360kredi legal atau ilegal

situs slot gacor 2023 terpercaya 172Jutaan kata 573909Orang-orang telah membaca serialisasi

《360kredi legal atau ilegal》

Gus Baha apresiasi kinerja Polri wujudkan pemilu aman dan damai******

Jakarta (ANTARA) - KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qu’ran, Lembaga Pendidikan Pengembangan Ilmu Al Quran (LP3IA), Rembang, Jawa Tengah, mengapresiasi kerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas upaya keras yang tak kenal lelah menjalankan tugas menjaga pelaksanaan Pemilu aman dan damai," kata Gus Baha dalam keterangan pers Humas Polri di Jakarta, Rabu.

Hal itu diungkapkan usai menerima silaturahim Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri yang dipimpin Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko di kediamannya, pagi tadi.

Dalam kesempatan tersebut, itu Gus Baha mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa setelah pemungutan suara yang berlangsung 14 Februari lalu.

Gus Baha menilai Pemilu 2024 yang berlangsung aman dan damai ini menunjukkan kemajuan demokrasi yang semakin membaik.

Menurut dia, upaya ini tidak lepas dari peran Polri dalam mengamankan pesta demokrasi lewat Operasi Nusantara Cooling System.

Gus Baha menambahkan, bahwa dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah implementasi dari nilai-nilai dasar dan ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk negara dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

"Seluruh pihak harus tetap menjaga kerukunan, kondusifitas dan persatuan. Pemilu yang telah berjalan lancar, aman dan damai ini adalah wujud kemajuan demokrasi," ujar Gus Baha.

Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko juga menyampaikan ucapan berterima kasih Polri telah menerima kunjungan kali kedua Tim Ops NCS Polri ke kediaman Gus Baha.

Menurut Gatot, dengan dukungan dari Gus Baha, Kiai, dan para Habaib serta tokoh agama lainnya, Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai.

"Apa yang disampaikan oleh para tokoh agama merupakan upaya penyejuk bagi umat agar terhindar dari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata Gatot.

Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Preemtif Brigjen Pol. M Rudy Syafirudin menambahkan, upaya yang dilakukan para ulama dan tokoh agama lainnya merupakan bagian pencegahan. Sehingga Pemilu 2024 bisa berlangsung aman dan damai tanpa perpecahan.

“Ucapan terima kasih atas dukungan tokoh agama yang telah memberikan doa sebagai upaya pencegahan agar kondusif," kata Rudy.

Baca juga: Kaops NCS Polri sowan ke Gus Baha jaga pemilu damai
Baca juga: Bamusi: Ceramah Gus Baha "digoreng" untuk politik adu domba
Baca juga: Muzani apresiasi pemikiran Gus Baha terkait politik Indonesia
Baca juga: Polri apresiasi peran ulama wujudkan pemilu damai

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

AHY sebut Prabowo mendorong dirinya berperan di pemerintahan ke depan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut calon presiden Prabowo Subianto mendorong dirinya untuk bisa berperan di pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan AHY saat menjawab pertanyaan wartawan soal ada tidaknya pembahasan alokasi kursi menteri dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Selasa (20/2) malam.

“Beliau mengucapkan selamat (atas amanah sebagai menteri Jokowi) dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan,” kata AHY di Jakarta, Rabu.

Pertemuan AHY dengan Prabowo dilakukan di suatu tempat, Selasa (20/2). Pertemuan itu diunggah AHY di akun Instagram @agusyudhoyono.

Niat AHY menemui Prabowo adalah untuk melaporkan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY merasa perlu melaporkan amanah yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo selaku senior sekaligus capres yang didukung partainya.

Adapun meski mendapat dorongan untuk berperan di pemerintahan lima tahun ke depan, AHY mengaku belum membahas secara spesifik mengenai tugas apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan, jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

“Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu,” jelasnya.

