paito kentucky evening

fungsi limit akulaku 275Jutaan kata 260453Orang-orang telah membaca serialisasi

《paito kentucky evening》

Indonesia mengincar turis dari Portugal******

Dampaknya terjadi setelah pameran pada akhirnya meningkatkan kembali kunjungan turis Portugal ke Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengincar turis dari Portugal dengan mengikuti pameran pariwisata terbesar di negara tersebut Bolsa de Turismo de Lisboa Travel Marketyang berlangsung di Lisabon, 28 Februari-3 Maret 2024.

"Setelah tiga hari pertama pembukaan Bolsa de Turismo de Lisboa Travel Marketdikhususkan untuk profesional dan B2B (pertemuan antarpengusaha), mulai Sabtu (2/3) pameran dibuka untuk masyarakat umum yang tinggal di Lisabon dan sekitarnya," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Iwantono mengatakan stan Indonesia mendapat sambutan yang baik dari pengunjung. "Pantauan langsung di stan Indonesia di Hall 4, Booth 11 di Feira Internacional de Lisboa mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat," kata Iwantono yang turut menghadiri pameran tersebut.

Stan Indonesia, kata Iwantono, diisi oleh perwakilan KBRI Lisabon, PHRI DKI Jakarta, perwakilan hotel dari Bali, dan peluang investasi yang ada di Banyuwangi.

Stan Indonesia juga dimeriahkan oleh tari gajak-gijik yang dipersembahkan oleh KBRI Lisabon. Turut hadir Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Portugal Rudy Alfonso. Pertunjukan seni ini menjadi atraksi menarik bagi pengunjung.

Sebelum pandemi, berdasar data dari KBRI, pada 2018 ajang promosi pariwisata ini diikuti 1.000 peserta, 400 praktisi, dan dihadiri sekitar 77.000 pengunjung. Sementara pada tahun 2022, total jumlah pengunjung mencapai 45.369 orang.

KBRI di Portugal mencatat, sebelum pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan Portugis ke Indonesia cukup tinggi, khususnya periode 2017-2019, dengan rata-rata 35.154 wisatawan per tahun. Berdasarkan data BPS, puncak jumlah wisatawan Portugis yang berkunjung ke Indonesia tercatat pada tahun 2018 mencapai 36.804 pengunjung.

Namun, pada tahun 2020, jumlah turis Portugis ke Indonesia hanya 6.245 orang akibat pandemi COVID-19. Pada 2022, jumlah turis mulai kembali meningkat setelah pandemi mulai berakhir.

Iwantono tidak menyebutkan target transaksi di pameran tersebut, namun diharapkan dampaknya juga terjadi setelah pameran yang pada akhirnya meningkatkan kembali kunjungan turis Portugal ke Indonesia.

Iwantono mengatakan, secara khusus PHRI DKI mengenalkan 300 anggota-anggota lainnya. PHRI DKI Jakarta berharap melalui partisipasi langsung seperti ini, organisasi dapat berperan aktif dalam menghubungkan para anggota dengan masyarakat internasional maupun agen perjalanan internasional sehingga pangsa pasar terus berkembang dan tidak hanya menunggu tamu datang.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan diikuti oleh berbagai negara, seperti Brasil, Italia, Taiwan, Kuba, Venezuela, Jepang, Yordania, Gambia, Guatemala, Tunisia, Mozambik, Guine-Bissau, Czechia, Albania, Peru, Angola, Uruguay, Maroko, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan tuan rumah Portugal.
Baca juga: Indonesia jaring turis Portugal
Baca juga: Portugal cabut larangan perjalanan COVID-19 pada turis dari Brazil

Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim kembali menurun, hanya 16 titik******

Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita

Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi penurunan kembali jumlah titik panas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dari 95 titik pada Kamis (29/2) menjadi 64 titik pada Jumat (1/3), turun lagi jadi 26 pada Sabtu (2/3).

"Sebanyak 26 titik panas pada Sabtu (2/3) kemarin, terpantau mulai pukul 01.00 hingga 24.00 Wita," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan Diyan Novrida di Balikpapan, Minggu.

Penurunan jumlah titik panas terjadi akibat beberapa hal, kata dia, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat tidak sembarangan melakukan pembakaran seiring masifnya pihak terkait melakukan sosialisasi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebaran 26 titik panas ini, lanjutnya,  telah disampaikan ke pihak terkait seperti Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Baca juga: BMKG: Jumlah titik panas di Kaltim terus menurun dalam 4 hari terakhir

Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, namun ia tetap mengimbau semua pihak selalu waspada dan mencegah karhutla, seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan, agar tidak terjadi penambahan maupun perluasan titik panas.

Kewaspadaan perlu dilakukan karena sejumlah kawasan masih mengalami cuaca panas dalam beberapa hari berturut-turut. Cuaca seperti itu, kata dia, dapat menyebabkan ranting dan daun mengering yang rawan karhutla saat terkena api maupun bara.

Diyan mengatakan sebanyak 64 titik yang terdeteksi Jumat (1/3) tersebar di satu kota dan tiga kabupaten yakni Kota Bontang (3), Kabupaten Kutai Barat (2), Kutai Timur (9), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (50).

Sedangkan 26 titik yang terdeteksi kemarin (2/3) tersebar di satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Samarinda (1), Kabupaten Paser (1) Kutai Barat (2), Kutai Timur (10), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (12).

Baca juga: Jumlah titik panas di Kaltim turun dari 181 menjadi 76

Adapun rinciannya di Samarinda ada di Kecamatan Samarinda Utara, di Paser berada di Kecamatan Batu Engau, sedangkan di Kutai Barat berada di Kecamatan Penyinggahan, semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Sementara di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada enam kecamatan yakni Sangatta Utara (1), Bengalon (5), Kaliorang (1), Rantau Pulung (1), dan Teluk Pandan (1) dengan tingkat kepercayaan menengah.

"Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 12 titik tersebar di lima kecamatan yakni Kembang Janggut (2), Anggana (4), Loa Janan (1), Marangkayu (4), dan Kecamatan Muara Jawa (1) dengan tingkat kepercayaan menengah 11 titik dan yang rendah satu titik," katanya.

Baca juga: BMKG: Waspada titik panas di Kaltim meningkat, capai 181 lokasi

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ling ling slot、kantor kredivo batam、slot gacor minimal deposit 5rb

Terkait：erek erek 34 2d、harga voucher axis 8gb 15 hari、jayaslot4d、slotdana66、voucher telkomsel 17 digit、slot gacor nolimit city、nenetogel、slot235 login、pinjaman meteor ilegal、helompo1

---

---

bab terbaru：cara dapetin uang cepat（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05