link gacor maxwin

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

scobet999

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

karya777

Kalangan pengusaha China incar peluang dari "kekuatan produktif baru"******

Harbin (ANTARA) - Ratusan pengusaha, pakar, dan akademisi berkumpul di Resor Ski Yabuli di Provinsi Heilongjiang, China timur laut, dan mendiskusikan berbagai peluang baru yang didapatkan industri manufaktur China dari "kekuatan-kekuatan produktif baru".

"Kekuatan-kekuatan produktif baru" yang dimaksud antara lain seperti bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Sebagai pusat manufaktur dan inovasi, China memiliki sistem rantai pasokan terlengkap di dunia dan talenta yang berlimpah," kata Presiden Panasonic (China) Co., Ltd. Zhao Bingdi dalam forum manufaktur di pertemuan tahunan China Entrepreneurs Forum (CEF) ke-24.

Menurut Zhao, perusahaannya memandang China sebagai pasar yang paling penting, dan berharap dapat mengidentifikasi lebih banyak peluang untuk bersaing dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan China.

Zhou Yuxiang, salah satu pendiri sekaligus CEO Blacklake, perusahaan teknologi yang berbasis di Shanghai, meyakini bahwa rantai industri yang lengkap di China dapat mengubah pengiriman yang fleksibel menjadi keuntungan baru bagi industri manufaktur China.

Zhou mengatakan bahwa setelah mengunjungi lebih dari 90 perusahaan manufaktur, dia menemukan bahwa beberapa di antaranya mengalami kelebihan kapasitas, sementara banyak kebutuhan kustomisasi nonstandar di pasar belum diwujudkan.

Zhou berpendapat bahwa meningkatkan kecepatan pengiriman produk dan kapasitas pengiriman yang fleksibel sangat penting di tengah perubahan pesat dalam tren dan permintaan pasar.

Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan sistem rantai industri yang dikembangkan dengan baik dan kekuatan produktif baru, termasuk AI dan teknologi digital.

Menurut Ye Jun, presiden DingTalk, aplikasi pesan instan di tempat kerja milik Alibaba, AI akan membuka era baru perubahan dan perkembangan teknologi.

Ye mengatakan bahwa AI dan kantor kolaboratif tidak hanya mampu menangani urusan yang berulang secara efisien, tetapi juga menghadirkan transformasi mendalam dalam hal interaksi manusia-komputer, dekomposisi kelompok dan perencanaan tugas, serta pelaksanaan tugas.

Dia menambahkan bahwa pasar membutuhkan perusahaan untuk secara konstan menyentuh "batas maksimal" dari model-model AI skala besar, serta menyerukan agar lebih banyak model industri kecil atau khusus meningkatkan kepastian untuk pelaksanaan tugas tertentu.

"Sistem tool-typeseperti televisi, mobil, dan Dingtalk sangat cocok untuk model berukuran kecil dan menengah, yang output-nya memberikan kepastian. Kami melihat potensi besar untuk AI di bidang ini," kata Ye.

Pada 2001, sekelompok pengusaha China mendirikan Yabuli China Entrepreneurs Forum di Heilongjiang.

Saat ini, forum tersebut telah berkembang menjadi salah satu platform paling berpengaruh bagi para pengusaha di negara tersebut.

Selain serangkaian forum pengusaha, upacara penandatanganan proyek-proyek kerja sama juga diadakan dalam pertemuan tahun ini. Proyek-proyek tersebut berfokus pada bidang-bidang utama, seperti ekonomi digital, bioekonomi, ekonomi salju dan es, energi baru, peralatan canggih, kedirgantaraan, dan material-material baru. Sebanyak 125 proyek telah ditandatangani, dengan total nilai kontrak sekitar 94 miliar yuan (1 yuan = Rp2.177).

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

agengacor

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju pagi berbintang

turbo303

Ribuan pemuda lakukan aksi penolakan hak angket di DPR/DPD/MPR RI******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek dan Pemuda Indonesia Center (PIC) menggelar aksi penolakan penggunaan hak angket dan penolakan pemakzulan Presiden Joko Widodo di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Aksi damai tersebut sempat mendapat kecaman dari massa lainnya yang juga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan berbeda. Meski begitu, situasi tetap kondusif karena aksi tersebut dibatasi oleh barikade aparat Kepolisian bersenjata tameng.

"Seluruh pelajar Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita lihat di sini (depan Gedung DPR RI)," kata Ketua Gerakan Pelajar Solid, Abdul Fakih Ramadani kepada wartawan.

Mereka menyatakan menolak penggunaan hak angket oleh DPR RI. "Kita pelajar dan gerakan aliansi mahasiswa di sini menolak hak angket dan pemakzulan presiden," katanya.