Baca juga: AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan

Baca juga: AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：romeoslot、java138 slot、syarat kredit hp di kredivo

Terkait：daftar link judi slot、situs slot terpercaya gacor、imbajo、akun bo slot、sboslot99、pinjol tenor panjang bunga rendah、55 slot、mpo76 slot、trik maxwin olympus hari ini、imbagacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：dhltoto（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

slot mudah

daftar fintech resmi ojk 2021

bayar kredivo di shopee

slot gacor ukraina

banyak rupiah pinjol

pinjam uang bri

cara meminjam uang di shopeepay

100 buku tafsir mimpi 2d

cara menghasilkan uang saldo dana

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Dunia Seribu Rumah

ligacapsa

KPU Demak distribusikan logistik pemilu susulan ke sepuluh desa******

Demak (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Umum 2024 ke sepuluh desa yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada 24 Februari 2024 karena wilayah itu sebelumnya terdampak bencana banjir.

"Total logistik yang dikirimkan ke sepuluh desa sebanyak 570 kotak suara yang di dalamnya terdapat lima jenis surat suara, yakni surat suara pemilu presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten serta logistik pemilu lainnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak Siti Ulfaati di Demak, Kamis.
KPU Demak menyiapkan tiga truk untuk mendistribusikan logistik ke sepuluh desa dengan jumlah keseluruhan 114 tempat pemungutan suara.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Untuk pendirian TPS di sepuluh desa tersebut, dijadwalkan tanggal 23 Februari 2024 atau H-1 pemilu susulan. Dari rencana pendirian 114 TPS, nantinya dipusatkan di 59 titik.

"Namun, bisa saja berubah. Untuk itulah, kami minta dimutakhirkan barang kali ada penambahan titik lokasi TPS," ujarnya.

Ia mencontohkan untuk pendirian 19 TPS di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, rencananya dipusatkan di MTs Nahdlotussibyan. Namun, secara umum masih dalam proses identifikasi jajarannya.

Baca juga: Pemilu susulan pada 10 desa di Demak digelar 24 Februari

Sementara pergeseran logistik pemilu ke TPS, dijadwalkan H-1 atau pagi harinya saat pelaksanaan pemilu.

Dari sepuluh desa yang nantinya menyelenggarakan pemilu susulan, masih ada satu desa yang terendam banjir, yakni Desa Wonorejo. Namun, untuk lokasi TPS aman dari banjir karena lebih tinggi, namun akses masuk ke TPS masih tergenang.

"Di desa setempat ada 18 TPS yang nantinya dipusatkan di dua sekolah, yakni SDN 1 dan 1 Wonorejo. Sebanyak enam TPS di antaranya di SDN 1 Wonorejo dan 12 TPS di SDN 2 Wonorejo," ujarnya.

Kesepuluh desa yang menggelar pemilu susulan, yakni Desa Wonoketingal, Cangkring, Cangkringrembang, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplikwetan, Wonorejo, Karanganyar, Ketanjung, dan Jatirejo. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 114 TPS.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari
Baca juga: KPU Demak inventarisasi kecamatan yang siap rekapitulasi hasil pemilu

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Gambar Dewa Takdir

vipslot77

Menteri Pemberdayaan Perempuan Israel "bangga" atas kehancuran Gaza******

Yerusalem (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan Israel May Golan mengatakan dia “bangga” atas kehancuran yang disebabkan oleh tentara Israel di Jalur Gaza.

Ketika ia berbicara dalam sesi yang diadakan oleh Knesset (parlemen Israel) pada Rabu malam, Golan mengancam pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, dengan pemenggalan kepala atau penangkapan.

“Kami tidak malu dengan mengatakan bahwa kami ingin melihat tentara IDF (tentara Israel) menangkap Sinwar dan terorisnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan menyeret mereka melintasi Jalur Gaza dalam perjalanan ke ruang bawah tanah Otoritas Penjara,” katanya. dalam video pidatonya yang beredar luas.

