir (55 gram); bumbu kacang 2 sendok makan (150 gram); wortel, kol, dan sawi semangkuk (100 gram); dan satu pisang (50 gram).

Menu makan siang ketiga alias gado-gado tersebut diklaim memiliki total energi 588 kilokalori dan 21,13 gram protein. Sedangkan menu keempat adalah siomay. Isi menunya ada kentang, siomay, telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan pisang.

Meski Airlangga sudah menggelar simulasi makan gratis, Presiden Joko Widodo membantah Rapat Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2) di Istana Negara secara spesifik membahas program yang diusung Prabowo-Gibran.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ucapnya usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," tegas Jokowi.

Di tengah isu pembahasan program makan siang dan susu gratis, pemerintah sampai harus memperlebar defisit APBN 2025. Jika tahun ini hanya 2,29 persen, sedangkan tahun depan diperlebar menjadi 2,45 persen-2,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

syarat untuk kredit hp

Pertamina memastikan penyaluran energi di Sumsel cukup selama Ramadhan******

Jika masih diperlukan, Pertamina akan menambah stok dan penyaluran BBM dan LPG sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Palembang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi di Sumatera Selatan (Sumsel) tercukupi selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Senin, mengatakan sampai saat ini kondisi stok BBM dan LPG masih sangat aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Jika masih diperlukan, Pertamina akan menambah stok dan penyaluran BBM dan LPG sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk produk subsidi dan penugasan, penyaluran akan disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah," katanya lagi.

Ia menjelaskan konsumsi BBM jenis gasoil (solar) di wilayah Sumsel masih relatif normal dengan rata-rata konsumsi harian sebesar 1.647 kiloliter (kl) per hari, sedangkan untuk rata-rata konsumsi harian BBM jenis gasoline (bensin) sekitar 2.610 kl per hari.

Sedangkan LPG 3 kilogram tercatat untuk rata-rata konsumsi harian pada bulan Februari 2024 di wilayah Sumsel sekitar 788 metrik ton (MT) per hari. Untuk konsumsi harian avtur mencapai 73.358 liter.

Untuk memastikan pemenuhan atas proyeksi peningkatan konsumsi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan keandalan operasional dimulai dari terminal BBM dan LPG, mobil tangki hingga SPBU dan SPBE, serta menyiagakan pula pasokan LPG fakultatif, yakni pasokan tambahan yang sewaktu-waktu dilakukan sesuai kebutuhan.

Pertamina siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyiapkan berbagai kemudahan dalam penyaluran BBM dan LPG serta memastikan semuanya berjalan dengan lancar.

Dalam upaya mendistribusikan BBM dan LPG subsidi ke masyarakat, Pertamina siap bersinergi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) dalam rangka melakukan pengawasan dan penertiban kepada masyarakat serta pengamanan penyaluran jelang Ramadhan di wilayah Sumbagsel.

"Sinergi ini sebagai langkah kami untuk terus menyalurkan BBM dan LPG khususnya produk subsidi dengan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya pula.

Nikho mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini.

"Kami imbau agar seluruh masyarakat berhati-hati dalam berkendara, saling menjaga kesehatan dan keselamatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia lagi.
Baca juga: Pertamina sebut distribusi energi di Sumsel lancar selama pemilu
Baca juga: Pertamina Sumbagsel setorkan PBBKB Rp800 miliar ke Pemprov Lampung

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024