situs slot 777

Pemasok Dewa dan Iblis

keuntungan pakai kredivo

BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun******

Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau setara dividen per saham sebesar Rp319.

Pembagian itu disepakati oleh jajaran direksi dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta, Jumat.

“Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Jumat.

Dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59 persen dibandingkan nominal yang dibayarkan pada 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank.

“Dengan pembayaran dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR (Capital Adequancy Ratio) perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen masih di atas ketentuan minimum regulator,” imbuhnya.

Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Januari 2024 sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.

Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham.

Sunarso merinci, untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of developmentdan value creatordapat menjalankan peran economicdan social valuesecara simultan," kata Sunarso.

Melalui pembayaran pajak dan dividen, lanjut dia, laba perseroan akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas.

Baca juga: BRI jaga likuiditas guna antisipasi suku bunga The Fed dan BI

Baca juga: BRI incar pertumbuhan kredit hingga 12 persen pada 2024

Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Baca juga: BRI Raih 6 Penghargaan & Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai ‘CEO of The Year 2023’

 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Mendekonstruksi dunia lain

77neko

Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

penyedia sistem

proses akulaku

Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Lihat Juga : Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo

Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.

Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

"Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi," kata Luhut.

"Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana," sambung Luhut.

[Gambas:Instagram]

Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/skt)

Gelombang naga di zaman makmur

bintang4dp login

Ericsson "optimistis" tentang masa depan telekomunikasi di China******

Barcelona (ANTARA) - Industri telekomunikasi memiliki masa depan yang cerah di China karena para operator terus memberikan jangkauan 5G terbaik sembari memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar, demikian disampaikan Chief Technology Officer Ericsson untuk Asia-Pasifik Magnus Ewerbring.

"Saya sangat optimistis untuk China," katanya kepada Xinhua di ajang Mobile World Congress (MWC) yang sedang berlangsung di Barcelona, Spanyol.

Dia menyebut sejumlah langkah maju China dalam menerapkan teknologi 5G di berbagai industri, termasuk manufaktur. "Saya pikir operator lain di dunia dapat mengambil inspirasi yang baik dari apa yang sedang dilakukan di China."

Telah hadir di China sejak 1890-an, raksasa telekomunikasi Swedia itu memiliki kantor pusat di Beijing dan beroperasi di Nanjing, Shanghai, Dalian, Xi'an, Guangzhou, dan Chengdu. Perusahaan tersebut memiliki kontrak 5G dengan tiga raksasa telekomunikasi China, yaitu China Mobile, China Telecom, dan China Unicom.

"Kami akan melakukan upaya terbaik untuk mencoba melayani kebutuhan pasar China, melanjutkan evolusi 5G, dan suatu hari nanti akan beralih ke 6G," kata Ewerbring.   "Kontribusi AI harus dapat dipercaya dan harus bertanggung jawab, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kita dapat memperoleh banyak manfaat," kata Ewerbring, menambahkan bahwa "optimalisasi berbasis AI dapat meningkatkan performa dan memberikan kinerja yang lebih baik kepada konsumen."

Berbicara tentang 6G, dia masih belum dapat memastikan waktu dan cara lompatan teknologi yang diantisipasi untuk penerus teknologi seluler 5G itu.

"Saat ini kami benar-benar tidak tahu ... Masih terlalu dini untuk mengatakannya," ujar Ewerbring, seraya menambahkan bahwa perlu waktu untuk menilai teknologi dan memiliki produk yang tepat. "Menurut saya, proses itu akan terus berlanjut dari 2025 hingga 2029," imbuhnya.

Konektivitas 5G menduduki posisi teratas dalam agenda MWC tahun ini, bersama dengan fokus pada penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam industri seluler. Pertemuan yang berlangsung pada 26-29 Februari di Barcelona ini diikuti oleh sekitar 2.400 ekshibitor dari seluruh dunia.

 "Kontribusi AI harus dapat dipercaya dan harus bertanggung jawab, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kita dapat memperoleh banyak manfaat," kata Ewerbring, menambahkan bahwa "optimalisasi berbasis AI dapat meningkatkan performa dan memberikan kinerja yang lebih baik kepada konsumen."

