petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara mendapatkan promo goride di gojek

slot terpercaya gampang menang 317Jutaan kata 440632Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara mendapatkan promo goride di gojek》

KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari******

KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Handi Tri Ujiono. ANTARA/I C Senjaya/aa.
Semarang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum susulan di Kabupaten Demak yang terdampak banjir direncanakan pada 24 Februari 2024.

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar, Kabupaten Demak, telah melaksanakan rapat pleno membahas rencana pemilu susulan.

Rapat pleno itu membahas mengenai putusan hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar yang terdampak banjir.

"KPU Kabupaten Demak kemudian memutuskan untuk menetapkan hari Sabtu, 24 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilu 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar," katanya.

Namun, untuk tempat pemungutan suara, kata dia, hingga saat ini masih belum ditentukan, apakah tetap di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing, kantor kelurahan, atau tempat lainnya.

Menurut dia, KPU akan memperhatikan kondisi di lapangan terlebih dahulu, sembari menunggu banjir yang menggenangi 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, benar-benar surut.

Jika banjir belum surut, kata dia, pemilu susulan akan tetap dilaksanakan, misalnya terpaksa dengan merelokasi TPS, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Dalam UU 7/2017, (pemilu susulan, red.) 10 hari setelah tanggal pemungutan dan penghitungan suara. Tidak bisa diundur, tetap dilaksanakan, dan dimungkinkan direlokasi TPS," katanya.

Ada 10 desa di Kabupaten Demak yang terdampak banjir, yakni Desa Karanganyar, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor. Ngemplik Wetan, Wonorejo, Ketanjung, dan Desa Jatirejo.

Di 10 desa tersebut terdapat 27.669 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 114 TPS, yang terbagi sebanyak 13.888 merupakan pemilih laki-laki dan 13.781 pemilih perempuan.

Selain di Demak, ada 26 tempat pemungutan suara (TPS) di 13 kabupaten/kota yang direkomendasikan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng karena dugaan pelanggaran, baik secara teknis maupun nonteknis.

Sebanyak 13 kabupaten/kota tersebut telah melaksanakan PSU pada Minggu ini, sedangkan pemilu susulan untuk Kabupaten Demak baru akan dilaksanakan pada Sabtu (24/2) mendatang karena pertimbangan masih terdampak banjir.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pendaftar SNPDB madrasah unggulan capai 30 ribu lebih peserta******

Pendaftar SNPDB madrasah unggulan capai 30 ribu lebih peserta
Arsip foto - Pelaksanaan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) tahun ajar 2023/2024 di MAN Insan Cendikia Kota Palu, Sulawesi Barat. ANTARA/HO-Kemenag/aa.
Saya bersyukur, akhirnya target yang kita tetapkan telah tercapai dan bahkan melampaui
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama melaporkan pendaftar untuk Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) 2024 madrasah unggulan banjir peminat, tercatat 31.990 orang mendaftar sejak dibuka 8 Januari hingga ditutup 17 Februari 2024.

"Terhitung pada 18 Februari 2024 pukul 00:00, pendaftar SNPDB 2024 mencapai 31.990 orang," ujar Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag M. Sidik Sisdiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ada tiga pilihan madrasah unggulan yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan (PK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN).

Sebanyak 26.333 siswa mengambil pilihan MAN Insan Cendekia, 4.319 siswa yang mendaftar di MAN Program Keagamaan, dan pendaftar MA Kejuruan Negeri berjumlah 1.338 pendaftar.

"Saya bersyukur, akhirnya target yang kita tetapkan telah tercapai dan bahkan melampaui. Tahun 2023, pendaftar SNPDB ini mencapai 29.237 orang. Ini artinya secara kuantitatif trend pendaftar naik dari tahun ke tahun," kata Sidik.

Baca juga: Kemenag buka seleksi siswa madrasah unggulan
Baca juga: Madrasah perlu miliki program unggulan

Menurutnya, peningkatan jumlah pendaftar ini semakin menandai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap madrasah meningkat.

"Sekaligus juga tugas yang berat untuk menjaga kualitas pendidikan madrasah," katanya.

Ada 22 pilihan MAN IC, yaitu MAN IC Serpong, MAN IC Gorontalo, MAN IC Jambi, MAN IC Aceh Timur, MAN IC Ogan Komering Ilir, MAN IC Siak, MAN IC Paser, MAN IC Kota Pekalongan, MAN IC Bangka Tengah, MAN IC Padang Pariaman, MAN IC Bengkulu Tengah, MAN IC Kota Batam.

