markastoto

Pemain untuk Semua

maxwin slot login

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster******

Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor

Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

tis4d

Kemenkes: 95 persen anak Indonesia harus sudah imunisasi******

Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan, 95 persen anak-anak di Indonesia harus sudah imunisasi, karena itu pihaknya menambah jumlah vaksin dalam imunisasi rutin, dari 11 menjadi 14 jenis.

“Karena saya lihat ada beberapa kabupaten/kota yang bisa mendekati -target- nasional, tapi ada kabupaten/kota yang sangat jauh sekali imunisasi dasar lengkapnya,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr Maxi Rein Rondonuwu D H S M MARS dalam keterangan dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Maxi menjelaskan, penambahan jumlah vaksin tersebut selaras dengan program utama Kementerian Kesehatan, yaitu transformasi kesehatan dalam akses layanan primer. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan upaya preventif pada layanan primer.

Tiga vaksin tambahan tersebut, katanya, yaitu Human Papillomavirus Vaccine (HPV) untuk penyakit kanker, Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) untuk penyakit pneumonia, dan Rotavirus Vaccine (RV) untuk penyakit diare.

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena penyakit kanker serviks. Selain itu, sekitar 36.000 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut. Angka kematian akibat kanker serviks pun tergolong tinggi, yakni sekitar 21.000 kematian pada 2020.

Adapun data Globocan mencatat pada 2021 terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia, dengan angka kematian yang semakin meningkat.

Menurutnya, imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling murah. Karena itu anak perempuan berusia 11 dan 12 tahun perlu segera mendapatkan vaksin tersebut.

“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50 persen, karena mereka datang sudah terlambat,” katanya.

Adapun pneumonia dan diare, ujarnya, merupakan dua dari lima penyebab kematian balita yang tertinggi di Indonesia. Hal itu dapat dicegah dengan imunisasi PCV dan Rotavirus.

Pada 2022, cakupan imunisasi PCV diperluas secara nasional dan diberikan dua kali saat anak berusia 0-11 bulan, dan satu kali saat anak usia 12-24 bulan. Sementara itu, pemberian imunisasi Rotavirus (RV) direkomendasikan sebanyak 3 kali, yakni saat bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan, guna memberikan perlindungan yang tinggi dan merata.

Awalnya, imunisasi tersebut hanya mencakup 21 kabupaten dan kota di RI. Namun, untuk mempercepat penurunan kesakitan dan kematian akibat diare, Kementerian Kesehatan memperluas pemberian imunisasi RV di seluruh Indonesia sejak 2023.

“Introduksi imunisasi Rotavirus memang sudah dilakukan sejak 2022, namun kita lakukan pencanangan dan perluasan secara nasional,” kata Maxi.

Kemenkes juga memberikan imunisasi polio suntik dosis kedua atau IPV2 untuk memperkuat perlindungan dari polio.

Dengan tambahan tersebut, 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin meliputi BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk penyakit tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b.

Kemudian, imunisasi hepatitis B, MMR dan MR untuk campak rubella, OPV atau vaksin polio tetes serta IPV dan IPV2 atau vaksin polio suntik, vaksin TT, DT, dan TD untuk penyakit difteri tetanus, vaksin Japanese Encephalitis (JE) untuk penyakit radang otak, serta HPV, PCV, dan Rotavirus.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

cara mendapatkan voucher shopee gratis ongkir

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster******

Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor

Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kiamat memupuk kegilaan

situs slot 100 new member

Arema FC akhiri kontrak Fernando Valente******

Kami berharap keputusan tersebut dapat membangkitkan semangat tim dan membantu memperbaiki kondisi Arema FC

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Manajemen Arema FC memutuskan untuk mengakhiri kontrak pelatih asal Portugal, Fernando Valente seusai mengalami kekalahan dari PSIS Semarang dengan skor akhir 1-4 dalam laga lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2023/2024.

Manajer tim Arema FC Wiebie Dwi Andriyas di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk meringankan beban yang dirasakan Valente dan memberikan kesempatan bagi tim untuk mendapatkan suasana dan strategi baru.

"Tentu kami berharap keputusan tersebut dapat membangkitkan semangat tim dan membantu memperbaiki kondisi Arema FC yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi," kata Wiebie.

Wiebie menjelaskan, keputusan manajemen tersebut diambil sebagai reaksi cepat dan obyektif atas hasil yang kurang memuaskan. Keputusan tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tim yang saat ini berjuang untuk keluar dari zona degradasi.

Baca juga: Skuad Arema FC mulai latihan perdana jelang kompetisi

Menurutnya, manajemen Arema FC mengapresiasi kontribusi Valente dalam membantu transisi psikologis tim pascaperistiwa tragedi di Stadion Kanjuruhan, pada 1 Oktober 2022. Namun, kebutuhan tim untuk segera bangkit dari posisi degradasi menjadi fokus utama.

Sementara itu, General manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi menyebutkan bahwa ke depan Arema FC harus lebih fokus pada sisa pertandingan yang ada. Ia menambahkan saat ini target utama dari tim berjuluk Singo Edan tersebut adalah keluar dari zona degradasi.