"Di sini kami menampilkan banyak contoh pengalaman yang kami peroleh dari kerja sama dengan operator di China, dan di tempat-tempat lain di dunia, dan saya berharap dengan pengetahuan itu kami dapat memberikan stimulasi yang baik bagi operator nasional di China," pungkasnya.


 

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

sistem logistik perkotaan

asus togel

Sekda: Jangan santai, kasus TBC Kota Bogor tertinggi di Jawa Barat******

Kita tidak bisa santai karena kasus (TBC) Kota Bogor tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Ini harus kita tangani dan tanggulangi

Kota Bogor (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Jawa Barat, Syarifah Sofiah mengingatkan aparatur wilayah dan puskesmas untuk mengantisipasi dan menanggulangi Tuberkulosis (TBC).

Pada Januari dan Februari 2024 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menemukan 1.002 kasus TBC dengan rincian 615 kasus ditemukan pada Januari 2024 dan 387 kasus pada Februari 2024.

“Menjadi kewajiban kita untuk mengkoordinasikan semua unsur masyarakat sebagai antisipasi, jangan sampai menunggu kondisinya menjadi lebih buruk. Kita tidak bisa santai karena kasus (TBC) Kota Bogor tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Ini harus kita tangani dan tanggulangi,” kata Syarifah di Bogor, Jumat.

Syarifah menjelaskan TBC bisa sembuh dengan cara minum obat secara rutin selama enam bulan tanpa berhenti. Dalam menangani dan mengobati satu orang penderita TBC dibutuhkan Rp250 juta selama satu tahun hingga sembuh, sedangkan untuk satu pasien COVID-19 hanya Rp 100 juta dalam satu tahun.

Baca juga: Baru dua bulan, Dinkes Kota Bogor temukan 1.002 kasus TBC pada 2024

“Dampak TBC akan menurunkan kemampuan penderitanya dan jika sudah menyebar ke organ lain pada akhirnya tidak produktif dan menambah beban,” sebutnya.

Saat ini, kata Syarifah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga tengah menangani anak-anak stunting, dimana TBC dan stunting saling berkaitan.

Dia menyampaikan kondisi kesehatan anak stunting lemah dan mudah terkena TBC yang bisa berdampak pada asupan gizi sehingga mempersulit pemulihan kondisi anak dari stunting.

Oleh karena itu Syarifah menegaskan agar kasus TBC diberikan perhatian karena memberi kerugian besar.

Mengingat penularan TBC bisa terjadi lewat droplet atau percikan pernafasan atau lendir, maka ia mengatakan penanganan TBC harus dijejak mulai dari keluarga, teman, atau yang terdekat dengan penderita.

Baca juga: Risma respons bantuan bocah pengidap TBC tulang belakang di Bogor

"Ditelusuri dan dicek, pastikan obatnya diminum. Jika penyebarannya cepat, kita tidak bisa bekerja secara manual,” ujarnya.

Saat ini, kata Syarifah, Dinkes Kota Bogor membuat Sistem Informasi Gerakan Eliminasi Tuberkulosis (Si Geulis). Dari laporan Dinkes, semua wilayah sudah diberikan akun Si Geulis untuk mengisi data ,sehingga bisa lebih terkontrol dan lebih mudah dalam memantau wilayah dan warga terinfeksi TBC.

Syarifah meminta agar pemantauan dan evaluasi terkait TBC terus dilakukan agar penyebarannya tidak semakin luas dan dapat ditangani lebih cepat.

“Menjadi tugas kita bersama agar warga yang sudah terkena TBC wajib minum obat secara rutin agar warga di wilayahnya terhindar dan sehat semua,” ucapnya. 

Baca juga: Kemenkes apresiasi program Pemprov Jabar tanggulangi TBC

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sistem ortodoksi terkuat

rokobet

Korban Mati Laka 14 Orang di Parung Panjang, Warga 'Teriak' ke DPR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendatangi Komisi V DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait buruknya fasilitas jalanraya di wilayah tersebut, Senin (22/1).

Mereka juga menyampaikan belasan  korban tewas akibat kecelakaan di Parung Panjang.

Ishak, salah seorang warga sekaligus ketua Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) mengatakan kerusakan jalan di Parung Panjang tak lepas dari aktivitas tambang.