Kelompok pelajar dan mahasiswa tersebut menolak pemakzulan presiden karena dinilai sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Dalam rangka mengamankan aksi yang digelar di depan gedung DPR/DPD/MPR RI, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 2.590 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Baca juga: Siti Zuhro: Hak angket bisa jadi ajang semua kubu buktikan kecurangan
Baca juga: Hak angket hanya membuktikan DPR bekerja untuk rakyat

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

situs bagus slot

Manajemen jelaskan tambahan opsi pelatihan Prakerja tahun ini******

Medan (ANTARA) - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan dalam pelaksanaan program Prakerja 2024 terdapat beberapa perbedaan untuk para peserta yang masuk dalam gelombang tahun ini, termasuk pilihan pelatihan model baru.

"Kalau untuk nilai bantuan tidak ada, kalau dilihat dari model pelatihan yang disediakan ada tambahan satu, yaitu dengan model asinkronus atau on demand video atau kadang orang menyebutnya sebagai pembelajaran mandiri atauself paced learning," ujar Denni ketika ditemui ANTARA usai rangkaian acara Program Kartu Prakerja di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Terkait apakah ada perubahan lain dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada 2024, Denni mengatakan pihak manajemen pelaksana akan melakukan konsultasi dengan Komite Cipta Kerja.

Untuk pelaksanaan Prakerja pada tahun ini pemerintah menargetkan sekitar 1,1 juta orang yang akan mendapatkan manfaat dari program peningkatan kompetensi tersebut. Pendaftaran pertama untuk tahun ini atau gelombang penerimaan ke-63 sejak 2020 telah dibuka pada 23 Februari 2024.

Masing-masing peserta akan mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp4,2 juta per orang, dengan rincian Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri

Sejak 2023 Program Kartu Prakerja sendiri sudah mulai menerapkan skema normal setelah sebelumnya menjadi semi-bansos dalam masa pandemi COVID-19.

Penerimaannya juga menjadi lebih inklusif, tidak hanya pencari kerja dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja, tapi juga pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Adanya perubahan skema yang semakin fokus pada pelatihan tersebut, Denni memastikan pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan bahwa saat Prakerja fokus pada pelatihan.

"Orang kalau kemudian mau mendaftar misalnya tahun ini pasti di dashboard, di depan sendiri sudah ada pengumuman bahwa ini skema normal," katanya.

Baca juga: Manajemen Prakerja ingatkan alumni internet buka ragam potensi kerja

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Xiao Yun Xi Chunyu

tarotogel

Luhut Telanjangi Gagal Tom Lembong Imbas Kritik Kebijakan Nikel Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyerang balik Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong terkait kritik yang diberikan menteri perdagangan tersebut terhadap kebijakan nikel dan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

Serangan balik ia lakukan dengan mengungkit sejumlah 'kegagalan' Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS). 

Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.

Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.

"Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam," ungkapnya dalam video di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

Lihat Juga : Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal-ugalan

Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

"Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," ujar Lembong.

Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

[Gambas:Video CNN]

"Akhirnya mereka cari opsi lain, mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel," kata dia lebih lanjut.

Lembong lantas mencontohkan Tesla yang tidak menggunakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listriknya.

"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0 persen nikel, dan 0 persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt," tutur dia.

Luhut tuduh Tom Lembong bohong

Luhut membantah nada sumbang Tom Lembong soal anjloknya harga nikel. Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

"Jadi, saya gak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini, bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung, saya sedih lihat Anda. Artinya, intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan," tuturnya.

Selain itu, Luhut mengritik Tom soal selama 7 tahun lamanya memberikan 'contekan' kepada Jokowi. Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban Tom yang kala itu menjadi pembantu presiden, yakni menteri perdagangan 2015-2016 dan kepala BKPM 2016-2019.

Lihat Juga : Bos Sampoerna Buka Suara Usai Diklaim Boy Thohir Siap Dukung Prabowo

Luhut meminta Tom Lembong tidak terlalu percaya diri. Menurutnya, ada yang lebih berjasa memberikan 'contekan' kepada Presiden Jokowi di forum-forum internasional.

"Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran (Jokowi), memang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada Pak Presiden (Jokowi) adalah Bu Menteri Luar Negeri Retno," klaim Luhut.

"Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang ngasih note. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu dan sebagai kepala BKPM," tambahnya.

Luhut meminta Tom tidak terlalu banyak berkoar-koar di luar sana, apalagi memberikan cerita bohong tentang pengalaman bekerja di bawah komando Jokowi. Menurutnya, banyak hal-hal sukses yang diraih di pemerintahan Joko Widodo, mulai dari inflasi di bawah 3 persen hingga surplus ekspor 44 bulan berturut-turut.

CNNINdonesia.com masih berupaya minta tanggapan kepada Tom Lembong terkait pernyataan Luhut tersebut.

Lihat Juga : Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN

(skt/agt)