lineslot88

pinjol ilegal yang mudah di acc 996Jutaan kata 153500Orang-orang telah membaca serialisasi

《lineslot88》

KBRI Vientiane: Persiapan Pemilu di Laos sudah maksimal******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Vientiane menyatakan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Laos telah berjalan maksimal, termasuk penyiapan tempat pemungutan suara (TPS) 92 orang pemilih pada 10 Februari.

Persiapannya telah dilakukan sejak lama mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT, hingga pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) baru-baru ini, kata Fungsi Pensosbud KBRI Vientiane Aik Retno Utari.

Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Jakarta, Jumat, Aik mengatakan 
pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yakni Kotak Suara Keliling (KSK), melalui pos, dan TPS.

Metode KSK menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang banyak bekerja di pertambangan di negara itu, katanya.

Pemungutan suara dengan metode KSK itu sudah mulai dilakukan di dua tempat di dekat area pertambangan sedangkan metode pos menyasar warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah terpencil di Laos, kata Aik.

"Untuk pos sudah dilaksanakan sejak Januari. Surat-surat suara sudah dikirimkan ke daerah-daerah," katanya.

Adapun pemungutan suara langsung di TPS akan dilakukan di KBRI Vientiane pada 10 Februari, katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Aik mengatakan bahwa surat-surat suara yang telah dikirimkan via pos kepada para pemilih akan dikirim kembali ke KPPSLN setelah dicoblos. Surat-surat suara tersebut kemudian disimpan dan akan dibuka pada saat penghitungan suara pada 14 Februari bersamaan dengan penghitungan suara dari KSK dan TPS.

"Penghitungan suara akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari, dan untuk pos sampai 15 Februari," kata Aik.

Di Laos terdapat 273 orang WNI. Sebanyak 177 orang di antaranya masuk daftar pemilih tetap.  Dari jumlah itu, 92 orang di antaranya akan memberikan suaranya di TPS, sedangkan sisanya mengikuti pemilu dengan metode pos dan KSK.

Baca juga: PPLN Washington DC: 258 surat suara pos sudah diterima per 7 Feb
Baca juga: PPLN Bandar Seri Begawan deklarasikan pemilu damai

Pewarta: Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Biden kecam bencana kemanusiaan akibat serangan Israel di Gaza******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bencana kemanusiaan besar di Jalur Gaza terjadi akibat serangan Israel ke daerah tersebut dan menegaskan hal tersebut harus dihentikan.

Dalam pernyataan yang diyakini menjadi kritiknya yang paling keras terhadap negara sekutunya itu, Biden meyakini bahwa tindakan Israel di Gaza "sudah keterlaluan."

"Sangat banyak orang tidak bersalah yang kelaparan, sangat banyak orang tidak bersalah yang menderita dan sekarat, dan ini harus dihentikan," kata Biden dalam sambutan yang disiarkan di televisi nasional pada Kamis (8/2) waktu setempat.

Presiden AS mengatakan, meski dalam keadaan diplomasi yang memanas, pihaknya telah berdialog dengan pemerintah Mesir, Qatar, dan Arab Saudi demi memastikan sebanyak mungkin bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza.

Negosiasi yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dengan balasan penghentian peperangan yang diperpanjang juga masih berlanjut.

Israel menyebut sekitar 1.200 warganya tewas dan 250 orang lainnya disandera Hamas yang merangsek perbatasan Israel dalam serangan 7 Oktober lalu. Israel memperkirakan saat ini masih ada sekitar 130 sandera ditawan organisasi itu.

Sementara itu, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel ke Gaza sudah hampir mencapai 30 ribu orang, dan sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Baca juga: PBB khawatir konflik regional melebar gegara pernyataan Biden

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang tengah melawat ke Timur Tengah pada Rabu (7/2) mengatakan, respons Hamas terhadap garis besar usulan kesepakatan yang diajukan memberi harapan bahwa kesepakatan dapat tercapai.

Biden mengatakan bahwa Blinken terus "bekerja tanpa lelah" demi mewujudkan sebuah kesepakatan awal yang dapat menjamin penghentian peperangan yang berkelanjutan di Jalur Gaza.

Terlebih, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut serbuan Israel itu menyebabkan 85 persen populasi Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, serta obat-obatan yang akut.

Selain itu, lebih dari satu juta warga Gaza mengungsi di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang berbatasan dengan Mesir. Meski demikian, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu justru berencana akan meneruskan peperangan ke Kota Rafah.

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Rabu menyebut rencana Netanyahu tersebut akan membawa bencana bagi rakyat Palestina, khususnya yang mengungsi di Rafah.