Lihat Juga : Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

"Setiap hari kami kena macet hampir 1 jam mau berangkat kerja, belum pulang. Saya anggap sehari bisa 2 jam mengorbankan waktu," kata Ishak.

Menurutnya, jalan sepanjang 19 kilometer (km) itu sangat tidak layak dilalui. Ishak menjelaskan panjang tronton yang melintas rata-rata 10 meter hingga 12 meter. Sedangkan, lebarnya mencapai 2,5 meter.

Sementara, lebar jalan di Parung Panjang tak sampai 7 meter. Artinya, jalan sudah terlalu sempit sehingga sulit dilewati kendaraan warga.

Di sisi lain, Ishak pun tak bisa menyalahkan para sopir. Sebab, mereka pun hanya mencari nafkah dari situ.

"Kita lebih beruntung dari mereka (sopir), makanya kita enggak layak mencaci mereka. Karena itu, saya katakan lagi, pemerintah yang salah! Pemerintah tak mau memikirkan nasib masyarakat di Parung Panjang," tutur Ishak dengan suara meninggi.

Lihat Juga : Lembong soal Gibran: Mungkin Rindu Saya 7 Tahun Beri Contekan Ayahnya

Ia merasa was-was saban anak dan istrinya berkendara untuk bekerja dan sekolah. Pasalnya, jalanan yang berlubang dan dilalui kendaraan besar kerap memakan korban.

Berdasarkan catatan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, 14 orang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan di wilayah parung Panjang sepanjang 2023. Kecelakaan itu kebanyakan karena truk atau angkutan khusus tambang. Bahkan, untuk 2024 yang belum genap berjalan satu bulan, kecelakaan di jalur maut itu sudah menelan 2 korban jiwa.

"Selama ini kami bayar pajak, Pak. Tapi bapak lihat di sana nyawa enggak ada harganya. Saya benci dengan pemerintah ini. Kami dari Parung Panjang ke Ibu Kota enggak jauh," ucapnya.

Karena jalan itu adalah jalan provinsi, Ishak mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah datang ke lokasi, tetapi hanya mencatat dan merancang solusi.

Terlepas dari angka kecelakaan, Ishak mengatakan warga Parung Panjang banyak yang terkena penyakit paru-paru atau ispa. Penyakit ini menjangkiti karena debu pertambangan yang kerap terhisap warga.

"Kami yang datang ke sini kalau mau bapak periksa, kami punya penyakit paru-paru karena setiap hari kami menghisap debu," katanya.

Berdasarkan data dari Puskesmas Parung Panjang, pengidap ispa terus meningkat. Pada 2021, penderitanya mencapai 136 orang dan per Desember 2023 ada 299 orang.

Warga lainnya bernama Saiful mengatakan di Kampung Salimah ada satu rumah anak yatim. Ia menyebut mayoritas dari orang tua mereka adalah kuli ganjur atau pengangkut batu. Rata-rata para kuli itu meninggal karena terkena penyakit paru-paru imbas menghirup debu.

"Banyak tempat di parung panjang yang profesinya kuli ganjur. Ini tidak menutup kemungkinan mereka terkena dampak sama, yaitu ispa," kata dia.

Saiful menuturkan masalah truk tambang yang bermuatan melebihi kapasitas juga menjadi momok bagi para warga karena truk kerap jatuh dan menimpa pengendara lain.

Tak hanya itu, truk dengan muatan lebih itu juga kerap kehilangan kendali. Pada Desember 2023, seorang ibu dan anak tewas tertimpa truk yang kehilangan kendali itu.

"Hal-hal seperti ini yang harus dapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR sebagai wakil kami yang berkewajiban menyuarakan aspirasi kami," tutur Saiful.

Di satu sisi, Komisi V DPR RI yang menerima para warga Parung Panjang itu cuam satu orang, yakni Mulyadi, fraski Gerindra. Pihaknya langsung menerima para warga Parung Panjang dengan tujuan memotong tata cara penyerapan aspirasi.

Ia mengatakan permasalahan jalan di Parung Panjang sebenarnya ranah pemerintah provinsi karena itu jalan provinsi. Namun, ia merasa masalah itu sudah berjalan lama dan segera diatasi.

"Saya coba menyambungkan masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran bapak-bapak di sini, kami terima biar disegerakan," kata Mulyadi.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)