“Saya pribadi bangga dengan keruntuhan Gaza, dan bahwa setiap bayi, bahkan 80 tahun dari sekarang, akan menceritakan kepada cucu-cucu mereka apa yang dilakukan orang-orang Yahudi,” katanya.

“Tidak ada merpati dan tidak ada ranting zaitun, hanya pedang untuk memenggal kepala Sinwar, itulah yang akan dia terima dari kita,” ujar dia lagi.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan sedikitnya 29.410 korban dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Hampir 70.000 orang terluka.

Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Untuk pertama kalinya sejak pembentukannya pada tahun 1948, Israel dituntut atas genosida di Mahkamah Internasional, badan peradilan tertinggi PBB.

Keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Pimpinan badan PBB sebut warga sipil Gaza dalam "malapetaka ekstrem"
Baca juga: Malaysia kecewa DK PBB gagal tangani situasi kritis di Jalur Gaza
Baca juga: Menlu Turki dan AS bahas kepastian gencatan senjata penuh di Gaza

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Bermain game online di dunia lain

situs slot yang terpercaya

Presiden Jokowi resmikan 27 ruas jalan di Sulawesi Selatan******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada Kamis.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahimpada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun dan memperbaiki 201 kilometer jalan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

"Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai," ujarnya.

Menyebut bahwa alokasi anggaran akan terus ditingkatkan, Presiden berharap pembangunan ruas-ruas jalan akan memberi banyak manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

"Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus, akan memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi," katanya.

Salah satu warga setempat, Indriyani, mengaku sangat bersyukur dengan pembangunan ruas jalan tersebut. Menurut dia, jalan yang tadinya rusak dan banyak menimbulkan korban jiwa kini sudah lebih baik.

"Alhamdulillahsudah baik, sudah bersih tidak ada berlubang lagi. (Sebelumnya) parah, rusak-rusak sampai ada korban jiwa meninggal kecelakaan," ujar Indriyani.

Seorang warga lain, Syahrir, turut merasakan manfaat dari keberadaan jalan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya mewakili warga setempat sangat berterima kasih atas Instruksi Presiden programnya jalanan inpres kami masyarakat disini terkhusus Pangkep itu sangat berterima kasih atas program Pak Jokowi ini. Kami sangat menikmati dan terima kasih atas 10 tahunnya Pak Jokowi," katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.

Baca juga: Pemerintah siapkan Rp15 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2024
Baca juga: PUPR-Satgas IKN lakukan perbaikan jalan longsor akses Kota Nusantara
Baca juga: Jokowi lihat perbaikan ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Purwodadi Jateng

Perjalanan luar biasa komik Amerika

jktgame

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Umat manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

situs gacor

KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bakal menindaklanjuti sekaligus melakukan evaluasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

"Tentunya ini menjadi perhatian KPU, baik untuk KPU tindak lanjuti saat ini, ataupun untuk KPU evaluasi di kemudian hari pasca-Pemilu 2024 dan KPU akan perbaiki dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya," kata Idham di Jakarta, Rabu.

Dalam data yang diungkapkan Bawaslu, pihaknya merekomendasikan melakukan PSU di 1.496 TPS dengan perincian 780 PSU, 132 pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 pemungutan suara susulan (PSS).

Adapun alasan kenapa pemungutan suara harus dilakukan, kata dia, karena diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga dapat memberikan suara di TPS.

Selain itu, juga terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang tempat mencoblosnya tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah memilih.

Di samping itu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam formulir pindah memilih serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Batas waktu untuk pelaksanaan PSU adalah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen
Baca juga: KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024

menjadi seekor anjing

daftar slot gacor maxwin

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.



Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.



"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.



Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.



“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.



Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.



"Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.



Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.



Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.



"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).



Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

《360kredi legal atau ilegal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，id gacor server thailandHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《360kredi legal atau ilegal》bab terbaru。