juara jp slot 269Jutaan kata 471385Orang-orang telah membaca serialisasi
《karyaqq》
Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.
"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).
Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.
"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.
Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.
Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.
Lihat Juga :Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi |
Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.
Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.
Lihat Juga :Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang |
"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.
"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.
Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.
[Gambas:Video CNN]
Bertemu Menko Airlangga di B20, Unilever Komitmen Tingkatkan Investasi******Jakarta, CNN Indonesia--
Chief Executive Officer Unilever Global, Alan Jope memastikan, pihaknya berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Unilever juga turut memastikan komitmen itu dibarengi dukungan kampanye positif minyak sawit Indonesia di pasar Eropa.
Hal tersebut disampaikan Alan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartart di sela-sela penyelenggaraan Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (13/11).
Alan mengatakan, sejak 2015, Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) telah melakukan investasi dan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Sumatera Utara. Hingga 2020, UOI, sambungnya, telah melakukan investasi sebesar Rp2,5 triliun atau sekitar 200 juta dolar AS.
Airlangga menilai saat ini diskriminasi yang dilakukan sangat merugikan Indonesia dalam hal ini.
"Pemerintah Indonesia berupaya keras menanggulangi diskriminasi tersebut," ujar Airlangga.
Alan mengakui bahwa memang pada saat ini minyak kelapa sawit diasosiasikan sebagai sesuatu yang tidak baik di kawasan Eropa. Namun, kata dia, banyak sekali industri di Eropa yang justru memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku karena harganya yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya.
Airlangga menitipkan pesan kepada Unilever agar dapat memainkan perannya dengan membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa.
Pada akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk tetap mendukung investasi Unilever di Indonesia, termasuk dalam memastikan pasokan energi dan insentif fiskal dan sebagainya, khususnya di KEK Sei Mangkei.
(osc/osc)Label:master138、situs judi baru、cari duit di telegram
Terkait:paito amsterdam、situs gacor、toto777、pola slot gacor、maxwin 5000 slot login、ovabet、situs tergacor hari ini、kerja di internet dapat uang、slot365、link slot jp
bab terbaru:kumpulan situs judi slot terpercaya(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《karyaqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot mudah menangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《karyaqq》bab terbaru。