Kemudian, MAN IC Tanah Laut, MAN IC Sambas, MAN IC Kota Kendari, MAN IC Kota Palu, MAN IC Sorong, MAN IC Tapanuli Selatan, MAN IC Lombok Timur, MAN IC Halmahera Barat, MAN IC Gowa, dan MAN IC Pasuruan.

Berdasarkan data, MAN IC yang paling diminati adalah MAN Insan Cendekia Pekalongan, disusul MAN IC Serpong, MAN IC Padang Pariaman, MAN IC Gowa, dan MAN IC Ogan Komering Ilir.

Untuk MAN Program Keagamaan, ada 11 pilihan, yaitu MAN 1 Jember, MAN 2 Kota Padang Panjang, MAN 3 Kota Makassar, MAN 1 Surakarta, MAN 1 Darussalam Ciamis, MAN 2 Mataram, MAN 1 Yogyakarta, MAN 4 Jombang, MAN 2 Samarinda, MAN 4 Banjar, dan MAN Batam. MAN Program Keagamaan yang paling diminati adalah MAN 1 Surakarta, MAN 2 Kota Padang Panjang dan MAN 1 Yogyakarta.

"Untuk MAKN yang paling diminati adalah MAKN Bolaang Mongondow, baru kemudian MAKN Ende," ujar Sidik.

Pendaftar SNPDB 2024 ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Lima provinsi dengan jumlah pendaftar terbanyak berasal dari Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Baca juga: SNPDB Madrasah Aliyah unggulan pendaftaran dibuka hingga 11 Februari
Baca juga: Kemenag akan perluas Madrasah Aliyah unggulan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

KPU Kota Tangerang hentikan sementara rekapitulasi tingkat kecamatan******

KPU Kota Tangerang hentikan sementara rekapitulasi tingkat kecamatan
Arsip foto - Warga bersiap memasukan surat suara ke dalam kotak suara usai menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara susulan Pemilu 2024 di TPS 74 Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (18/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.
Tangerang (ANTARA) - KPU Kota Tangerang, Banten menginstruksikan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk menghentikan sementara kegiatan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat kecamatan terkait perbaikan data di situs Info Pemilu KPU Pusat.

"Kami sudah sampaikan agar proses rekapitulasi hari ini dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di Info Pemilu atau situs real count KPU," kata Komisioner KPU Kota Tangerang Rustana di Tangerang Minggu.

Ia mengatakan penundaan ini terkait turunnya surat dari KPU pusat kepada setiap daerah. Sehingga KPU Kota Tangerang mengeluarkan surat nomor 317/PL.01-SD/3671/2024 yang ditujukan kepada tiga tim kampanye capres dan 18 pengurus partai politik yang ada di Kota Tangerang.

Ia menambahkan pleno penghitungan tingkat kecamatan akan kembali dilaksanakan pada hari Selasa (20/2). Selama masa penundaan, KPU Kota Tangerang akan melakukan perbaikan terkait beda data yang di dokumen dengan yang ditampilkan pada situs.

"Intinya kita memperbaiki data yang di potret dengan Sirekap pada situs Info Pemilu KPU pusat. Karena hanya KPU yang bisa melakukan perbaikan data tersebut sesuai dengan dokumen yang ada," ujarnya.

Ia juga meminta selama proses penundaan ini berlangsung, kotak suara akan tetap dilakukan pengamanan oleh petugas hingga pelaksanaan berlangsung tanggal 20 Februari 2024 mendatang.

"Akan kami sampaikan lanjutan kegiatannya. Sekarang kami lakukan perbaikan data dahulu agar sesuai dengan data yang diinput sama di potret," ujarnya.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara
Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara mencairkan limit kredivo

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
bigwin333
mantap 21 slot
kepo4d login
mogeqq
bos89
togel 25
royalking4d
mahjong ways 1 slot demo gratis
jam gacor hari sabtu
Daftar isi semua bab
Bab 1 lazawin slot
Bab 2 ceriaslot
Bab 3 3 macam slot vip
Bab 4 slot baru gacor
Bab 5 surga 123 slot login
Bab 6 agen168
Bab 7 maxwin 78 slot
Bab 8 slot aztec gacor jam berapa
Bab 9 pola slot gacor zeus
Bab 10 daftar pinjol legal ojk 2023
Bab 11 togel florida midday
Bab 12 menang slot online
Bab 13 cara pinjol agar di acc
Bab 14 binggo88
Bab 15 slot logo dewa
Bab 16 slot88 demo slot
Bab 17 slot demo 69
Bab 18 bocoran slot gacor pragmatic hari ini
Bab 19 cara mengisi kredivo
Bab 20 hajar88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah533bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Setan Panah

