games gacor

panduan tuhan

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

PT KAI Sumut Operasikan KA Tambahan Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara akan mengoperasikan satu KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif relasi Medan-Rantau Prapat (PP) mulai 31 Maret-21 April 2024 dengan kapasitas angkut sebanyak 530 tempat duduk.

"Penambahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024," kata Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Minggu (31/3).

Anwar menyebutkan total 23.320 tempat duduk untuk KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif selama masa angkutan Lebaran dengan pemberhentian di Stasiun Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Mambang Muda dan Rantau Prapat (PP).

Menurut Anwar PT KAI Divre I Sumut menambah satu perjalanan KA Sribilah Utama Fakultatif per harinya dengan rute Medan-Rantau Prapat (PP).

"KA tambahan tersebut menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi untuk mengakomodir masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman menggunakan jasa kereta api untuk merayakan lebaran bersama keluarga," ungkapnya.

Hanya dengan membayar Rp115 ribu sampai dengan Rp120 ribu masyarakat sudah dapat memanfaatkan layanan KA Tambahan Sribilah untuk mudik lebaran.

"Selain itu, hadirnya KA tambahan ini menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan serta merupakan wujud komitmen KAI untuk melayani masyarakat dengan selamat, aman dan nyaman," ujar Anwar.

Lihat Juga : Jabodetabek Bakal Sepi, 84 Persen Warga Mudik pada Lebaran Tahun Ini

Sementara itu dari data yang masuk, sampai dengan Sabtu (30/3), tiket KA masa Angkutan Lebaran 2024 telah terjual sebanyak 57.052 tiket atau 26% dari total tiket yang disediakan sebanyak 219.208 tiket.

"Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. Masyarakat dapat segera melakukan pemesanan karena tiket KA Lebaran masih cukup banyak tersedia," paparnya.

Selain memberikan kemudahan pemesanan bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api pada masa angkutan Lebaran 2024, PT KAI Divre I Sumatera Utara juga memberikan kemudahan apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pembatalan tiket.

"Saat ini, cukup dengan aplikasi Access by KAI masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembatalan atau mengubah jadwal perjalanan kereta api tanpa harus datang langsung ke stasiun. Pembatalan dan reschedule/ubah jadwal perjalanan kereta api dapat dilakukan maksimal 1 jam sebelum jadwal KA berangkat dengan kode booking yang dimiliki berstatus paid/terbayar serta belum dicetak sebagai boarding pass," tutup Anwar.

Berikut jadwal keberangkatan KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif:

KA U58A relasi Medan-Rantau Prapat

- Stasiun Medan: 10.25
- Stasiun Tebing Tinggi: 12.31
- Stasiun Kisaran: 13.59
- Stasiun Mambangmuda: 14.57
- Stasiun Rantau Prapat: 16.30

KA U57A relasi Rantau Prapat-Medan

- Stasiun Rantau Prapat: 17.05
- Stasiun Mambangmuda: 18.19
- Stasiun Kisaran: 19.27
- Stasiun Tebing Tinggi: 20.55
- Stasiun Medan: 22.43

Kemegahan Netheril

Siapa Bertanggung Jawab atas Pembangunan Kembali Jembatan Baltimore?******

Kerugian akibat ambruknya JembatanFrancis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat karena ditabrak kapal kontainerdiperkirakan mencapai miliaran dolar AS.

Analis di Barclays memperkirakan total biaya klaim asuransi akibat insiden ini bisa mencapai US miliar atau Rp47,62 triliun (kurs 15.874 per dolar AS).

Melansir CNN, Kamis (28/3), kerugian itu disebut bisa akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kapal kontainer bernama Dali yang menabrak jembatan itu dimiliki oleh Grace Ocean Private, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Analis Moody's Brendan Holmes mengatakan sekitar 80 perusahaan reasuransi yang berbeda memberikan perlindungan sekitar US miliar kepada perusahaan asuransi Dali. Ia menambahkan karena kerugian akan tersebar ke banyak perusahaan asuransi.

Jadi, kecil kemungkinannya perusahaan tersebut akan bangkrut atau menyebabkan kenaikan harga asuransi yang besar.

Namun, total biaya untuk membangun kembali jembatan itu masih belum dipastikan. Juru bicara Institut Informasi Asuransi Loretta Worters mengatakan jembatan itu bisa saja bernilai lebih dari US,2 miliar.

"Kemudian hampir pasti akan ada tuntutan pertanggungjawaban yang besar, biaya pengobatan bagi para penyintas, biaya pembersihan, dan banyak lagi," katanya.

