sisil4d

new slot88 358Jutaan kata 76372Orang-orang telah membaca serialisasi

《sisil4d》

Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asyari ditunjuk nakhodai NU Jatim******

beliau saat ini juga pengasuh Pesantren Tebuireng

Jakarta (ANTARA) - Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar NU (PBNU) menetapkan cucu Pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari yakni Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai nakhoda baru PWNU Jawa Timur. "Alhamdulillah rapat gabungan siang tadi bulat menetapkan Gus Kikin menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan KH Marzuki Mustamar," kata Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Gus Kikin akan menjabat hingga diselenggarakannya Musyawarah Wilayah NU Jawa Timur yang rencananya akan digelar pada Maret 2024 mendatang. KH Marzuki Mustamar sendiri sebenarnya telah habis masa jabatannya pada September 2023 yang kemudian mendapatkan SK perpanjangan sementara. Rapat gabungan yang dipimpin langsung Rais Aam Miftachul Ahyar juga dihadiri Ketua Umum Yahya Cholil Staquf serta jajaran Syuriah dan Tanfidziyah ini bulat menerima pemberhentian KH Marzuki dan pengangkatan Gus Kikin. "Terkait alasan pemberhentian KH Marzuki sekali lagi saya tegaskan ini masalah internal dan telah dianggap memenuhi syarat untuk pemberhentian. Jangan paksa kami membuka alasannya ke publik," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

Baca juga: Pengamat: Pemberhentian Ketua PWNU Jatim sarat politis jelang Pilpres
Baca juga: KH Marzuki hormati keputusan PBNU soal pemberhentian dari Ketua PWNU Pemberhentian KH Marzuki juga merupakan usulan dari Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur yang ditandatangani langsung oleh KH Anwar Mansyur. Menurut dia, Ketua PWNU yang diberhentikan sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Di Jawa Timur, KH Ali Maskan Moesa juga pernah diberhentikan dari jabatan Ketua PWNU. Namun saat itu, KH Ali Maskan menerima dan bahkan hingga saat ini masih aktif di jajaran Syuriyah PWNU Jawa Timur. Gus Ipul juga mengatakan Gus Kikin ditunjuk dengan beberapa alasan. Pertama, berpengalaman bahkan saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU. "Apalagi beliau saat ini juga pengasuh pesantren Tebuireng dan juga cucu Hadratussyaikh, Insyaallah akan mampu menjalankan kepemimpinan organisasi dalam masa transisi ini," kata dia.

Baca juga: Ketua PWNU Jatim diberhentikan karena masalah internal
Baca juga: PBNU ungkap alasan pemberhentian Ketua PWNU Jatim
 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：trik gacor malam ini、siputri 88 slot、slot gacor server thailand

Terkait：slot asia online、pinjaman dana slot、pinjol ojk resmi、zues138、cara pinjam uang di tokopedia tanpa jaminan、djarum4d、uatas ilegal atau legal、kingbet77、klik kami pinjaman online、bunga kredit di akulaku

---

---

bab terbaru：situs slot online mudah menang（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03