erek 72

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

JakLingko Klaim Aduan Saldo Terpotong Dobel di Transjakarta Berkurang******

PT JakLingko Indonesia mengklaim keluhan atau pengaduan penumpangterkait saldo uang elektronik terpotong dobel di Transjakarta berkurang.

"Jumlah keluhan semakin hari sudah semakin berkurang," kata Direktur Utama JakLingko M Kamaluddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10).

Ia mengatakan sudah mengubah sistem dengan algoritma pengecekan saat tap out sejak pekan lalu. Hal ini dilakukan untuk memastikan saldo kartu sudah terpotong di perjalanan Transjakarta sebelumnya.

Meski demikian, Kamaluddin tidak memberikan data lebih rinci terkait berapa keluhan yang masuk. "Kami akan tindaklanjuti semua keluhan yang masuk ke JakLingko Customer Care," tegasnya.

Kamaluddin pun mengimbau pelanggan yang merasa mengalami dua kali pemotongan , dapat menghubungi JakLingko Customer Care (081260001440).

Saat menghubungi JakLingko Customer Care, pengguna perlu menginformasikan nomor kartu transportasi, jenis kartu, nomor HP, tanggal transaksi, dan titik keberangkatan-titik tujuan.

Sebelumnya, di Twitter, seorang penumpang @Dee_iaz menyentil Transjakarta dengan tudingan korupsi. Ia menumpang bus Transjakarta 7E pukul 06.22 WIB.

Ia menyampaikan bahwa saat turun di tempat tujuan dan diminta oleh supir Transjakarta untuk tap out dan ternyata uang elektroniknya terpotong Rp2.000.

Padahal, ia merasa sudah membayar saat tap in sebesar Rp3.500. Ia pun protes dan meminta uang Rp2.000-nya untuk dikembalikan.

Redaksi masih meminta izin penumpang terkait, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum membalas pesan yang dikirimkan.

Penumpang lain yang diwawancara juga mengeluhkan hal serupa. Mia (30), misalnya. Ia sudah tiga kali mengalami pemotongan saldo double saat menggunakan Transjakarta.

Mia mendapati uang elektroniknya terpotong Rp3.500 saat berangkat dari halte keberangkatan, kemudian terpotong kembali saat keluar sebesar Rp3.500.

"Sudah tiga kali (saldo kepotong double). Jadi awalnya kan aku nggak sadar, karena kan ya seperti biasa, saat berangkat tap in, lalu pas turun tap out. Itu kan dari dulu gitu jadi nggak pernah ngeh kalau bakal kepotong dua kali. Nah sadar itu pas lihat banyak keluhan di sosial media. Jadi iseng deh cek mutasi transaksi dan ternyata kepotong double," katanya.

Hal serupa dialami oleh Rara (25), pemotongan saldo double yang dialami sebanyak dua kali, yakni 10 dan 12 Oktober 2022. Saat itu ia berangkat dari halte Kebayoran menuju halte Tendean.

Awalnya ia tidak menyadari dan tahu terjadi pemotongan saldo dobel setelah melihat kehebohan di sosial media. "Jadi pas tap-in dipotong saldo, terus pas tap out dipotong juga saldo. Jadi, sekali naik Transjakarta bukan Rp3.500, tapi jadi Rp7.000 dah sekarang," kata Rara.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, Transjakarta malah memberikan tarif lebih murah bagi penumpang di jam tertentu.

"Tidak benar. Yang Rp2.000 adalah jam 5-7 pagi. Selebihnya Rp3.500," ujar Anang.

Menurutnya, tarif akan dikenakan saat penumpang selesai menggunakan jasa Transjakarta atau saat turun di lokasi tujuannya. "Sistem sekarang, dipotong ketika tap out," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

BPJT Siap Uji Coba Pembayaran Nontunai Tanpa Henti di Wilayah IKN******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR siap menguji coba sistem pembayaran tol nontunai tanpa henti atau multi lane free flow (MLFF) dengan aplikasi Cantas di Tol Balikpapan-Samarinda, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan selain Tol Balikpapan-Samarinda, pihaknya juga akan menguji coba MLFF yaitu Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, dan Bali-Mandara.

"Untuk persiapan eksposur kita yang lebih bagus bagi IKN Nusantara, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan juga menggunakan sistem tersebut dan uji coba yang termasuk awal," ujar Danang dalam Market Review IDX Channel, dikutip dari Antara, Rabu (26/10).

Menurutnya, BPJT akan melihat respons masyarakat terkait pengetahuan dan pengalamannya dalam menggunakan aplikasi Cantas untuk MLFF ini.

"Kita ingin secara bertahap atau gradual, kita memiliki waktu satu tahun untuk bisa memastikan bahwa cukup banyak masyarakat yang sudah bisa mengakses dan menggunakan dalam melakukan proses transaksi," kata Danang.

Ia menambahkan, kunci utama adalah transisi di mana BPJT tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi Cantas MLFF, namun masih ada gerbang-gerbang tol berbayar yang menggunakan kartu e-toll.

"Ini sambil kita pantau terus, kita juga dalam melakukan adopsi teknologi itu perlu kita melihat kesiapan di masyarakat," ujarnya.

Kementerian PUPR juga berharap bisa bekerja sama dengan produsen handphone di mana sudah terdapat aplikasi Cantas MLFF ini sehingga masyarakat tidak perlu mengunduh lagi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga ingin bekerja sama dengan para produsen mobil di mana pada beberapa kendaraan sudah terdapat aplikasi rute, itu sebenarnya bisa juga langsung terpasang atau embedded di dalam mobil-mobil baru, apalagi untuk mobil listrik bisa langsung dipasang di dalamnya.

"Tantangan dalam penerapan MLFF ini adalah bagaimana masyarakat bisa mengadopsi teknologi ini dengan lebih cepat dan mudah," kata Danang.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melakukan pemasangan tiang sensor (gantry) MLFF di Tol Jagorawi Km 18+370 arah Ciawi dan JORR S Km33+635.

Gerbang tol akan difungsikan dengan gantry enforcement data capture. Jadi kendaraan yang melintas di gerbang MLFF akan di-capture datanya, dan data dari pengguna akan diproses di sistem pusat.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Unilever Tarik Sampo Kering Dove hingga TRESemme di AS******

Perusahaan multinasional asal Inggris, Unilever, menarik sejumlah produk sampo kering aerosol Dove hingga TRESemme karena potensi adanya benzena, bahan kimia yang menyebabkan kanker.

Mengutip CNN.com, Selasa (25/10), produk-produk yang diduga tercemar zat tersebut diproduksi sebelum Oktober 2021 dan didistribusikan di pengecer nasional.

Badan pengawas obat dan makanan (FDA) menyebutkan beberapa produk-produk seperti Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Kelapa Segar, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist dan Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

FDA juga menyatakan konsumen harus berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi UnileverRecall.com untuk instruksi tentang cara menerima penggantian untuk produk yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Procter & Gamble (PG) menarik lebih dari 30 produk perawatan rambut semprot aerosol, termasuk banyak sampo kering dan kondisioner kering, memperingatkan bahwa produk tersebut dapat mengandung benzena.

P&G juga mengeluarkan penarikan serupa untuk lebih dari selusin deodoran dan semprotan aerosol Old Spice dan Secret, memperingatkan bahwa produk tersebut juga dapat mengandung benzena.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata******

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstildan produk tekstil (TPT) telah merumahkan45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengkhianat menyayangi istrinya

<句子>