slot gacor kedai69

dunia fantasi yang hilang

Kemenhub Rancang Kereta Cepat Hingga Surabaya Bakal Lewati Yogyakarta******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merencanakan pembangunan Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya bakal melewati Yogyakarta.

"Nama tetap Kereta Cepat Jakarta Bandung, namun nantinya kereta ini tetap kita programkan sampai Surabaya, melewati Yogyakarta," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Risal menambahkan untuk ke arah Bandung, integrasi kereta cepat tersebut ada di Stasiun Padalarang, yang menyediakan kereta pengumpan (feeder). Namun, memang keretafeedertersebut tidak disediakan di stasiun akhir kereta cepat, yang berada di Tegalluar karena jarak yang cukup jauh.

Ia juga menyampaikan KCJB dan LRT Jabodebek pada tahun ini dioperasionalkan. LRT siap dijalankan pada 18 Agustus. Bersama dengan tanggal operasional kereta LRT Jabodebek itu, Kemenhub juga melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Sebelumnya, pemerintah akan melaksanakan studi untuk perpanjangan jalur kereta cepat hingga ke Surabaya. Proyek KCJB ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi: Penjaga

Pemerintah Tak Akan Talangi Pengembalian Dana Nasabah Indosurya Cs******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masdukimengatakan pemerintah tidak akan menalangi dana nasabah korban penipuan sejumlah koperasi bermasalah belakangan ini.

Koperasi-koperasi tersebut di antaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP LiMa Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Saat ini tidak ada solusi jangka pendek untuk menalangi uang mereka yang dirampok oleh pengurus koperasinya. Pemerintah tidak ada skema itu," kata Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (5/7).

"Kita akan terus mengontrol proses hukum di kejaksaan, kepolisian, pengadilan," kata Teten.

Selain itu, agar kasus serupa tak terjadi, pemerintah juga akan merevisi Undang-undang (UU) Koperasi juga akan direvisi. Salah satu poin yang diatur adalah dibentuknya otoritas pengawas koperasi.

Teten mengatakan masalah koperasi saat ini disebabkan karena pengawasannya yang dilakukan oleh pihak internal. Ia menyebut koperasi simpan pinjam saat ini sudah semakin besar, tetapi tata kelolanya buruk.

"Itu kan banyak pengawasnya dibentuk asal-asalan juga. Ini enggak boleh lagi," kata Teten.

Sebelumnya, Teten mengatakan sebenarnya kewajiban yang harus dibayar koperasi itu ke nasabah sebesar Rp26 triliun. Namun, hingga kini yang dikembalikan baru Rp 3,4 triliun.

Teten menjelaskan itu semua terjadi karena kendala penjualan aset, pengurusan koperasi, dan proses pidana yang berjalan. Hal itu membuat likuidasi aset menjadi sulit.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Bahlil Ungkap Pesan Khusus Jokowi Jelang Pilpres 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat Indonesia tak ribut melulu soal politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya mau sampaikan pesan Pak Presiden (Jokowi). Ini tahun politik, politik ini panas. Pak Presiden mengatakan jangan terlalu panas, kalau boleh dingin, naik sedikit paling tinggi hangat-hangat. Supaya ekonomi kita bagus," ujarnya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Karena tiap hari kita ribut dengan politik, kita lupa ekonomi ini penting. Jadi, kita harus betul-betul menjaga stabilitas. Itu pesan Bapak Presiden," tambah Bahlil.

Bahlil juga cerita soal pembelaannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, selama ini UMKM tidak benar-benar diperhatikan negara.

Bahkan ia menyindir pihak yang koar-koar membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Menurutnya, orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.

"Saya buat kebijakan, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Bapak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, pileg, pilpres, dan mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi terus menerus'," tutur Bahlil.

"Saya minta ke Pak Presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," sambungnya.

Oleh karena itu, ia berpesan agar para UMKM segera mengurus NIB untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Menurutnya, mengurus NIB mudah karena langsung melalui Online Single Submission (OSS), bahkan bisa dibantu langsung oleh petugas terkait.

Bahlil berpesan jangan sampai pelaku UMKM yang selama ini menopang perekonomian Indonesia terjebak jerat utang pinjaman online (pinjol).

"Kalau untuk kredit usaha rakyat (KUR) jangan ke pinjol. Selama bisnis benar, urus NIB. NIB syarat pinjam uang di bank karena tanpa jaminan, dijamin negara. Tahun ini (kredit ke UMKM) kurang lebih Rp400 triliun, tahun depan bisa lebih. Ini keberpihakan negara kepada UMKM," tegas Bahlil selepas acara.

"Saya sarankan kepada UMKM jangan salah pinjam, jangan ke pinjol atau rentenir, urus NIB. Jangan ke pinjol, negara menyiapkan ngapain (pinjam) ke pinjol," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Hantu yang Kacau

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Kapan Lagi Belanja Murah di Transmart, Diskonnya 50%+20%!******

Harga kebutuhan pokok lagi pada naik jadi ragu belanja di supermarket dan hypermarket karena khawatir lebih mahal?

Enggak perlu ragu kalau belanjanya di Transmart. Soalnya, ada Transmart yang suka kasih promo diskon untuk berbagai produk.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Sampai Malam Ini Aja, Jangan Terlewat!

Di Transmart Full Day Sale, ada diskon sampai 50 persen untuk aneka produk. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, daging ayam segar, sampai elektronik dan sepeda listrik.

Dijamin diskonnya memuaskan, apalagi berlangsung seharian penuh! Selain itu, masih ada tambahan diskon mencapai 20 persen kalau bayar pakai metode pembayaran tertentu, loh!

Yaitu, khusus untuk pembayaran transaksi menggunakan Allo Prime dari Allo Bank dan kartu kredit Bank Mega serta Bank Mega Syariah.

Tunggu apalagi? Yuk segera belanja di Transmart saat Full Day Sale! Dijamin diskonnya jumbo, enggak bikin kantong jebol!

Peri dan Setan Daqin

Luhut Putuskan Impor KRL Baru, Bukan Bekas******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan Indonesia akan mengimpor tigatrainsetKereta Rel Listrik (KRL) baru untuk mengganti unit yang lama.

Menurut Luhut, keputusan ini diambil setelah pertemuan yang ia lakukan dengan beberapa pemangku kepentingan.

Dengan beberapa unit KRL yang dipensiunkan, Luhut memastikan pemerintah melalui PT KAI (Persero) harus mengimpor tiga unit KRL baru mulai 2024 hingga 2025.

"Ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi. Kritisnya hanya tahun depan dan 2025," sambung Luhut.

Ia menyatakan keputusan untuk mengimpor tigatrainset baru itu dilakukan karena pemerintah tidak mungkin mengimpor KRL bekas dari Jepang, seperti yang telah diwacanakan sebelumnya.

Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi untuk melanggar tiga aturan yakni Peraturan Presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian, serta aturan Kementerian Perhubungan.

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu perpres, yang kedua (Kementerian) Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," kata Luhut.

Pernyataan Luhut itu sekaligus menjawab polemik soal rencana impor KRL bekas Jepang yang mengemuka belakangan ini.

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menyebut rencana itu mengemuka lantaran nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip detik.com, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo pun turut merespons keputusan pemerintah melalui ucapan Luhut sebelumnya.

Didiek mengatakan, keputusan untuk tidak mengimpor KRL bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation). Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.

"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6), dikutip dari detikfinance.

Namun Didiek menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]