"Keputusan strategis harus diambil, tentu saja target kami jelas, Arema harus bisa lolos dari degradasi," katanya.

Dengan langkah tersebut, manajemen Arema FC berkomitmen mencari solusi terbaik untuk memastikan tim kembali ke jalur kemenangan dan meraih hasil memuaskan bagi pendukung setia Arema FC yang biasa dikenal dengan sebutan Aremania.

Baca juga: Valente nilai Arema FC sudah siap untuk kembali berkompetisi

Sebagai informasi, Fernando Valente ditunjuk sebagai arsitek skuad Arema FC pada Agustus 2023. Namun, performa tim yang diperkuat oleh Dedik Setiawan itu belum mampu keluar dari zona degradasi hingga saat ini.

Tercatat, Arema FC yang sudah melakoni 24 kali pertandingan itu, hanya mampu mengantongi lima kali kemenangan, delapan kali hasil imbang dan 13 kali kalah. Arema FC berada di urutan ke-16 kompetisi dengan total 21 poin.

Fernando Valente merupakan pelatih asal Portugal berusia 64 tahun. Valente pernah menjadi pelatih Liga 2 Portugal, Paredes, pada 2001/2002 dan 2009/2012. Selain itu juga pernah menjadi pelatih S.C. Espinho, Desportivo Aves, C.D. Santa Clara dan Varzim S.C. pada liga Portugal.

Valente juga berpengalaman untuk membesut klub asal Ukraina, Shakhtar Donetsk B pada 2019/2021. Klub terakhir yang diarsiteki ayah pemain Persebaya Ze Valente tersebut adalah Estoril U-23 pada Liga Portugal.

Baca juga: PSIS Semarang cukur Arema 4-1
Baca juga: Ichaka Diarra resmi akhiri kontrak dengan Arema FC

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Wanita Pedang Cang Lei

melonslot

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

otoritas maksimal

prediksi totomacau

Banjir dan longsor terjang Sumbawa Jumat sore, 6.278 jiwa terdampak******

Banjir bandang ini akibat hujan lebat yang terjadi di wilayah hulu Kabupaten Sumbawa sejak pukul 14.30 WITA

Mataram (ANTARA) - Banjir bandang dan tanah longsor terjang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat sore, sekitar pukul 15.30 WITA.

"Banjir bandang ini akibat hujan lebat yang terjadi di wilayah hulu Kabupaten Sumbawa sejak pukul 14.30 WITA," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat melalui pesan WhatsApp di Mataram, Jumat.

Hujan lebat di wilayah hulu tersebut, kata dia, menyebabkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Samapuin hingga mulut kali Desa Labuhan Sumbawa meluap sehingga mengakibatkan banjir yang menggenangi rumah warga.

"Karena debit air yang tinggi mengakibatkan meluapnya air dari tanggul," kata Nurhidayat.

Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Sumbawa, sejumlah wilayah dan korban yang terdampak banjir, meliputi Kelurahan Bugis dengan  370 Kepala Keluarga (KK) atau 1.850 jiwa terdampak.

Baca juga: Ribuan rumah di Sumbawa diterjang banjir

Selanjutnya banjir juga menggenangi Kelurahan Samapuin meliputi RW 02 dengan 20 KK terdampak dan satu rumah hanyut. Sementara di RW 04/RT 06 10 terdampak dan RW 05 sebanyak 60 KK terdampak sehingga total 91 KK dengan 463 jiwa.

Selain itu Kelurahan Pekat meliputi RT 01 dengan 132 KK 132 atau 700 jiwa, RT 02 dengan 102 KK atau 500 jiwa, RT 03 dengan 194  KK 194 atau 1.000 jiwa, sehingga total 428 KK dengan  2.200 jiwa.

Kemudian di Kelurahan Brang Biji, meliputi RW 03/RT 08 dengan 73 KK, RW 03/RT 06 dengan 6 KK 6, RW 02/RT 06 dengan 7 KK, sehingga total terdampak sebanyak 86 KK dengan 344 jiwa.

Kelurahan Brang Bara jumlah yang terdampak 365 KK dengan 978 jiwa dan Kelurahan Lempeh 149 KK dengan 617 jiwa.

Baca juga: Gubernur NTB: Intensitas hujan tinggi penyebab banjir di Pulau Sumbawa

"Secara keseluruhan total yang terdampak banjir sebanyak 1.489 KK atau 6.278 jiwa dan tidak ada korban jiwa," ungkapnya.

Selain banjir bandang, kata dia, terdapat dua titik yang tertimpa tanah longsor dekat PDAM Semongkat dan Berang Dara setelah jembatan area konservasi Demongkat.

Menurutnya, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mengatasi banjir bandang dan tanah longsor tersebut. Salah satunya, melakukan koordinasi dengan desa/kelurahan/kecamatan tempat terdampak kejadian.

Tak hanya itu pihaknya bersama unsur TNI/Polri, desa/kelurahan, kecamatan dibantu masyarakat setempat juga sudah langsung terjun ke lokasi. "Saat ini kondisi air perlahan surut dan warga mulai membersihkan rumah," katanya.

Baca juga: BMKG: Waspadai banjir rob di wilayah pesisir NTB

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024