rtp indobet

sistem tanam acak

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Buwas Duga Ada Penggiling Sengaja Naikkan Harga Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menduga ada penggiling yang sengaja menaikkan harga berassaat akan diserap Bulog.

Penggiling menaikkan harga dari yang ada di kontrak sebesar Rp10.200 menjadi Rp11 ribu per kilogram (kg). Penggiling disebut menaikkan harga berdasarkan perintah pihak lain.

"Penggilingan ditanya 'kamu kan kontrak sama kita kemarin harganya Rp10.200, kenapa harganya sekarang Rp11 ribu'. Perintah pak, disuruh katanya menaikkan harga," ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

Namun, dia menyerahkan kasus itu ke Satgas Pangan. "Itu ada keterlibatan pemerintah dengan swasta. Itu (penindakan) terserah Satgas Pangan, kalau ini sudah merupakan pidana umum, itu bisa segera ditindaklanjuti," ujar Buwas kepada wartawan usai rapat.

Buwas juga menyebut data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurut dia, data tersebut tak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan stok beras di penggilingan menipis, sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal. Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Ansy Lema.

"Berdasarkan lapangan, karena saya bukan harus mengecek data (Kementan) ini benar atau tidak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak orang penggilingan, memang barangnya (beras) enggak ada," ungkap Buwas.

Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?," tanya Ansy.

"Iya," jawab Buwas singkat.

[Gambas:Video CNN]

Diamond Ace Raja Kursus

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 10 Juta Penumpang Hingga November******

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tercatat telah melayani 10.877.677 orang penumpang domestik dan internasional hingga November 2022.

General Manager Bandara Interasional I Gusti Ngurah Rai Bali Handy Heryudhitiawan mengatakan pihaknya optimis bisa melayani 12 Juta penumpang hingga akhir 2022.

"Sampai dengan bulan November, kami telah melayani 3.790.404 pelaku perjalanan internasional dan 7.087.273 pelaku perjalanan domestik. Secara keseluruhan jumlahnya 10.877.677 penumpang," kata Handy, Rabu (7/12).

Adapun WNA dengan jumlah kedatangan tertinggi di Bali pada November juga berasal dari Australia 75.586 orang, India 26.488 orang, dan warga Singapura 21.806 orang.

Sementara untuk penerbangan domestik rute dengan lalu lintas tertinggi berasal dari Jakarta dengan 408.464 penumpang. Kemudian, Surabaya dengan 83.961 penumpang, dan Makassar dengan 40.292 penumpang.

"Kami optimis Bandara I Gusti Ngurah Rai, akan memenuhi target untuk melayani 12 juta penumpang di tahun 2022. Kami, memperkirakan jumlah pelaku perjalanan udara pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 cukup tinggi. Selain itu, terdapat rencana penambahan rute oleh beberapa maskapai yang jika terealisasi akan semakin memicu pertumbuhan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai," ujar Handy.

Dalam hal ini, ia menjelaskan selama November 2022 Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1.308.824 penumpang yang terdiri dari 674.041 penumpang domestik dan 634.783 penumpang internasional. Selain itu, terdapat 9.836 pergerakan pesawat selama bulan tersebut.

"Jumlah tersebut sudah termasuk dengan kedatangan dan kepulangan tamu kenegaraan beserta para peserta KTT G20 yang hadir di Bali," imbuhnya.

Ia mengatakan saat ini Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 21 rute penerbangan domestik dengan 11 maskapai. Untuk rute internasional, saat ini telah melayani 24 rute penerbangan internasional ke 14 Negara, dengan 27 maskapai.

"Di November, terdapat satu maskapai yang kembali melakukan operasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yakni Cathay Pacific dengan rute Hongkong-Denpasar-Hongkong," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes******

Forbes merilis daftar orang terkaya Indonesia 2022. Dalam daftar itu, Hartono bersaudara masih menduduki peringkat wahid pada daftar orang terkayadi Indonesia.

Mengutip Forbes, Kamis (8/12), total kekayaan Budi dan Michael Hartonoini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Harta dua kakak-adik ini meningkat salah satunya karena IPO induk Blibli, Global Digital Niaga, yang meraup Rp8 triliun pada November lalu.

1. Hartono bersaudara

Total kekayaan Budi dan Michael Hartono ini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS)

2. Low Tuck Kwong

Total kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US,1 miliar (Rp188,76 triliun). Kekayaan pemilik Bayan Resource ini naik hampir lima kali lipat dari tahun lalu berkat lonjakan harga batu bara di tengah krisis.

3. Keluarga Widjaja

Mereka menempati posisi ke-3 dengan total kekayaan US,8 miliar (Rp168,48 triliun). Posisi klan Grup Sinar Mas ini turun 1 peringkat dari sebelumnya.

4. Sri Prakash Lohia

Tercatat, kekayaan Sri sebesar US,7 miliar (Rp120,12 triliun)

5. Anthoni Salim

Total kekayaan Anthoni mencapai US,5 miliar (Rp117 triliun).

6. Chairul Tanjung

Bos Transmedia ini menduduki peringkat ke-6 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar US,2 miliar (Rp81,12 triliun).

7.  Prajogo Pangestu

Total kekayaan Prajogo sebesar US,1 miliar (Rp80,7 triliun).

8. Boenjamin Setiawan

Duduk di peringkat delapan dengan total kekayaan US,8 miliar atau Rp74,88 triliun.

9. Tahir dan keluarga

Total harta Tahir tercatat sebesar US,2 miliar atau Rp65,52 triliun.

10. Djoko Susanto.

Djoko mengantongi kekayaan sebesar US,1 miliar atau Rp63,96 triliun.

[Gambas:Video CNN]