website slot terbaru 799Jutaan kata 644174Orang-orang telah membaca serialisasi
《togel togel hari ini》
Pakar: Cawapres belum bahas perempuan dalam pembangunan berkelanjutan******
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Baca juga: Pengamat: Ide dari ketiga cawapres jadi penyemangat sektor pertanian
Baca juga: Pengamat: Ketiga cawapres berkomitmen untuk jalankan transisi energi
Baca juga: Indef: Cawapres perlu pahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU******
“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.
Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Ini saya tunjukkin(menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.
Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait Presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam UU Pemilu.
“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.
Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.
“Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan, karena ditanya,” kata Jokowi.
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
KPK: Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK******
"Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.
KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.
Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.
Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA
Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.
Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.
Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Baca juga: KPK tetapkan 10 tersangka korupsi proyek rel kereta
Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.
Baca juga: KPK sita uang tunai Rp5,6 miliar terkait korupsi di DJKA
Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.
Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.
Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.
Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Baca juga: Penyuap pejabat DJKA Kemenhub divonis tiga tahun penjara
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:w slot 88、sultan899、trislot96
Terkait:superheboh88、ratujudi、cara dapat uang di internet 2022、daduku、bingo4d、areabet4d、situs slot mudah wd、kredivo aman kah、jitu angka wap vegas、kamis slot
bab terbaru:slot online situs(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuanJakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak benar ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri layaknya diberitakan belakangan ini.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Kondisi sangat baik-baik sajaJakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, kondisi Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja. “Kondisi sangat baik-baik saja,” ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin. Kondisi tersebut menurutnya tercermin dari koordinasi yang dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga menghasilkan SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tertanggal 19 Januari 2024 yang kini menjadi Pedoman Pemda dalam memberikan pengurangan atau keringanan bagi pelaku usaha. “Ini bukti konkret dari kinerja kabinet yang sangat gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama) dan gaspol untuk sembilan bulan lebih waktu yang tersisa di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo jilid II,” ujarnya. Sandiaga Uno juga mengakui, tidak pernah mendengar isu tersebut, karena menurutnya kabinet bekerja dengan solid serta berkontribusi memberikan yang terbaik bagi negara. Hingga kini, pihaknya menegaskan tak ada pembahasan antar menteri soal isu Kabinet Indonesia Maju yang diterpa isu tidak baik-baik saja. Sementara pada tahun politik ini, dirinya tak ingin berspekulasi lebih jauh soal hal itu dan lebih fokus pada menjaga kondusifitas kerja kabinet. “Kita jaga kondusifitas kerja dari kabinet karena masyarakat 75 persen lebih puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dan perlu kita jaga, jangan sampai kita malah menghabiskan waktu untuk berspekulasi dan membahas isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara aru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
《togel togel hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot hoki terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《togel togel hari ini》bab terbaru。