Direktur Pusat Hukum Maritim Universitas Tulane Martin Davies mengatakan meskipun Dali dimiliki oleh Grace Ocean Private, ketika menabrak jembatan itu, kapal tersebut disewa oleh raksasa pelayaran Denmark, Maersk.

Namun, semua tanggung jawab katanya ada pada pemilik kapal yakni Grace Ocean Private.

"Maersk, perusahaan Denmark yang memiliki seluruh muatan di kapal tersebut, tidak bertanggung jawab," tambahnya.

Namun ia menambahkan pemilik kapal mempunyai potensi untuk secara signifikan membatasi jumlah tanggung jawabnya dalam kasus ini.

Di lain sisi, Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintah federal akan membayar biaya pembangunan kembali Jembatan Francis Scott Key di Baltimore. Namun belum diketahui pasti dari mana sumber dana tersebut.

"Saya bermaksud agar pemerintah federal membayar seluruh biaya rekonstruksi jembatan itu. Dan saya berharap Kongres mendukung upaya saya," kata Biden.

Beberapa pendanaan diperkirakan mungkin berasal dari Administrasi Jalan Raya Federal, serta Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan yang disahkan di bawah pemerintahan Biden yang memberikan hibah untuk memperbaiki jembatan negara. Namun hal ini juga memerlukan dana tambahan dari Kongres.

Jembatan Francis Scott Key di Baltimore ditabrak kapal kontainer Dali yang tengah berlayar di Sungai Patapsco untuk menuju Sri Lanka. Sekitar pukul 01.24 pagi waktu setempat, kapal itu mengalami mati daya yang mengakibatkan seluruh lampu padam.

Tiga menit setelahnya, kapal menabrak salah satu tiang jembatan Baltimore. Tubrukan itu lantas merobohkan nyaris seluruh bagian jembatan dan membuat kendaraan yang melintas di atasnya jatuh ke sungai.

Kapal Dali kemungkinan menabrak tiang beton utama, yang terletak di tanah di bawah air dan merupakan bagian dari fondasi jembatan.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dankomisarisdalam perusahaan pelat merah di tahun politik. Yang ditunjuk pun tak jelas kompetensinya.

Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Erick dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3).

Mulanya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Utamanya, hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu beberapa waktu lalu.

"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.

Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.

"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.

Anggota Komisi VI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan hal serupa. Ia menilai Erick sudah mulai berubah karena kerap menempatkan sejumlah orang yang dianggap tidak jelas latar belakangnya di bangku komisaris BUMN.

"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," ujarnya.

"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," sambungnya.

Karenanya, ia berharap Erick sebagai menteri BUMN bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di perusahaan pelat merah. Sebab, menurutnya Erick harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN.

"Kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya ngurusin bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ikut komisaris ngawasin perusahaan besar," ujar Darmadi.

"Ini catat, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan. Sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik. Tapi konsisten saja, Pak," tegasnya.

Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Sebelum Siti Zahra masuk jajaran komisaris BUMN, suaminya, Arief Rosyid, sudah lebih dulu mencicipi jabatan bos perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.

Namun, suami dari Siti Zahra itu memutuskan resign demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun didapuk sebagai komandan untuk tim pemilih muda alias TKN Fanta. Sebelum menjadi timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Arief Rosyid tercatat sebagai Wakil Direktur TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Klaim Harga Pangan di Jatim Stabil******

Satgas Pangan Polri mengklaim hargabahan panganpokok di wilayah Jawa Timur sudah stabil menjelang hari raya Lebaran 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif usai memantau sejumlah pasar tradisional di wilayah Surabaya pada Sabtu (23/3).

Lihat Juga : Jokowi Akui Harga Pangan Naik Saat Ramadan: Tapi Enggak Banyak

Kendati demikian, Teddy mengakui beberapa komoditas pangan, seperti telur dan daging ayam, harganya masih tinggi. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya tingkat permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan.

Hanya saja, ia memastikan harga yang ada di pasaran masih dalam batas wajar dan tidak melebih angka rata-rata secara nasional.

"Enggak ada temuan kenaikan karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idulfitri," jelasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut dari hasil pengecekan yang dilakukan di Kediri, Mojokerto, hingga Surabaya, pihaknya menjamin stok kebutuhan bahan pokok masih aman hingga Lebaran mendatang.

Lihat Juga : Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Oleh karenanya, ia berharap seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengantisipasi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," pungkasnya.

harapan yang tak ada habisnya

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]