tunaiku terdaftar di ojk

Kronik Ultraman

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mengklaim TikTok berjanji tidak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia.

"Saya melihat Project S TikTok di Inggris dan beberapa negara lain itu sangat memukul produk lokal ya, kecanggihan teknologi dan algoritma mereka. Kemarin kita sudah meeting dengan TikTok, mereka berjanji Project S tidak akan dilakukan di Indonesia," ungkapnya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Meski begitu, Teten tetap tak tinggal diam. Ia mau Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tegas Teten.

Sementara itu, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyambangi kantor Teten di bilangan Jakarta Selatan pada Rabu (26/7). Ia mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal.

Anggini membantah Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi masuknya produk impor China ke tanah air. Ia menekankan 100 persen penjual di TikTok Shop adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : Warga Situbondo Mengeluh Sulit Dapat LPG 3 Kg Sejak 2 Bulan lalu

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," kata Anggini, dikutip dari keterangan resmi.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Lalu, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Nantinya, Menkop UKM Teten bakal membahas lebih lanjut soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Uji Coba LRT untuk Masyarakat Hari ini Ditunda******

Uji coba Light Rail Transit (LRT) Jabodebek secara terbatas yang rencananya digelar hari ini batal buntut perbaikan sistem yang masih dilakukan.

Pihak perusahaan menyatakan penundaan uji coba untuk masyarakat umum ini tanpa menjelaskan lebih lanjut kapan uji coba dimulai.

Sebelumnya Manager PR LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan ada beberapa yang belum pas antara stasiun dan kereta LRT.

Dikutip dari Antara, LRT Jabodebek dijadwalkan melakukan serangkaian uji coba secara bertahap hingga siap beroperasi komersial pada 18 Agustus.

Tahap pertama mulai 12 Juli sampai 26 Juli. Pada tahap ini, yang dapat mengikuti uji coba adalah undangan terbatas dari kementerian/lembaga, jurnalis/media, dan komunitas.

Tahap kedua mulai 27 Juli sampai 15 Agustus. Masyarakat umum dapat mengikuti uji coba dengan mengisi link pendaftaran yang disediakan oleh pihak operator LRT Jabodebek.

Namun, lewat keterangan persnya, Kementerian Perhubungan melakukan perubahan jadwal buntut "trial run untuk mensinkronkan antara system ATS di kereta dan di setasiun" pasca-upgrade sistem.

Hingga Selasa (25/7), penundaan pelaksanaan ujicoba operasional terbatas dengan undangan ini masih berlanjut. Pasalnya, masih ditemukan beberapa hal yang belum sesuai antara kereta dengan stasiun pada masa trial run itu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan uji coba dihentikan sementara pada 17 Juli sampai 20 Juli 2023.

"Kami akan lakukan trial pada 21 Juli-23 Juli ini, lalu dilanjutkan dengan uji coba operasional terbatas lagi untuk undangan pada 25 Juli dan umum pada 29 Juli," kata Risal, seusai rapat evaluasi uji coba LRT Jabodebek pada 15 Juli, dikutip dari detikcom.

Ketik 8 orang

Basuki Beberkan Bukti Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung 5 Tahun Macet******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap bukti soal pembebasan lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung macet selama 5 tahun belakangan ini.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama 5 tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

Basuki menuturkan proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan kembali dilakukan. Dalam hal ini ia sempat menyinggung Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat.

"Sekarang dimulai sama pak Heru, diupayakan pembebasan lahannya kami baru alokasikan," sebut Basuki.

Masalah pembebasan lahan yang membuat mangkrak proyek Sodetan Ciliwung sempat diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan proyek Sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti.

Tak heran, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pembebasan lahan. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung pada pekerjaan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

LKPP Minta 'Jemaah Korupsi' Tak Kebagian Jatah Lapor******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta kepada 'jemaah korupsi' yang tidak mendapatkan jatah dari kejahatan yang mereka lakukan lapor ke penegak hukum. 

Permintaan disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pelaporan ia minta karena sampai saat ini masih ada saja pejabat yang tega mengkorupsi uang negara. Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) pada Agustus nanti.

Ia mengatakan dunia sekarang ini sudah transparan. Semua kejahatan bisa dilacak dengan mudah.

Makanya, LKPP kata Yuliantor heran sampai saat ini masih ada saja pejabat negara yang nekat korupsi. Pasalnya, celah untuk korupsi sekarang ini sudah diawasi dengan ketat.

Selain itu, celah sedikit demi sedikit juga sudah ditutup. Salah satunya oleh LKPP dengan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog. 

Tak hanya itu katanya, proses belanja barang dan jasa kementerian/lembaga juga diawasi oleh inspektorat hingga auditor. 

"Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya. Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Jadi, ini berita satu dua hari kemarin (OTT) ini cukup apa ya?" katanya.

Yulianto tak menyebut OTT mana yang ia sebut. Tapi kalau berkaca dari waktu satu dua hari ini, OTT itu merujuk pada kasus korupsi peralatan pendeteksi korban reruntuhan yang menjerat sejumlah pentolan Basarnas belakangan ini.

Berkaitan dengan kasus ini, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari berbagai proyek sepanjang 2021-2023.

