mendaftar togel lewat hp

Tertawa Erythrina

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Hati Naga dan Ambisi

Starbucks Indonesia Bantah Tudingan Pro Israel******

Starbucks Indonesia membantah tudingan pro Israel. Jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat (AS) menjadi sasaran boikot imbas tudingan tersebut.

Pihak Starbucks Indonesia sendiri menyatakan pihaknya, termasuk CEO Howards Schultz tidak memberikan dukungan finansial apapun kepada Israel yang tengah menggempur Jalur Gaza, Palestina.

"Baik Starbucks maupun mantan pemimpin, presiden, dan CEO perusahaan, Howard Schultz, tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Israel dan/atau Angkatan Darat Israel dengan cara apa pun," tulis perusahaan di laman resmi, dikutip Kamis (16/11).

Lebih lanjut, Starbucks juga mengklaim telah menutup toko di Israel sejak 2003. Meski demikian, perusahaan mengatakan penutupan itu tidak berkaitan dengan isu politik.

Starbucks memutuskan membubarkan kemitraan dengan Israel karena tantangan operasional di pasar negara tersebut. Keputusan tersebut juga sudah dibicarakan dengan mitra di Israel saat itu.

"Meskipun ini merupakan keputusan yang sulit bagi kedua perusahaan, kami yakin ini tetap merupakan keputusan yang tepat bagi bisnis," sambung Starbucks.

Starbucks menuturkan pihaknya merupakan perusahaan global dengan gerai yang tersebar di 86 pasar, termasuk lebih dari 1.900 toko di 11 wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Di wilayah tersebut, perusahaan mempekerjakan lebih dari 19 ribu partner(sebutan untuk karyawan) yang mengenakan celemek berwarna hijau.

Perusahaan mengatakan melalui perjanjian lisensi dengan partner dagang dan pemegang lisensi MH Alshaya Co. WLL, sebuah bisnis keluarga Kuwait, Starbucks telah beroperasi di Timur Tengah sejak 1999.

Saat ini Alshaya Group mengoperasikan lebih dari 1.900 kedai Starbucks yang tersebar dari Afrika Utara hingga Timur Tengah dan Turki, hingga Asia Tengah.

"Kami bermitra dengan Alshaya Group untuk mengoperasikan toko Starbucks di Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara," kata perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi Loli

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Senin (6/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks didongkrak oleh pelemahan indeks dolar AS.

"Rilis data perekonomian mengenai PDB juga diharapkan dapat menjadi salah satu faktor penopang IHSG," kata William dalam risetnya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi pelemahan (bearish).

"IHSG masih berada di bawah garis SMA-20 sehingga hari ini IHSG dapat memulai koreksi jangka pendek menuju 6.700-6.750 sebelum melanjutkan fase uptrenddari wave C menuju resisten berikutnya di 6.878," katanya.

IHSG ditutup di level 6.788 pada Jumat (3/11) sore. Indeks saham menguat 37,46 poin atau 0,55 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 327 saham menguat, 217 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

6.500 Buruh 7 Perusahaan Tekstil Terkena Badai PHK******

Konfederasi Serikat PekerjaNusantara (KSPN) mengklaim 6.500 buruhdi 7 perusahaan tekstil dan produk tekstil(TPT) terkena badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Data kami sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 ada 7 perusahaan TPT melakukan perumahan dan PHK pekerja dengan total jumlah 6.500-an. Tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini masih terus update dan bisa bertambah," kata Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).

Ristadi tak bisa merinci daftar perusahaan yang memecat para pekerjanya itu. Ia menyebut 7 perusahaan tekstil tersebut keberatan diungkap ke publik karena akan merembet ke urusan perbankan dan calon pembeli.

"Masalah utama yang sudah kami ketahui adalah banyaknya barang TPT impor legal dan ilegal menguasai pasar domestik. Sehingga produk-produk tekstil orientasi lokal menumpuk di gudang, tidak laku karena kalah bersaing harga. Banyak perusahaan TPT cash flow-nya berdarah-darah dan tidak kuat," tuturnya.

Ristadi berharap pemerintah bisa serius mengimplementasikan sederet kebijakan pro-pengusaha lokal. KSPN mendesak negara benar-benar memberantas barang impor ilegal tersebut.

Menurutnya, sederet kebijakan pembatasan barang impor yang belakangan diterbitkan pemerintah belum akan efektif. Ia meramal aturan membendung banjir barang luar itu baru akan terasa efeknya paling cepat 6 bulan ke depan.

Itu pun dengan syarat; penegakan hukumnya serius.

Teranyar, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. Ini melambat 0,8 poin ketimbang bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Impian Hiburan Tiongkok

Kemenperin Respons Seruan Boikot Produk Israel dan Sekutu******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami munculnya seruan boikot produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, yang dipicu agresi Israelke Gaza, Palestina.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya ingin memposisikan diri sebagai pelaku pembina industri nasional. Meski begitu, ia menegaskan Kemenperin tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot produk Israel dan sekutu tersebut.

"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

Harapannya, pengetatan produk impor dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tak kalah ciamik.

"Hal ini agar industri kita semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jagad maya di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, diramaikan dengan seruan boikot produk-produk Israel.

Bahkan, merek dari negara lain yang disinyalir mendanai Israel juga ikut dalam daftar hitam.

Ini terjadi menyusul gempuran Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, 8.796 warga Gaza tewas dalam kejahatan kemanusiaan tersebut, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Di lain sisi, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.400 orang.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Anies Bicara 'Nasib' Kartu Prakerja Jika Menang Pilpres 2024******

Bakal calon presiden Koalisi PerubahanAnies Baswedan buka suara terkait peluang dilanjutkannya program Kartu Prakerja jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Ia mengatakan jika sebuah program memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka akan dilanjutkan.

Meski begitu, ia tidak memastikan secara gamblang apakah Prakerja termasuk dalam program yang akan diteruskan jika ia menjadi presiden.

Anies menjelaskan slogan perubahan yang ia usung dalam Pilpres 2024 terdiri atas empat unsur. Pertama, hal baik yang sudah ada diteruskan dan ditingkatkan.

Kedua, hal yang sudah ada tapi perlu dikoreksi. Ketiga, hal yang tidak perlu dilanjutkan. Keempat, hal-hal baru yang harus diciptakan.

"Jadi ada empat, yang diteruskan untuk ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan hal baru yang harus dikerjakan. Jadi semua yang baik harus diteruskan," katanya.

Dalam acara itu, Anies juga menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu menekan tingkat pengangguran.

"Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas enam persen, tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara," katanya.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Maluku Utara sebesar 22,94 persen di kuartal IV 2022, namun penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 0,08 persen. Lalu, Sulawesi Tengah yang tumbuh 15,17 persen, tetapi penurunan TPT-nya hanya 0,06 persen.

"Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi di kawasan itu," katanya.