"Militer Israel punya kewajiban khusus, saat melakukan operasinya di sana ataupun di tempat lain, supaya mereka melindungi nyawa orang sipil yang tidak bersalah, khususnya orang sipil yang mengungsi ke Gaza selatan akibat operasi militer di bagian utara daerah itu," kata dia.

"Apabila tidak ada pertimbangan melindungi masyarakat sipil sebanyak itu di Gaza, operasi militer yang berjalan saat ini akan menjadi bencana bagi mereka, dan itu bukanlah hal yang akan kami dukung," tegas Kirby seperti dilansir Anadolu.

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Kemlu bantu menangkan gugatan perdata kasus kematian Adelia Lisao******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri berhasil membantu memenangkan gugatan ganti rugi dalam sidang perdata mendiang Adelina Lisao, pekerja migran Indonesia asal NTT yang diduga dianiaya majikan dan meninggal dunia pada 2018.

Gugatan tersebut diajukan oleh ahli waris mendiang Adelina Lisao, Yohana Banunaek, dengan fasilitasi dari Kemlu melalui Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia.

“Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, YA Dato Anand Ponnudurai, pada Kamis, 8 Februari 2024 pukul 14.00 waktu setempat telah mengabulkan gugatan tersebut, dengan memberikan ganti rugi senilai 750.000 ringgit Malaysia (setara Rp2,45 miliar) bagi mendiang,” kata Kemlu RI pada Jumat.

Ganti rugi tersebut termasuk 250.000 ringgit (sekitar Rp818 juta) untuk kesusahan dan 500.000 ringgit (sekitar Rp1,6 miliar) untuk penderitaan yang dialami Adelina.

Hakim juga membebankan 25.000 ringgit (sekitar Rp81,8 juta) biaya perjalanan yang dikeluarkan ahli waris untuk datang ke Malaysia, dan bunga 5 persen per tahun yang dihitung sejak kasus didaftarkan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada Agustus 2023.

Bunga tersebut akan dikenakan kepada para tergugat hingga ganti rugi dibayarkan.

Sebelumnya pada 30 November 2023 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah mengabulkan gugatan untuk penggantian biaya pemakaman sebesar 21.427,57 ringgit (sekitar Rp70 juta) dan pembayaran gaji yang tidak dibayarkan oleh majikan sebesar 54.000 ringgit (setara Rp176,8 juta).

“Hakim tetap mengabulkan gugatan ini meskipun tanpa kehadiran para tergugat, yaitu mantan majikan Adelina, serta pengacaranya,” kata Kemlu dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Ibu kandung Adelina Lisao ikuti sidang penetapan ahli waris di Penang

Pada Februari 2018, Adelina Lisao ditemukan di rumah majikannya dengan kondisi luka memar di kepala, tangan, dan kaki akibat penganiayaan serta adanya pembiaran (pengabaian).

Adelina Lisao meninggal dunia pada 11 Februari 2018 di Rumah Sakit Bukit Mertajam, Penang, sehari setelah dibawa keluar dari rumah majikannya.

Menurut Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu telah mengupayakan keadilan bagi Adelina melalui jalur hukum pidana hingga banding ke Mahkamah Persekutuan di Putrajaya.

Namun, pada 23 Juni 2022, upaya tersebut kandas setelah Hakim Mahkamah Persekutuan menguatkan putusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan untuk membebaskan majikan Adelina dari dakwaan pembunuhan.

Jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia bersama Firma Hukum Pressgrave & Matthews tetap mengupayakan keadilan bagi mendiang Adelina Lisao melalui jalur perdata hingga diperolehnya putusan sidang ganti rugi tersebut.

Wanton menyambut baik keputusan Hakim yang mengabulkan gugatan ganti rugi kepada ahli waris mendiang Adelina Lisao.

"Hasil sidang ini menunjukkan adanya keadilan bagi mendiang Adelina Lisao dan bagi keluarga yang ditinggalkan", ujarnya.

Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak-hak Adelina Lisao menjadi prioritas pemerintah Indonesia sejak awal.

“Putusan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para majikan yang memperlakukan pekerja migran Indonesia secara tidak manusiawi,” tuturnya.

Baca juga: Perjalanan Yohana Banunaek mencari keadilan untuk Adelina Lisao

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cicilan kredivo 10 juta、beli hp tanpa kartu kredit、demopragmaticplay

Terkait：hari gacor、gamepools、jokerbet303、deposit slot via shopeepay 5000、casino 228 slot、ratucasino88、mahjong ways demo slot、dorahoki、situs terpercaya gacor、tebak angka jitu

---

---

bab terbaru：pinjaman online langsung cair tanpa ribet（2024-06-11）

Perbarui waktu：2024-06-11