bukti4d

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah******

PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.

Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Lihat Juga : Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

Anda dan saya berbeda

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]

tujuh belas lagi

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyimpangan Pupuk Subsidi******

Satgas Pangan Polri mengungkap sejumlah temuan terkait stok pangan, khususnya menjelang Lebaran 2024. Salah satunya, ditemukan penyimpangan pupuk subsidi yang dilakukan oleh petani.

"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ujar Wakasatgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin dalam dialog publik di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Namun, Samsul belum merinci kapan dan lokasi di mana terjadinya penyimpangan tersebut.

Menurut Samsul, penyimpangan itu menyebabkan distribusi pupuk subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

"Kemudian dia menjual DO (delivery order)-nya. Tidak lagi ditanam. Dijualah DO pupuk ini sehingga tidak tepat sasaran," jelasnya.

"Tidak menjadikan pupuk bergeser untuk mendukung produksi padi, tapi banyak diselewengkan juga ke sektor-sektor industri seperti perkebunan, kelapa sawit, dan lain-lain ke pihak-pihak swasta," sambung Samsul.

Ia menjelaskan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan Polri lewat Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Oleh sebab itu, ia menyampaikan pihaknya hingga saat ini berupaya agar distribusi pupuk subsidi selalu tepat sasaran. Maka itu, kata dia, polisi bahkan ikut turun ke sawan.

"Makanya tidak heran ketika Satgas Pangan Polri ini turun ke sawah ke sentra-sentra produksi pertanian kita untuk mengecek ini," kata dia.

"Begitu juga dengan alat-alat pertanian yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementan (Kementerian Pertanian). Itu juga kita cek supaya tepat sasaran," sambung Samsul.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Petualangan seorang gadis cerdas

Kejutan Akhir Bulan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi 31 Maret******

Kejutan akhir bulan untuk para pelanggan setia Transmart, nih. Transmart Full Day Sale balik lagi besok, Minggu (31/3) di seluruh gerai di Indonesia.

Jangan sampai lewatkan promo ini karena Transmart kasih diskon gede-gedean dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Serbu Diskon Belanja hingga 50%+20%

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pastikan bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah ya biar bisa nikmati berbagai kemudahan dan promonya. Selamat berbelanja!

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April