mataharibet88

Tuhan bersinar di langit

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Pulihkan Pariwisata, Sandiaga Minta Poltekpar Bali Cetak SDM Unggul******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) nasional pasca pandemi covid-19.

Menurut Sandiaga Uno, lewat SDM unggul dan berdaya saing, sektor parekraf tak hanya bangkit, tetapi kian berkualitas dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Sandiaga usai memberikan pembekalan Liaison Officer (LO) sekaligus peresmian gedung Pascasarjana I Gede Ardika di Poltekpar Bali, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/11).

"Jadi kita jangan pasif, kita harus selalu tanya (sapa wisatawan), kita harus datang dan menampilkan keramahtamahan yang sudah menjadi treatment yang dikembangkan," ungkap Sandiaga Uno.

"Kearifan budaya lokal juga harus menyampaikan ya hal-hal yang sangat edukatif dan informatif tentang pariwisata. Di mana kita bisa mendapatkan spiritualitas yang baik dan bagaimana kita memberikan dampak yang berkelanjutan untuk kelestarian alam kita dan merawat warisan ini untuk anak-cucu kita," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengaku telah berpesan kepada para peserta B20 dan G20 untuk berlibur dan turut membantu mengurangi emisi karbon.

"Kami menawarkan pariwisata tidak hanya Bali Selatan, ada di Barat, Timur, Utara. Saya menyampaikan mohon tambah seminggu kunjungannya, toh sudah jauh-jauh. Mereka harus menanam 64 pohon mangrove," ucap Sandi.

Hal tersebut berdasarkan hitungan dari kalkulator carbon foot print setelah menaiki pesawat seseorang harus menanam 64 buah mangrove.

"Jadi bisa ditanam di Taman Nasional Bali Barat, atau di Tahura, atau di tempat lain di yang sudah kita kerja samakan. Lima destinasi super prioritas ada di sekitar Bali seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba, dan Mandalika," tuturnya.

Sandiaga Uno juga menawarkan peluang investasi bagi para peserta B20 di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di seluruh Nusantara.

"Memang pimpinan negara G20 nanti akan langsung pulang. Tapi pendampingnya kan masih ada di sini, nanti mereka akan kita tawarkan paket di Bali dan sekitarnya," jelas Sandiaga Uno.

"Kalau dilihat, sektor yang berkembang pesat sekarang ada di transportasi, akomodasi, food& beverage," tutupnya.

Terkait kunjungan Sandiaga Uno di London world travel market beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan Indonesia dapat membukukan transaksi hampir tiga kali lipat dari yang ditargetkan.

"Kita berhasil membukukan di atas Rp730 miliar dari target sekitar Rp300 miliar dan kita juga bisa mendapatkan kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di bulan-bulan dan tahun 2023 dan 2024. Ada 36 pelaku paragraf yang sangat antusias dan mengapresiasi kehadiran kembali kita di London world travel market yang kedua," jelas Sandiaga Uno.

Hal tersebut kata Sandiaga diharapkan dapat membawa inspirasi bagi Indonesia dan menjadi acuan dari kebangkitan sektor pariwisata.

"Memang kita tidak memiliki angka kunjungan yang pantas, tapi dunia pariwisata melihat bahwa pola kita untuk mendahulukan UMKM memberikan tempat desa wisata melibatkan perempuan dan melibatkan anak-anak muda dalam kebangkitan pariwisata Ini mendapat suatu tempat spesial di para pemerhati dan analis," jelasnya.

Sehingga stakeholder terkait di acara tersebut cukup yakin angka wisata di Indonesia bukan hanya jumlahnya yang tercapai target kunjungan wisatawan mancanegara tapi juga kualitasnya lama tinggalnya serta juga kualitas belanjanya.

"Jadi mereka ini akan menghadirkan satu kebangkitan yang holistik jadi itu oleh-oleh dari London. Sektor Parekraf dunia sekarang reboundnya sangat kencang," tambah Sandiaga Uno.

Negara-negara di Eropa kata Sandi tengah menawarkan paket-paket pariwisata yang sangat fokus terhadap keberlanjutan lingkungan. Sehingga ilmu-ilmu baru tersebut yang didapatkan dan mudah-mudahan tahun depan Kemenparekraf akan banyak lagi aktivitas dan events.

"Kita selenggarakan bukan hanya di Bali tapi juga di lima destinasi super prioritas, ada juga nanti kejutan tapi masih di embargo dari London. Baru bisa dirilis hari Rabu depan tapi tunggu tanggal mainnya kita ada suatu kejutan," ucap Sandiaga Uno.

Han Feng Su Yingxue

Inflasi AS Turun, Harga Emas Menguat di Rp974 per Gram******

Harga jualemasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp974 ribu per gram pada Jumat (11/11). Harga emasnaik Rp15 ribu per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp959 ribu per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp15 ribu per gram menjadi Rp874 ribu per gram, dari sebelumnya tercatat sebesar Rp859 ribu per gram.

Berdasarkan data antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp537 ribu, 2 gram Rp1,888 juta, 3 gram Rp2,807 juta, 5 gram Rp4,645 juta, 10 gram Rp9,235 juta, 25 gram Rp22,962 juta, dan 50 gram Rp45,845 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,02 persen menjadi US.753 per troy ons. Mengikuti, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,42 persen ke US.748 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal melonjak pada perdagangan hari ini setelah inflasi AS yang dirilis turun dibandingkan sebelumnya.

"Emas melonjak setelah data inflasi AS yang menunjukkan kenaikan pada harga lebih rendah dari perkiraan, memicu penurunan besar pada imbal hasil obligasi AS dan dolar AS. Namun rally kuat pada emas belakangan ini rentan aksi profit taking," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.733 per troy ons dan resistance US.761 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Bahlil Luncurkan Bali Kompendium 'Panduan' Investasi yang Adil******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Bali Kompendium di InterContinental, Jimbaran, Bali, pada Senin (14/11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompendium adalah ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.

Dalam praktik negosiasi internasional, kompendium berarti kumpulan ringkasan praktik kebijakan yang dalam hal ini terkait kebijakan investasi berkelanjutan.

Bahlil menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya, menjadi latar belakang penyusunan Bali Kompendium.

Ia mengungkapkan ada negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya. Menurut Bahlil, hal ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

"Gak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bahlil atas dukungan dan solidaritasnya terhadap negara berkembang lainnya.

Ia menyampaikan Bali Kompendium ini memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.

Hal ini juga akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi" ungkap Rebeca.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Investasi/BKPM juga meluncurkan Sustainable Investment Guidelines (SIG) atau Panduan Investasi Lestari. Panduan ini menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau.

Penyusunan Panduan Investasi Lestari ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Koalisi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Tujuh kehidupan pagoda

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]