info link slot gacor
130 WNI masuk tanpa izin ditahan Imigrasi Malaysia
Operasi terhadap PATI yang dilakukan JIM. ANTARA Foto/Ho-JIM (1)
Kuala Lumpur (ANTARA) - Sebanyak 130 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk tanpa izin lengkap ditahan Imigrasi Malaysia dalam penggerebekan di sebuah pemukiman ilegal di Setia Alam, Shah Alam, pada Minggu (18/2) pagi.

Dalam sebuah pernyataan yang diakses di Kuala Lumpur, Senin, Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menyebutkan bahwa JIM Negeri Selangor telah menahan 132 pendatang asing tanpa izin (PATI) yang di antaranya terdapat 41 perempuan, sembilan anak-anak dalam sebuah penyerbuan di pemukiman ilegal di Setia Alam Minggu pagi.

JIM melakukan operasi selama sekitar dua jam mulai dari pukul 02.38 dini hari waktu setempat. Dan dalam operasi itu sebanyak 156 warga asing diperiksa, 132 orang di antaranya ditahan di mana 130 orang merupakan WNI sedangkan dua orang lainnya berasal dari Bangladesh.

Operasi Penindakan Keimigrasian yang dilakukan bersama dengan berbagai instansi dipimpin Wakil Direktur Jenderal Imigrasi (Operasi) Tuan Jafri bin Embok Taha, melibatkan 220 anggota dari berbagai divisi di Imigrasi Malaysia di beberapa negara bagian, Dewan Kota Shah Alam, Tim Operasi Umum (PGA), Departemen Pendaftaran Nasional dan Angkatan Pertahanan Sipil Malaysia.

JIM meyakini WNI dan warga asing lainnya tinggal di pemukiman tersebut untuk menghindari deteksi pihak berwenang. Selama penggerebekan, beberapa orang mencoba melarikan diri tetapi gagal.

Sejumlah pelanggaran yang teridentifikasi adalah tidak adanya dokumen pengenal diri, melebihi masa tinggal, serta pelanggaran lainnya yang menyalahi Undang-Undang Keimigrasian 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, dan Peraturan Keimigrasian 1963.

JIM, menurut pernyataan itu, menempatkan seluruh tahanan di Depo Imigrasi Semenyih untuk ditindaklanjuti.

Baca juga: KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Baca juga: Indonesia-Malaysia tegaskan komitmen perkuat kerja sama bilateral

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Munculnya rumput

mpoindo
Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) menerima cendera mata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch. Bangun (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) dan tokoh pewarta Ninuk Mardiana (kiri) dalam acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa insan pers memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol penghitungan suara Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan. Menurut Tito, penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara TPS. Dengan mengontrol dari tingkat TPS, upaya manipulasi hasil pemilu bisa diantisipasi. "Kita tahu prosesnya berjenjang, dari bawah, dari TPS bisa diikuti, jejaring media sangat kuat," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Mendagri mengatakan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, hasil penghitungan suara pemilu dapat diterima oleh publik. Tito menuturkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit sebab menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari. "Pemilu 14 Februari adalah one most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan suara dalam waktu cepat di gunung, di pantai, di pulau-pulau, dan di hutan," kata dia. Selain itu, menurut dia, pencoblosan bukan hanya calon presiden, melainkan juga calon anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka dari itu, dia menilai penyelenggaraan pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, pers harus menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu. Di samping itu, kata dia, pers di Indonesia memiliki tantangan, yakni media sosial yang keberadaannya tidak bisa dilawan. Bahkan, dia menyebut ada penelitian yang memprediksi bahwa media sosial bakal lebih berpengaruh ketimbang media konvensional. "Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit," kata Mendagri.

Baca juga: PLN klaim sukses amankan pasokan listrik saat Pemilu 2024
Baca juga: Anfrel apresiasi pemilu di Indonesia berjalan aman dan damai

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh seluruh dunia

slot gacor pagi
BPJS Kesehatan: Lebih dari 626 ribu petugas pemilu akses layanan JKN
Kartu Indonesia Sehat untuk para peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan/aa.
BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat sebanyak 626.731 petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 10 Januari -17 Februari 2024.

