bunga telat kredivo

Percetakan Tiandao

Mentan Pastikan Stok Pangan Jelang Ramadan Aman******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah dalam kondisi aman jelang Ramadan.

"Insyaallah aman, stok ada," kata Amran di Unhas Makassar, Selasa (20/2).

Terkait harga beras yang semakin mahal, Amran menilai hal itu terjadi lantaran sejumlah daerah masih menunggu panen.

Amran menjelaskan saat ini seluruh dunia sedang menghadapi krisis pangan, termasuk Indonesia yang sempat menghadapi fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino).

"Ada tiga tingkatan el nino yakni, el nino biasa, super el nino dan gorilla el nino. Gorilla El Nino itu tingkatan paling tinggi, kita sudah memitigasi risiko dengan melakukan akselerasi tanam," ungkapnya.

Meski gorilla el nino terjadi di Indonesia, Amran menilai dampaknya tidak sampai mempengaruhi pertanian tahun ini.

"Tidak terlalu, memang yang kemarin ini sangat mempengaruhi tetapi kita memitigasi dengan melakukan akselerasi tanaman," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Karakter ikan asin

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sistem yang paling kuat

Kerugian Banjir Jawa Tengah Ditaksir Rp617 M******

Kerugian akibat banjirdi Jawa Tengahditaksir mencapai Rp617 miliar.

Kepala Kadin Jawa Tengah Harry Nuryanto mengatakan kerugian itu baru berasal dari dua kabupaten yakni Kudus sebesar Rp500 miliar dan Demak sebesar Rp117 miliar.

"Kerugian tersebut dihitung dari kerusakan hasil pertanian, infrastruktur, perumahan atau pemukiman penduduk dan juga sarana prasarana pendidikan dan kesehatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/3).

Kemudian kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tanggul sehingga melumpuhkan transportasi dan menghambat distribusi barang dan pangan antar daerah. Hal itu katanya berdampak pada tidak dapat beroperasinya pasar dan pertokoan sehingga membuat perekonomian terganggu.

Terganggunya jalur transportasi, sambungnya, juga memberi dampak yang walaupun tidak secara langsung pada industri manufaktur. Pasalnya pengiriman kontainer yang membawa bahan baku maupun produk jadi menjadi terhambat.

"Sisi industri makanan dan minuman juga sangat terpengaruh karena terganggunya distribusi dan pasokan bahan baku dari hasil pertanian yang terkena banjir dan gagal panen," imbuhnya.

Sejumlah daerah di Jateng mengalami banjir dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya wilayah Kabupaten Grobogan, di mana kini ada 113 desa yang terdampak.

Banjir juga mengakibatkan 89 desa di Kabupaten Demak terendam banjir.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Ayu, Takjil dan Berkah Untung Rp1,5 Juta per Hari Imbas Ramadan******

Bulan Ramadanselalu penuh berkah. Salah satunya, dirasakan pedagang takjil.

Ayu (32) misalnya. Pedagang takjil di Cinangka, Depok mengatakan sudah berjualan takjil setiap Ramadan sejak tiga tahun lalu.

Ia memulai usaha karena kala itu berhenti bekerja akibat pandemi. Ternyata, usaha itu berlanjut sampai saat ini.

"Nah, pas 2021 kan pandemi lagi parah-parahnya. Aku ikut kena layoff. Ya sudah deh mulai usaha open PO risoles dan pas puasa juga aku buka lapak, ternyata orang-orang pada suka dan habis terus. Jadi lanjut sampai sekarang," imbuhnya.

Menurut Ayu, untuk hari biasa ia hanya menjual risoles sesuai dengan pesanan yang masuk. Namun, untuk bulan Ramadan ia menjual berbagai macam, seperti gorengan bakwan, tahu, lontong, hingga es buah.

"Kalau puasa begini jualnya banyak. Kayak ini nih, ada bakwan, tahu isi, mendoan, es buah, es cincau. Tapi menu favorit tetap risoles," jelasnya.

Ayu mengaku pada Ramadan ini, per hari bisa meraup keuntungan hingga Rp1,5 juta. Lebih besar dibandingkan hari biasa karena hanya fokus satu menu.

Adapun harga risoles nya Rp5.000-Rp7.000 per biji bergantung isiannya, ada mayonise, keju, dan daging. Untuk gorengan Rp2.000 per biji dan es buah Rp5.000 per bungkus.

"Sehari kira-kira dapat Rp1,5 juta lah. Itu kalau habis. Kalau lagi hujan suka nggak habis ya paling Rp1 jutaan itu. Kalau hari biasa kan aku memang tidak buka lapak, hanya menunggu pesanan yang masuk aja, jadi tidak menentu. Tapi dengan puasa tahun-tahun lalu sama sih hasilnya. Ramainya juga tetap," kata Ayu.

Senada, Juleha (28) pedagang takjil di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mengatakan cuan selama Ramadan ini. Meski hanya jual gorengan, ia bisa memperoleh keuntungan hingga Rp800 ribu per hari.

"Bersih nya sih Rp600 ribu sampai Rp800 ribu bisa kalau lagi puasa gini," jelasnya.

Menurutnya, ia menjual gorengan setiap hari dan tidak pernah pindah lapak. Jenisnya beragam, ada bakwan, tahu isi, tempe, cireng, ubi hingga risol isi bihun.

"Tapi kalau lagi puasa gini, ya tambahan menunya ada es buah dan Aqua botol gini (sambil menunjuk dagangannya). Harganya sih tetap sama 3 biji Rp5.000 untuk gorengan. Es buah Rp5.000 per bungkusnya," jelasnya.

Ia mengaku selama Ramadan, penjualannya naik signifikan. Konsumen pun membeli langsung banyak sekaligus.

"Kalau hari biasa kan memang yang beli tidak banyak. Kalau puasa gini, banyak yang datang terutama dari orang kementerian yang buka puasa sama orang-orang yang nongkrong di sini. Belinya juga banyak, kadang ada yang Rp50 ribu per orang. Pernah ada yang Rp100 ribu malah. Jadi berkah sekali untuk saya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan usai Kembali Beroperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengatakan Tiktok Shop melanggar aturan pemerintah meski saat ini telah kembali beroperasi dengan mengakuisisi Tokopedia.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, katanya, media sosial dan e-commerce harus dipisah.

"TikTok investasi di Tokopedia iya, tapi TikTok tetap melanggar juga iya. Kita enggak masalahin TikTok investasi di Tokopedia-nya, kita masalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok shop itu terintegrasi dengan medsos," katanya di kantor Kemenkop UKM, dikutip CNBC Indonesia, Senin (19/2).

"Kami di Kemenkop sudah jelas melakukan koordinasi teknis antar kementerian, dan TikTok masih melanggar Permendag 31 tahun 2023. Ya kita nanti tunggu Pak Mendag," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait TikTok Shop. Ia mengatakan pemerintah harusnya konsisten dalam menegakkan aturan.

"Kita pengen seperti yang sudah dituangkan, mesti konsisten dan komitmen bahwa kalau dia media sosial, mainnya di media sosial, jangan main-main di e-commerce nya," katanya.

"Jangan juga Tokopedia hanya jadi menjatuhkan kewajiban saja, enggak masalah di Tokopedianya kan, tapi apakah di perilaku sudah konsisten betul-betul TikTok melaksanakan fungsi dia sebagai medsos," ujarnya.

TikTok Shop kembali beroperasi setelah mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS). Akuisisi terjadi pada Desember 2023 lalu.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]