info kredivo terbaru

Makan seluruh dunia

Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Tol Menuju Kawasan Inti IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan jalan tol menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Armen Adekristi mengatakan jalan tol tersebut akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Menurutnya, kehadiran jalan tol ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN. Sebelumnya, waktu tempuh antara kedua wilayah itu mencapai 2 jam, dengan tol bisa dipangkas menjadi 30 menit saja.

Adapun untuk untuk Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI, saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023.

Sementara untuk Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balsam, lelang akan dilakukan pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023.

"Dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP - Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023," sambung Armen.

Lebih lanjut, Armen menjelaskan Seksi 2 adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan. Selain itu, di Seksi 4 juga disediakan dua lintasan semacam terowongan pendek untuk satwa.

"Untuk immersed tunnelsaat ini masih proses lelang pekerjaan desain," ujarnya.

Di samping itu, Kementerian PUPR saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang di Kalimantan Timur sepanjang 514 meter. Jembatan ini akan tersambung dengan jalan tol akses IKN Segmen 5A Simpang Tempadung -Jembatan Pulau Balang.

Menurut Armen, saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 25,3 persen dan ditargetkan rampung pada Mei 2024. Sedangkan untuk di KIPP IKN, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 1,2, dan 3 sepanjang 5,7 km.

Lihat Juga : Menteri PANRB: 16 Ribu ASN Bakal Ditempatkan di IKN

Sementara sisanya yakni Segmen 4 (4,4 km), sedang tahap konstruksi dengan progres 48,37 persen.

Selain Jalan Lingkar Sepaku, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,02 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur sepanjang 3,27 km.

Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022. Adapun progresnya sudah mencapai 39,04 persen dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara, untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sudah dimulai konstruksi sejak Desember 2022 dengan progres 36,52 persen dan target selesai Maret 2024.

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Erick Thohir Buka Suara soal Uji Coba LRT Jabodebek untuk Umum Ditunda******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait penundaan uji coba LRT Jabodebek bagi masyarakat umum.

Ia menyebut saat ini PT Siemens Mobility Indonesia selaku pengembang sistem persinyalan LRT dengan konsultan asal Inggris yang diajak kerja sama oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengecek kesiapan moda transportasi tersebut.

Kemenhub bekerja sama dengan dua perusahaan konsultan asal Inggris yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia, untuk memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Erick menjelaskan Siemens sebenarnya sudah memiliki sistem perkeretaapian yang canggih. Namun, konsultan Inggris tetap ingin melakukan pemeriksaan.

"Dengan sistem yang dipakai Siemens ini bagus dan sudah tidak perlu dipertanyakan, di mana-mana pakai Siemens kok. Tapi konsultan dari Inggris pengen cek sekali lagi, ya enggak apa-apa. Enggak ada yang diumpetin kok," katanya.

Uji coba LRT Jabodebek disetop pada 17 Juli 2023 lantaran ada masalah pada sistem piranti lunak.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan permasalahan sistem software tersebut ditemui saat rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba pada 15 Juli lalu.

Ia menambahkan setelah keseluruhan pembaharuan software selesai, nantinya dilakukan trial runterlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Luhut Marah ke Bank Dunia soal Ranking Indeks Logistik RI Anjlok Tajam******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan bakal meminta klarifikasi Bank Duniasoal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik(LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di tahun ini.

Luhut mengaku kecewa dengan laporan itu. Karena itu, secara spesifik ia mengatakan bakal menanyakan anjloknya ranking Indonesia kepada Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Langkah itu dilakukan pemerintah Indonesia karena laporan LPI yang dirilis Bank Dunia bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah.

"Kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan, gak perlu kecil hati, tapi harus transparan. Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia),tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 (LPI 2018) jadi 63," katanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang, termasuk pengamat atas kondisi logistik di RI. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak apple to apple alias sebanding.

"Di antara negara-negara Asean (Asia Tenggara), peringkat LPI seperti ini tertinggi Singapura. Singapura tertinggi jumlah penduduk 6 juta, pelabuhannya cuma 1, relatif pasti oke lah. Saya tidak setuju kalau orang bandingkan, tidak apple to applejuga apa yang terjadi," tegas Luhut.

Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Ia mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Luhut Sebut KPK Sudah Temukan Perusahaan yang Ekspor Nikel Ilegal******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sudah menemukan pelaku ekspor 5 juta ton bijih nikel secara ilegal ke China.

"Pak Firli bilang 'saya sudah dapat'," kata Luhut, Senin (24/7).

Kendati, dia belum mengetahui apakah perusahaan yang mengekspor nikel secara ilegal adalah korporasi asal Indonesia atau asal China.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya.

Selain dengan sistem, Luhut mengatakan pemerintah juga sudah mempunyai satuan tugas (Satgas) laut untuk mendeteksi dan mengatasi penyelundupan.

Lihat Juga : Luhut soal Tesla Investasi di Malaysia: Saya Mau Ketemu Elon

Informasi mengenai dugaan penyelundupan 5 juta ton bijih nikel disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Dewi Kam Jadi yang Paling Tajir dari 10 Wanita Terkaya di ASEAN

Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," ungkapnya.

Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil dewi dari dunia lain

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]