BPJS Kesehatan juga mencatat sebanyak 895.458 kunjungan petugas pemilu di fasilitas kesehatan, terdiri atas 626.429 kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 269.019 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta terdapat sejumlah 6.825.951 petugas pemilu telah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan sebanyak 398.155 (5,83 persen) petugas pemilu yang berisiko penyakit dan 6.427.796 (94,17 persen) petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit dari seluruh petugas pemilu.

Dari jumlah petugas Pemilu yang berisiko sakit, dia menjelaskan terdapat total 79.010 orang petugas pemilu yang dilayani di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, dengan total jumlah kunjungan 125.693 orang.

Adapun rinciannya sebanyak 50.596 orang petugas pemilu yang dilayani di FKTP dengan jumlah kunjungan sebanyak 69.004 kali, dan 28.414 petugas pemilu yang dilayani di FKRTL dengan jumlah kunjungan sebanyak 56.689 kali.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau layanan i-Care JKN di RSIY PDHI 

Sebagian petugas pemilu yang berisiko itu mengunjungi FKRTL sebagai tindak lanjut atas hasil skrining riwayat kesehatan yang telah mereka ikuti sebelum menjalankan tugasnya.

Skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi petugas pemilu yang sudah menjadi peserta Program JKN. Gunanya, untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh FKTP agar kondisinya tidak bertambah parah, ucap Rizzky.

Ia mengatakan bahwa kebijakan mengenai skrining riwayat kesehatan bagi petugas pemilu ini sudah diatur dalam surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Meskipun hasil skrining riwayat kesehatan sejumlah petugas pemilu tidak bermasalah, sambungnya, tetap ada sebagian dari mereka yang mengunjungi fasilitas kesehatan karena penyebab yang bervariasi.

Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit

Rizzky menegaskan petugas pemilu yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, fasilitas kesehatan memberikan tindakan medis sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan petugas Pemilu tersebut, selama petugas yang bersangkutan mengikuti prosedur yang berlaku, serta tindakan medis yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, maka biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan.

"Yang penting, harap diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya pelayanan kesehatannya dijamin BPJS Kesehatan. Pastikan sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya aktif," katanya.

Lalu, ikuti prosedur yang berlaku saat berobat, misalnya melalui FKTP terlebih dulu untuk berobat. Jika perlu penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi darurat, yang bersangkutan bisa pergi ke rumah sakit tanpa perlu surat rujukan, tutur Rizzky.

Baca juga: Puluhan KPPS meninggal dunia dapat santunan BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: KPPS yang tertimpa musibah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

wede777
Tito Karnavian menilai Dirty Vote tidak tempuh dua metode ilmiah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menerima cinderamata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch Bangun di saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai film dokumenter Dirty Vote tidak menempuh dua metode ilmiah dalam menghasilkan suatu kesimpulan sehingga dianggap hanya sebatas pembentukan opini. Dua metode ilmiah itu menurutnya adalah congruent method(metode kongruen) dan tracing method(metode pelacakan). Adapun nama Tito Karnavian disebut dalam film dokumenter itu saat pembahasan mengenai provinsi baru di Papua. "Saya lihat ini pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan metode kongruen adalah suatu metode upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun. Menurutnya metode itu ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat. "Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing," kata dia. Adapun mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu mengatakan petugas kepolisian sudah terbiasa menerapkan metode-metode tersebut sebagai cara berpikir dalam proses investigasi jika ada peristiwa-peristiwa. Dia mengatakan metode kongruen tidak bisa dijadikan alasan pasti tanpa proses pelacakan. Menurutnya proses pelacakan pun harus dilakukan dengan menjajaki semua sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka. Maka dari itu, menurutnya tudingan terkait namanya yang disebut berperan dalam pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu karena adanya pemekaran provinsi di Pulau Papua, masih sebatas kongruen tanpa menempuh proses pelacakan. Dia menjelaskan pemekaran provinsi di Pulau Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu. Menurutnya pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat. "Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," katanya.
Baca juga: Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu
Baca juga: Mendagri jadi "pemilih pemula" harapkan Pemilu persatukan bangsa
Baca juga: Mendagri tekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan dan Kegelapan

situs paling gacor
Guru Besar FKUI: 385 pasien TB di Indonesia meninggal setiap hari
Prof Dr dr Erlina Burhan saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Aula FKUI Jakarta, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/HO-FKUI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Dr dr Erlina Burhan mengemukakan terdapat 385 pasien Tuberkulosis (TB) di Indonesia meninggal setiap hari.

