prediksi togel nusantara hari ini

Dewa Tinju Xingyi

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Monster tentakel dari awal

Pemerintah Mulai Salurkan 210 Ribu Ton Beras Bansos Tahap I Hari Ini******

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).

Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.

Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut. 

Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.

Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.

"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).

Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

RI Batal Gelar Piala Dunia U******

Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia usai FIFA mencabut statusnya sebagai tuan rumah. Akibat pencabutan tersebut, ratusan miliar rupiah anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi terbuang sia-sia.

Kerugian yang bisa diterima Indonesia tak hanya dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan untuk revitalisasi stadion, melainkan juga potensi wisatawan asing yang datang ke negara ini saat event tersebut berlangsung.

Dari sisi anggaran, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan Rp175 miliar untuk pembenahan stadion yang akan digunakan untuk eventtersebut. Ada lima stadion yang diperbaiki untuk Piala Dunia U-20 dan ajang berskala internasional.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sementara itu, mengutip CNBC Indonesia, Yoyok Sukawi saat masih menjabat sebagai Komite Eksekutif PSSI pada Juli 2020 mengatakan pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp400 miliar untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia.

Kemudian, pada Juni 2022 Zainudin Amali saat masih menjabat sebagai menpora meminta tambahan dana Rp3 triliun dari Pemerintah untuk pengembangan olah raga, di mana sebesar Rp500 miliar untuk persiapan Piala Dunia U-20.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata. Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Prisma Advertising Bocorkan Strategi Sukses Kampanye Kanzler******

Prisma Advertising menyatakan kebanggaan atas kampanye terbaru bersama perusahaan makanan Kanzler yang menuai perhatian dan reaksi dari masyarakat.

Mempromosikan produk baru Kanzler dengan Nicholas Saputra sebagai brand ambassador, Prisma Advertising memanfaatkan berbagai media placementuntuk menyebarkan kampanye tersebut.

CEO Prisma Advertising, Lauw Freddy mengatakan, penggunaan billboard, videotron, hingga penempatan kampanye di TransJakarta berhasil memberikan eksposure besar dan interaksi dengan target audiens sesuai harapan.

"Kami sangat bersemangat untuk terus bekerja sama dengan klien kami dalam menciptakan kampanye inovatif yang dapat memberikan hasil yang maksimal," ujar Freddy.

Catatan Pastoral Petani

Klaim Swasembada Beras RI Hingga Wacana Impor Beras 2 Juta Ton Lagi******

Perum Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus didatangkan secepatnya.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

Kendati demikian, Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.

Direktur Utama Budi Waseso pun sudah mengonfirmasi penugasan impor beras tersebut.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Sudah ada penugasan dari Bapanas tapi kan pelaksanaannya bertahap sesuai dengan kebutuhan," kata Buwas di Gedung DPR, Senin (27/3).

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu.

Saat itu, Kemendag memberi izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Seluruh beras itu pun kini sudah masuk ke Indonesia.

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah menerima penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real" ucapnya.

Namun, terkait penugasan impor 500 ribu ton tahun lalu kepada Bulog, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR, Senin (27/3).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan pulang sang penyihir

Goldman Sachs Prediksi 300 Juta Pekerjaan Digilas Kecerdasan Buatan******

Programkecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT diperkirakan akan berdampak pada 300 juta jenispekerjaan. Proyeksi ini merupakan hasil analisis terbaru Goldman Sachs, yang dirilis Minggu (26/3) lalu.

Goldman Sachs memperkirakan ada 18 persen pekerjaan yang dapat dikomputerisasi. Selain itu, pekerja kerah putih dianggap lebih berisiko diganti AI daripada pekerja kasar seperti pekerja konstruksi atau reparasi.

"Pekerja administrasi dan pengacara diperkirakan paling terpengaruh," kata laporan tersebut, dikutip CNN Business, Rabu (29/3).

Sensasi chatbot ini memang tengah menggemparkan dunia. Orang-orang bisa mencari informasi menggunakan kecerdasan buatan chatbot. Program ini dapat menjawab pertanyaan dan menulis esai.

Lihat Juga : Ramai-ramai Bikin Petisi Minta Jokowi Revisi Aturan THR PNS

Dengan ChatGPT atau platform sejenisnya, cara manusia bekerja akan berubah. Kemampuan AI ini mendorong beberapa sektor bisnis untuk memikirkan kembali bagaimana seharusnya orang bekerja setiap hari.

Bulan ini, OpenAI selaku developer ChatGPT meluncurkan versi terbaru program AI mereka, GPT-4. Platform ini dengan cepat membuat penggunanya terkesan lantaran mampu menyederhanakan pengkodean, membuat situs web dengan cepat dari sketsa sederhana, bahkan bisa lulus ujian dengan nilai tinggi.

Penggunaan AI secara lebih lanjut kemungkinan akan menyebabkan beberapa pekerjaan hilang.

Namun analis Goldman Sachs menyebut inovasi teknologi yang awalnya menggantikan pekerja, juga punya sejarah menciptakan pertumbuhan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Meskipun tempat kerja dapat berubah, pengadopsian program AI secara luas pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan PDB global sebesar 7 persen per tahun dalam periode 10 tahun, menurut Goldman Sachs.

"Kombinasi penghematan biaya tenaga kerja yang signifikan, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan produktivitas bagi pekerja yang tidak dipindahkan, meningkatkan kemungkinan ledakan produktivitas tenaga kerja seperti saat kemunculan kendaraan listrik dan komputer," kata laporan itu.

[Gambas:Video CNN]