cara mendapatkan voucher gratis ongkir di shopee

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

slot88 login alternatif

Politik Kemarin, PBNU netral hingga isi pertemuan Jokowi******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/1), mulai dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon Pilpres 2024 hingga Presiden Jokowi bicara politik saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Berikut rangkuman berita seputar politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya setelah bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

2. Presiden Jokowi akui bicara politik dengan Sri Sultan HB X

Presiden Joko Widodo mengakui dirinya membicarakan politik global hingga nasional dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pertemuan di Keraton Kilen Yogyakarta, Minggu (28/1).

“Ya banyak, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional,“ kata Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerja di Magelang, Jawa tengah, Senin (29/1), sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Selengkapnya di sini.

3. Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

4. KPU RI siapkan sanksi terhadap anggota KPU yang terjaring OTT

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

5. Prabowo tidak rela lihat koruptor terus mencuri uang rakyat

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak rela melihat rakyat Indonesia masih dilanda kesusahan dan enggan melihat koruptor terus mencuri uang rakyat.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan mandat serta dukungan dari rakyat agar bisa memenangi Pilpres 2024.

"Saya tidak rela melihat rakyat saya masih ada yang susah hidupnya. Saya tidak rela koruptor-koruptor itu terus-menerus mencuri uang rakyat. Saya butuh dukungan saudara, saya butuh mandat dari rakyat Indonesia. 14 Februari (2024) berikanlah mandat kepada Prabowo-Gibran," kata Prabowo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pemanggil Loli-ku

solo333 slot

Dubes Najib ajak WNI kawal pemilu jurdil******

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol dan Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO)  Muhammad Najib mengajak masyarakat Indonesia  melakukan pengawalan agar Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

"Mari kita kawal agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil supaya dapat melahirkan pemerintahan yang legitimate," kata Dubes Najib saat dihubungi ANTARA pada Selasa.

Dubes Najib juga mengimbau kepada seluruh home staff, staf lokal dan staf honorer KBRIuntuk tidak membawa atau menggunakan simbol-simbol partai atau pasangan capres-cawapres ke KBRI atau ke wisma duta.

"Pilihan pribadi cukup disimpan di hati sebagai bentuk netralitas sebagai ASN," katanya menambahkan.

Najib menjelaskan bahwa KBRI terus berupaya agar penyebaran informasi dan edukasi tentang pentingnya pemilu menjangkau WNI, bukan hanya di Madrid saja, namun di seluruh wilayah Spanyol.

"PPLN bersama Panwaslu juga sudah aktif melakukan berbagai sosialisasi dengan mendatangi kota-kota tempat WNI tinggal dan mengorganisasi pertemuan-pertemuan," katanya.

KBRI, lanjut Najib, juga memanfaatkan media sosial dan kekonsuleran untuk berkomunikasi dengan WNI, menyebarkan informasi serta menjawab sejumlah pertanyaan lainnya.

"Kita juga menyediakan informasi terkait pemilu, termasuk informasi teknis seperti proses pendaftaran, pemilihan, jadwal serta informasi penting lainnya", kata Dubes.

Najib mengaku bahwa sebagai Dubes, dirinya juga aktif membagikan di media sosial tentang pemikirannya lewat saluran Youtube Wisma Duta RI Madrid.

"Saya aktif mendorong pendidikan kritis terhadap media mengenai pemilu untuk membantu masyarakat memahami dan menilai informasi dengan bijak. Semua itu upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendukung pelaksanaan pemilu yang damai".

Sementara itu, menurut laporan tim PPLN, antusiasme WNI di Spanyol ini terhadap pemilu sangat tinggi dan itu terbukti dari banyaknya pertanyaan seputar pemilu.

"Saya berharap semua bisa menggunakan hak pilihnya. Kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah dewasa dalam berdemokrasi," katanya.

Dubes menambahkan bahwa pemilu bukan saja jujur dan adil, namun harus dilakukan dengan riang gembira, sesuai dengan namanya, Pesta Demokrasi. Oleh karenanya, KBRI Madrid akan mengadakan acara silaturahmi dengan menyajikan masakan Indonesia pada hari pelaksanaan pemilu.

"Saya juga mengajak agar WNI yang datang nanti bisa berpakaian sesuai dengan daerah asalnya masing-masing, sehingga akan nampak warna-warni suasana gembira pada saat pemilu nanti".

Menurut data yang diperoleh dari KBRI Madrid, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di sana sebanyak 1.567 orang berdasarkan penetapan tahun 2023.

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

cara pinjam uang di mandiri

Tawuran di Bassura dipicu saling ejek, lima polisi terkena lemparan batu******

Jakarta (ANTARA) - Lima anggota Samapta Polres Metro Jakarta Timur mengalami luka di bagian kaki akibat lemparan batu saat melerai aksi tawuran antara warga RW 01 dan RW 02 di kawasan Basuki Rahmat (Bassura), Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi.

Diketahui, tawuran itu terjadi karena adanya ejekan dan provokasi menggunakan bambu yang dilakukan beberapa orang pemuda, sehingga menyulut emosi pihak lainnya di lokasi itu. 