"Total pasien TB (di Indonesia) yang meninggal selama setahun sebanyak 140.700, artinya, terdapat 385 pasien meninggal setiap harinya atau 16 orang meninggal setiap jam karena TB," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Erlina mengungkapkan angka tersebut diperoleh melalui Global TB Report 2023, yang diluncurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan pada 2022 angka mortalitas pasien TB tanpa HIV dan TB dengan HIV di Indonesia secara berturut-turut sebanyak 134.000 dan 6.700 kasus.

Baca juga: WHO terbitkan informasi cepat obat pencegah TBC

Pada edisi sebelumnya, kata dia, laporan tersebut juga mengemukakan adanya 834.000 insiden (kasus baru) di Indonesia pada 2010, meningkat menjadi 842.000 di tahun 2019, dan puncaknya mencapai 1.060.000 kasus pada 2022.

Menurut Erlina, permasalahan TB bertambah karena belum optimalnya temuan kasus, sehingga menjadi sumber penularan di masyarakat, serta rendahnya kepatuhan pasien TB dalam pengobatan yang menyebabkan meningkatnya risiko TB resisten obat.

"Selain itu, di bidang sosio-ekonomi, pasien TB menghadapi stigma, diskriminasi, hingga kehilangan kesempatan untuk belajar, bekerja, dan bermasyarakat," ujarnya.

Erlina menuturkan dalam upaya mengakhiri epidemi TB pada 2030 dan menekan kasus TB kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk pada 2050, Indonesia menjalankan upaya eliminasi TB yang selaras denganProgram End TB Strategyyang diinisiasi oleh WHO.

Tiga pilar utama dalam program tersebut, sambungnya, mencakup pelayanan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan untuk eliminasi TB di Indonesia, serta penelitian dan inovasi dalam menyikapi tantangan terkait TB di Indonesia agar dapat mencapai target penurunan angka kematian TB sebanyak 90 persen, penurunan kasus TB sebanyak 80 persen, serta peniadaan beban biaya yang ditanggung oleh pasien TB dan keluarga pada 2030.

Baca juga: Guru Besar UI kembangkan vaksin M72 untuk pengobatan TB lebih efektif

Baca juga: Menkes sampaikan pengalaman RI deteksi TBC di Forum STP Brasil

"Target ini tidak akan tercapai jika masyarakat masih bersikap business as usual (biasa-biasa saja)," tegasnya.

Menurut Erlina, dalam upaya eliminasi, pemerintah dan masyarakat dapat belajar dari keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menilai penanggulangan TB harus melibatkan semua instrumen yang ada, serta dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan kesadaran dan motivasi berbagai pihak, seperti Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Kepala Daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, masyarakat agama dan budaya, dan institusi pendidikan untuk menciptakan orkestrasi eliminasi TB 2030.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Cahaya Suci Wilayah Bintang

hk selasa master angka jitu
Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2), untuk menjadi “jembatan” atau menjembatani sesuatu.

“Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi ‘jembatan’, yang paling penting kan nanti partai-partai lah,” ujar Jokowi usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin.

Ia tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi “jembatan”. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, dia hanya mengatakan dirinya ingin menjadi “jembatan” bagi semua pihak. “Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, karena urusan, urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Adapun dia dalam kesempatan itu juga menyebut pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa untuk membicarakan masalah politik.

Ia merasa tidak perlu menjelaskan siapa yang mengundang atau diundang dalam pertemuan tersebut. Yang terpenting, kata dia, pertemuan itu akan bermanfaat bagi perpolitikan nasional dan negara. “Saya kira dua-duanya (diundang dan mengundang), tidak perlu siapa yang undang, siapa yang (diundang), nggak perlu. Yang penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu,” jelas dia.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membenarkan ada pertemuan antara Jokowi dan Paloh, Minggu malam (18/2). Iamenjelaskan bahwa pertemuan itu bermula dari permohonan Paloh untuk bertemu dengan Jokowi.

Baca juga: Istana benarkan Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh

Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, ujar dia, Jokowi mengalokasikan waktunya pada Minggu malam untuk menemui Paloh di Istana Merdeka, Jakarta.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menjelaskan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi untuk memenuhi undangan makan malam. Ia mengatakan, kehadiran Paloh ke Istana adalah sebatas memenuhi undangan, bukan meminta waktu untuk bertemu secara khusus.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024