buku tafsir seribu mimpi

Mitos super datang

situs judi paling gacor

MK lakukan persiapan tangani laporan perselisihan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024

“Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.

“MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.

Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada, yaitu masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.

Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.

Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu

“Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Baca juga: Peradi siap ambil bagian selesaikan PHPU di Pemilu 2024
 

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa agung palsu

pinjol yang bekerjasama dengan bank jago

Dinkes Bogor gencar PSN usai empat warganya meninggal terjangkit DBD******

Upaya yang dilakukan di lokasi kasus itu penyuluhan, PSN, larvasida, fogging focus

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Jawa Barat gencar melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), setelah empat orang warganya meninggal dunia karena terjangkit demam berdarah dengue (DBD).

"Upaya yang dilakukan di lokasi kasus itu penyuluhan, PSN, larvasida, fogging focus," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Adang Mulyana di Cibinong Bogor, Sabtu.

Ia mengungkapkan, selama periode Januari-Februari 2024 ada sebanyak empat warga yang meninggal dunia karena menderita DBD setelah menjalani perawatan di rumah sakit (RS).

Empat warga tersebut berasal dari empat kecamatan berbeda, yaitu Babakanmadang anak berusia 6 tahun, Rancabungur anak berusia 8 tahun, Cijeruk anak usia 8 tahun, dan Cibinong anak usia 13 tahun.

"Selama bulan Januari ada 255 kasus dan Februari 137 kasus," kata Adang.

Ia mengimbau warganya untuk mewaspadai penyakit DBD yang mulai marak di sejumlah wilayah.

"Demam berdarah sudah mulai menyerang masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bogor. Maka penting bagi warga untuk waspada," katanya.

Adang pun meminta warga di daerahnya agar menerapkan pola 3M plus untuk mencegah penyakit demam berdarah, yaitu dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur dan mendaur ulang barang bekas tidak terpakai yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Yin dan Yang

pinjaman uku

Selalu merasa stres setiap mau berangkat kerja? Ini sebabnya******

Nah take it itu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik.

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis jiwa di RSUD Tarakan Jakarta dr Zulvia Syarif SpKJ mengatakan penyebab seseorang selalu merasa stres saat berangkat bekerja, salah satunya karena mentalnya tak sehat.

"Mungkin enggak ada diagnosis gangguan mental, tapi sebenarnya lagi enggak sehat secara mental. Mungkin susah tidur, mungkin setiap mau berangkat kerja stres, setiap mau datang ke tempat kerja rasanya berat banget," kata dia dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Pada sisi lain, seseorang yang tak sehat secara mental bisa saja masih terpikir pekerjaan bahkan saat di rumah saatnya dia berinteraksi dengan keluarga.

Zulvia menuturkan seseorang yang sehat secara mental bukan hanya diukur dari sekadar dia tidak depresi, bipolar dan sebagainya, namun lebih pada kemampuan dia memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, mampu menghadapi tekanan, mampu produktif dan berkontribusi untuk masyarakat.

"Evenorang yang punya diagnosis gangguan mental tetapi kalau dia bisa produktif, bisa mengatasi tekanan hidup, dia bisa dibilang sehat mental," kata dia pula.

Dia mengatakan lagi, penyebab kesehatan mental seseorang khususnya yang berstatus karyawan bisa terganggu, salah satunya lingkungan kerja yang menuntut atau budaya organisasi yang tidak mendorong pegawai untuk maju.

Alasan lainnya, ada pembiaran perundungan, pelecehan, dan budaya menyalahkan yang semuanya menyebabkan pegawai lebih tegang dan stres di tempat kerja.

"Kemudian bisa juga dari jam kerja yang terlalu panjang, tidak ada batasan jelas, harus readysetiap saat, di rumah lagi cuti lagi liburan tetap ngurusin pekerjaan, itu juga bisa membuat seseorang tertekan. Jadi enggak sehat secara mental," kata Zulvia.

Di sisi lain, ada juga kontribusi dari individu yakni terkait cara dia bisa mengelola waktu dengan baik, cara berinteraksi dengan rekan kerja dan pimpinan atau orang yang dilayani.

Solusi yang ditawarkan

Lalu, guna mengatasi masalah mental seperti stres di tempat kerja dan seseorang dalam kondisi tidak bisa mengubah kondisi di tempat kerja, maka Zulvia menawarkan dua solusi, yakni menerima atau meninggalnya yakni dengan kata lain berhenti bekerja.

"Nah take ititu caranya, pekerjaan terlalu berat, pimpinan tidak menyenangkan atau rekan kerjanya tidak asik, kalau gitu kita perlu belajar untuk beradaptasi, kita menerima situasi itu lalu beradaptasi," ujar dia lagi.

Menurut dia, cara untuk beradaptasi yakni mengubah cara respons diri. Saat seseorang merasa pekerjaannya terasa begitu menekan, cobalah hadapi dengan lebih ringan, yakni tidak menganggap ini 100 persen kehidupannya.

Zulvia memahami saat bekerja, terkadang seseorang ingin bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya. Namun, saat dia merasa hidupnya sama dengan pekerjaan, maka saat ada kegagalan di pekerjaan misalnya dimarahi atasan atau melakukan kesalahan, maka dia merasa hidupnya.

Padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu, imbuh Zulvia, mengubah cara berpikir menjadi penting.
Baca juga: Psikiater: Variasi rutinitas bisa kurangi kelelahan mental
Baca juga: Psikiater bagikan gejala stres akibat kerja

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Master Kelangsungan Hidup Super

cara prediksi togel macau

Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah dimulai pada hari ini, Selasa.

"Jadi, untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ujar Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: De Gadjah jawab isu maju Pilkada Bali bersama Giri Prasta

Adapun lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan mendaftar ke KPU Provinsi.

Kemudian, pemantau pemilihan bupati atau wali kota, mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk pemantau asing, mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri.

Baca juga: Menkominfo minta RRI, TVRI, ANTARA jaga pesan Pemilu Damai di Pilkada

Tahapan selanjutnya adalah penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024.

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran.

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," katanya.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Dekan FK UI: Petugas KPPS Pilkada 2024 perlu deteksi dini kesehatan
Baca juga: JPPR luncurkan buku panduan Pemilu dan Pilkada 2024
Baca juga: Khofifah beri sinyal gandeng lagi Emil Dardak pada Pilkada Jatim 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Arena Manju

m88 alternatif

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Putri Duyung Telah Jatuh

ingatbola

MK lakukan persiapan tangani laporan perselisihan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024

“Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.

“MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.

Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada, yaitu masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.

Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.

Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu

“Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Baca juga: Peradi siap ambil bagian selesaikan PHPU di Pemilu 2024
 

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024