"Benar tadi pagi ada tawuran sekitar pukul 06.00 WIB. Tidak ada warga yang terluka, hanya anggota yang mengalami luka di bagian kaki akibat lemparan batu," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Nicholas Ary Lilipaly saat ditemui di kawasan Jalan Basuki Rahmat (Basura), Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Minggu.

Kendati demikian, tak satu pun warga yang terlibat dalam aksi itu diamankan polisi.

“Enggak ada (yang diamankan),” kata Kapolres Metro Jakarta Timur itu. 

Nicolas menjelaskan pemicu aksi itu karena ada lima orang pemuda mengendarai sepeda motor mengacungkan bambu dan batu ke arah warga RW 01. Pemuda warga RW 01 menganggap bahwa kelima orang itu berasal dari RW 02.

"Melihat aksi tersebut, pemuda warga RW 01 tersulut dan terjadilah aksi tawuran di antara kedua warga dengan menggunakan petasan dan batu," kata Nicholas.

Namun, aparat kepolisian yang langsung datang ke lokasi tawuran dapat meredam dan menyelesaikannya dengan cepat.

Sementara, kelima orang provokator itu saat ini belum diketahui identitasnya, namun aparat kepolisian akan melakukan penyelidikan.

"Lima orang tersebut masih dalam penyelidikan. Akibat lima orang provokator ini, kedua warga saling menyalahkan," paparnya.

Sementara barang bukti yang diamankan berupa batu dan petasan. "Tidak ada senjata tajam yang kami amankan," kata Nicholas.

Aparat kepolisian yang didampingi aparat Kecamatan Jatinegara langsung mengumpulkan warga dari kedua belah pihak untuk melakukan deklarasi damai.
 

"Saya sudah kumpulkan. Langkah selanjutnya rekonsiliasi atau deklarasi damai antara warga RW 01 dan RW 02," ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Taman Basura, Prumpung, salah satu warga RW 02, DWI mengatakan pemuda warga RW 01 menyerang lebih dulu menggunakan batu dan petasan.

"RW 01 menyerang lebih dulu menggunakan petasan. Kasihan banyak anak-anak kecil dan lansia yang ada di rumah," kata dia.

Sementara warga RW 01 menganggap bahwa warga RW 02 menyerang lebih dahulu, sehingga warga RW 01 menyerang balik.

"Saya ingatkan, kepada warga jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang di luar sana. Ini disinyalir ada warga lain yang memprovokasi agar kedua belah pihak melakukan aksi tawuran," tambah Kapolres Jaktim.

Baca juga: Polisi minta warga Manggarai tak terprovokasi ajakan tawuran

Baca juga: Heru: Lurah hingga wali kota perlu komunikasi ke warga cegah tawuran

Baca juga: Warga deklarasikan "Kampung Siaga" untuk cegah tawuran di Jaksel

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Putri tertua dari keluarga terkenal

cara agar youtube dapat adsense

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.


Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Guizhou Fengyun

sensasi maxwin

Airlangga: Indonesia sebagai salah satu negara dengan inflasi rendah******

Tentu kerja sama yang baik antara pusat, pemerintah daerah Bank Indonesia dan TPID-TPID

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan inflasi rendah pada 2023 jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
 "Kita lihat dibandingkan dengan negara lain kita menjadi salah satu dari negara dengan inflasi rendah, yang di bawah kita hanya Jepang yang angkanya mirip dengan kita kemudian Saudi, Italia dan China," kata Menteri Airlangga di Jakarta, Senin. Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam konferensi pers hasilHigh Level Meeting(HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41 persenmonth to month(mtm) sehingga inflasi IHK 2023 menjadi 2,61 persen secara tahunan atauyear on year(yoy). Sementara dibandingkan dengan negara G20 lain, Indonesia lebih baik dari Argentina, Turki, Rusia, India bahkan Amerika Serikat. Capaian inflasi Indonesia di tahun 2023 yang besarnya 2,61 persen itu terjaga di dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen. Menko Airlangga menuturkan pencapaian inflasi Indonesia 2023 tersebut merupakan kerja sama seluruh pihak terkait, termasuk di dalamnya pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik serta kementerian/lembaga lain. "Tentu kerja sama yang baik antara pusat, pemerintah daerah Bank Indonesia dan TPID-TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) ini menjadi contoh kerja sama yang solid," ujarnya. Inflasi 2023 menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yang tercatat di level 5,51 persen. Menko menuturkan di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tahun ini merupakan yang terendah sejak tahun 2000. Beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target di antaranya Eropa (2,4 persen), Jepang (2,8 persen), Amerika Serikat (3,1 persen), Korea Selatan (3,2 persen), Jerman (3,2 persen), Inggris (3,9 persen), Rusia (7,5 persen), Turki (62,0 persen), dan Argentina (160,9 persen).

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Rupiah awal pekan meningkat saat pasar nantikan rilis inflasi domestik

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

bintang ajaib

akun slot gacor maxwin

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.

Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024