zend4d

Kelahiran Kembali Era Puncak

Wujudkan Kota Cerdas, OIKN Kerja Sama dengan Kazakhstan dan Finlandia******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani dua kesepakatan sekaligus, masing-masing dengan Kazakhstan dan Finlandia dalam upaya menjadikan Nusantara sebagai kota cerdas, bahagia, dan berteknologi tinggi.

Penandatanganan pertama tentang Kolaborasi Lalu Lintas dan Mobilitas Pintar di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) dengan Sergek Projects Ltd., perusahaan yang bergerak di bidang manajemen lalu lintas, penegakan dan ekologi lalu lintas dari Kazakhstan, diwakili oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Mohammed Ali Berawi, Sabtu (2/9).

Ali mengatakan, teknologi milik perusahaan yang menjalin kesepakatan dengan OIKN seperti Sergek Projects Ltd. akan dipamerkan dan diuji coba di Techno House.

Di IKN, rombongan berkesempatan mengunjungi Techno House, Titik Nol Nusantara, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Hunian Pekerja Konstruksi. Indonesia sendiri telah mengunjungi Kazakhstan pada Juli lalu.

Fadjroel mengatakan, para delegasi melihat secara langsung berbagai bidang yang berpotensi dijadikan investasi. Kegiatan tersebut sekaligus bertujuan memperkenalkan IKN ke Eurasia, terlebih Asia Tengah dan Rusia.

"Hari ini hadir bersama kami investor dari bidang konstruksi, digital, dan sejumlah pengusaha lain untuk mewakili pengusaha dari Kazakhstan dan Rusia," kata Fadjroel.

Fadjroel berharap, lebih banyak negara Eurasia seperti Kazakhstan dan Rusia mengetahui potensi IKN, sehingga dapat meningkatkan minat investasi.

Nota kesepahaman kedua yang ditandatangani Ali Berawa adalah tentang pengukuran kebahagiaan masyarakat perkotaan dengan Smart City Innovation Cluster (SCIC) Finlandia di Techno House Nusantara, Penajam Paser Utara, Sabtu (2/9).

Ali menjelaskan, kerja sama itu bertujuan menjalin kooperasi untuk mendorong dan mempromosikan kolaborasi guna menjadikan Nusantara sebagai kota cerdas dan bahagia. SCIC Finlandia yang menawarkan solusi terkait akselerasi pengembangan kota cerdas melalui kooperasi dinilai memiliki visi yang sejalan dengan arah pengembangan IKN.

Chief Executive Officer SCIC Pertti Kortejärvi menyebut bahwa kolaborasi ini menjadi upaya bersama untuk mengintegrasikan berbagai teknologi sebagai solusi di IKN. Dia menegaskan, nantinya masyarakat akan dapat melihat hasil kerja sama yang bagus dari pelayanan yang disediakan.

"Kami memiliki banyak perusahaan, kami berkolaborasi sehingga kami mengintegrasikan solusi untuk energi, untuk transfer data, untuk berbagai jenis solusi dalam ruangan, untuk gedung pintar hingga solusi luar ruangan, area pintar hingga kota pintar, dan kemudian konsumsi energi, pengelolaan limbah air, jadi ada banyak lagi. Perusahaan melakukan solusi bersama-sama," ujarnya.

Saat ini, SCIC memiliki anggota sebanyak 108 perusahaan, 10 kota pintar, dan empat universitas di Eropa, khususnya di Finlandia yang bergerak di bidang teknologi.

"Jadi kali ini otorita mempunyai MoU dengan SCIC di dalam mengembangkan dan merencanakan dan membangun kota smart city Nusantara," kata Ali.

Ali menyebut, Indonesia menyambut baik partisipasi dari berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri, untuk membangun IKN.

berbaris menuju kekaisaran

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Valkyrie Ajaib

Dapat 3 Gugatan PKPU Baru, Waskita Siap Ikuti Proses Hukum******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk kembali menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Setidaknya, ada tiga gugatan yang mereka hadapi.

Gugatan PKPU pertama datang dari PT Mata Langit Nusantara dan CV Anugerah Pertiwi. Kedua, PKPU dimohonkan oleh PT Asri Kemasindo. Ketiga, PT Wahyu Graha Persada dan CV Ferry Pratama Tunggal memohonkan gugatan serupa.

Waskita menegaskan tiga gugatan PKPU itu tidak berdampak signifikan kepada kegiatan usaha perseroan, baik secara operasional dan keuangan. Mereka juga siap menghadapi gugatan itu.

Emiten berkode WSKT itu mengaku mendapat panggilan sidang pada 28 Agustus 2023 atas 3 gugatan PKPU. Nantinya, sidang bakal digelar pada 5 September 2023.

Waskita mengungkapkan pihaknya masih dalam proses restrukturisasi utang kepada kreditur perbankan dan obligasi.