[Gambas:Video CNN]

Suap itu diduga diterima Henri melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang terjaring OTT KPK bersama 7 orang lainnya pada Selasa (25/7). Afri juga sudah menjadi tersangka, di mana proses hukum keduanya kini diserahkan ke Puspom TNI.

Yulianto mengatakan seharusnya korupsi tak selayaknya dilakukan.

"Karena uang negara, uang kita semua yang harusnya bisa sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk perekonomian lokal jadi tumbuh. Kedua, kalau belanja bisa lebih efisien, plus tidak bocor sana-sini," katanya.

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua******

Litsky Li, seorang fotografer terpaksa beralih profesi setelah menerima tawaran yang lebih baik. Ia memutuskan berhenti bekerja dan menjadi salah satu dari sekian banyak anak muda China yang dibayar oleh keluarga mereka untuk tinggal di rumah.

Li yang kini berusia 21 tahun, menghabiskan waktunya berbelanja bahan makanan untuk keluarganya di kota tengah Luoyang dan merawat neneknya yang mengalami demensia. Orang tuanya membayarnya dengan gaji sebesar 6.000 yuan atau setara US5 per bulan. Besaran upah itu setara dengan gaji kelas menengah di daerahnya.

"Alasan mengapa saya berada di rumah adalah karena saya tidak tahan dengan tekanan untuk pergi ke sekolah atau bekerja," kata Li, lulusan SMA seperti dikutip dari CNN.com, Kamis (27/7).

Frasa itu muncul untuk menggambarkan bahwa mereka kembali pulang karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Laporan CNN Business mengungkap angka pengangguran di China untuk usia 16 hingga 24 tahun di daerah perkotaan naik hingga 21,3 persen pada Juni 2023. Angka itu adalah rekor tertinggi.

Tingkat pengangguran pemuda telah menjadi salah satu tantangan besar selain konsumsi domestik yang lemah, penarikan diri industri swasta, dan pasar properti yang berjuang, bagi kepemimpinan China ketika pemulihan pasca-covid negara ini redup.

Masalah tersebut mungkin jauh lebih besar dari yang diindikasikan oleh data resmi.

Lihat Juga : Luhut soal Pengusaha Keberatan Devisa Diparkir di RI: Mereka Tak Paham

Profesor Universitas Peking Zhang Dandan menulis dalam sebuah opini pekan lalu untuk media berita Caixin bahwa jika 16 juta pemuda tinggal di rumah atau mengandalkan orang tua mereka juga dihitung, dan tidak aktif mencari pekerjaan, maka tingkat pengangguran sebenarnya mencapai 46,5 persen pada Maret.

Sosiolog mengatakan pengalaman traumatis China dengan langkah-langkah pandemi yang ketat telah berkontribusi pada jumlah orang muda yang secara radikal mempertimbangkan kembali tujuan hidup mereka dan orang tua yang mendukung mereka.

"Mental dan psikologis, orang di daratan China masih pulih dari pandemi covid-19," kata Fang Xu, seorang dosen tetap di Universitas California Berkeley.

"Saya percaya keinginan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang dicintai, kontemplasi tentang makna hidup atau apa yang paling penting dalam hidup masih ada," tambahnya.

Tren "anak-anak profesional" juga merupakan tanda bahwa para pemuda menghadapi peluang yang semakin berkurang dalam ekonomi yang sebelumnya telah berkembang pesat selama beberapa dekade, memperkaya generasi yang kini mendukung generasi muda.

Lihat Juga : Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0

Setelah awal tahun ini dimulai dengan kegiatan yang cukup aktif, pemulihan ekonomi China telah melambat dan keyakinan bisnis tetap lemah.

Sektor swasta, tulang punggung ekonomi dan sumber lapangan kerja terbesar, telah terkena dampak keras dari penindakan regulasi yang meluas sejak akhir 2020.

Ya-wen Lei, seorang profesor sosiologi di Universitas Harvard, berharap fenomena anak-anak profesional ini tidak akan bertahan lama.

"Dukungan yang mereka terima dari orang tua mereka dalam konteks ini tidak mengherankan, karena banyak orang tua di China membantu anak-anak mereka dengan berbagai aspek kehidupan, seperti perumahan, biaya pernikahan, dan pengasuhan anak," katanya. 

Lihat Juga : Mendag Jamin RI Tak Impor Garam Lagi Usai Diprotes Petani Madura

Namun, Peneliti China Centre di Universitas Oxford dan Universitas SOAS London George Magnus mengatakan ini bukanlah solusi yang layak untuk masalah pekerjaan di China.

"Ini mungkin menjadi solusi jangka pendek agar mereka memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan pendapatan keluarga sebagai tukar menukar," katanya.

Tetapi jika para pemuda tidak berada di pasar tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan dan mencari peluang yang lebih baik, mereka kemudian dapat menjadi sulit dipekerjakan.

"Baik karena sudah lama menganggur, atau karena tidak berhasil mempertahankan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan," kata Magnus.

"Ini adalah kondisi di mana gangguan jangka pendek, misalnya, di pasar tenaga kerja, menjadi permanen," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]