Mereka mengusulkan penundaan pembayaran kewajiban kepada kreditur perbankan dan obligasi atau standstill sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang. Usul ini ditempuh demi menjaga likuiditas perseroan.

"Meskipun per 30 Juni 2023 Waskita Karya masih memiliki kas Rp4,6 triliun, untuk dapat menggunakan sebagian besar dari kas tersebut perseroan memerlukan persetujuan kreditur. Saat ini perseroan berfokus mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur perbankan dan obligasi atas usulan restrukturisasi," tandas Waskita.

PN Jakarta Pusat sebelumnya menolak permohonan PKPU terhadap Waskita Karya yang diajukan Donny Hartarto Lasmana selaku salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. Donny kecewa hakim menolak permohonannya imbas masalah wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan di PN Jakpus, Kamis (24/8).

"Sementara, selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Budaya menaklukkan dunia lain

1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting Akan Terima Bansos Telur dan Ayam******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian bantuan panganberupa telur dan daging ayam yang disalurkan mulai September 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos telur dan ayam akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga rentan stunting (KRS).

"Dananya sekitar Rp400 miliar. Sudah disetujui pak presiden," kata Arief di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023 di Jakarta, Minggu (3/9).

Pemberian bansos ini diharapkan bisa menyerap daging dan telur ayam dari peternak. Pasalnya peternak selama ini langsung memotong ayam jika terjadi kelebihan stok.

"Biasanya kalau supply dan demand enggak seimbang, ayamnya di-cutting. Hari ini kita mau bilang enggak usah di-cutting, kita pakai saja, diserap untuk program pemerintah," pungkasnya.

Lihat Juga : Airlangga Sebut ASEAN Perlu Bersatu dalam Perdagangan Karbon

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menyalurkan bansos beras kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Program Keluarga Harapan (PKH) mulai September.

Adapun program bantuan pangan ini akan berlangsung selama tiga bulan, yakni September hingga November 2023. Di mana untuk beras, masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg per bulan.

[Gambas:Video CNN]

salib suci

Polusi Makin Parah, Luhut Ingin Percepat Proyek Kendaraan Listrik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin mempercepat ekosistem kendaraan listrikimbas polusi udarayang makin buruk di DKI Jakarta.

Menurutnya, penyebab polusi udara di Jakarta saat ini adalah transportasi berbahan bakar bensin. Sehingga, solusinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan tersebut.

"Sekarang kita sudah tahu, kendaraan itu, transportasi itu penyebab yang parah, karena emisi segala macam mobil motor itu. Nah itu kita percepat proses EV (Electric Vehicle)," ujarnya di Istana Negara, Jumat (1/9).

Saat ini pemerintah pun tengah memfinalisasi studi atau kebijakan yang sudah dilakukan untuk solusi penanganan polusi tersebut.

"Kita harapkan 10 hari ke depan atau paling lambat dua minggu kita sudah dapat anunya, detail anu apa saja yang menjadi penting," jelas Luhut.

Pemerintah memang tengah gencar-gencarnya memperluas ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Untuk motor listrik, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp7 juta. Ini berlaku bagi konversi motor bensin ke listrik maupun pembelian baru.

Sedangkan, untuk pembelian mobil listrik, pemerintah memberikan diskon PPN sebesar 10 persen, sehingga hanya menjadi 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

Rekor, Investasi Asing ke Asean Tembus Rp3.414 T Tahun Lalu******

Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengungkapkan investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN mencapai US4 miliar atau sekitar Rp3.414 triliun (asumsi kurs Rp14.243 per dolar AS) pada 2022.

"Arus masuk investasi asing langsung atau FDI ke negara-negara anggota ASEAN mencapai rekor tertinggi sebesar US4 miliar pada tahun lalu," ucapnya dalam acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).

Menurut Armida, investasi di ASEAN meningkat karena wilayah ini menjadi kawasan yang menarik bagi investor. Apalagi, selama pandemi ASEAN telah menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi berbagai tantangan.

"Negara-negara anggota ASEAN masih memerlukan FDI yang lebih banyak dan berkualitas agar mereka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau prioritas SDGs (Sustainable Development Goals)," kata dia.

Lebih lanjut, Armida mengatakan untuk meningkatkan investasi yang terkait dengan SDGs negara ASEAN perlu membangun badan promosi.

Lembaga ini nantinya bertugas untuk menargetkan dan mempromosikan peluang-peluang investasi kepada investor yang tepat.

"Misalnya, hal ini dapat dicapai melalui promosi ASEAN sebagai salah satu tujuan investasi untuk rantai pasokan global dan regional," ucap Armida.

Bersama-sama, kara dia, negara-negara ASEAN dapat menjadikan sub kawasan sebagai pusat rantai pasok demi menarik investasi.