kezototo

situs lagi gacor hari ini 166Jutaan kata 822722Orang-orang telah membaca serialisasi

《kezototo》

Ketua PBNU minta semua pihak sebarkan pesan damai usai pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi meminta semua pihak untuk menyebarkan pesan damai usai pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.

"Semua tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, diharapkan dapat memberikan nasihat damai. Khusus bagi umat Islam, mari bersiap menyambut bulan suci Ramadan dan beribadah lebih giat lagi menjemput malam Lailatul Qadar," kata Gus Fahrur, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

Gus Fahrur meminta semua pihak berwenang menjaga kedamaian usai pemilu. Untuk penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, kemudian pemerintah hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat sesuai data yang masuk.

Mengenai hasil Pemilu 2024, Gus Fahrur berharap semua pihak dapat bersabar menunggu pengumuman resmi KPU dan menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum atau tidak jelas, apalagi menimbulkan provokasi di masyarakat.

Baca juga: PBNU hadirkan Gerakan Kawal Kemenangan demi jaga kedamaian usai pemilu

Menurutnya, pada era media sosial seperti sekarang ini, informasi begitu bebas berkeliaran sehingga dengan mudah bertebaran hoaks atau editan.

"Serahkan urusan pemilu kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang untuk melakukan penghitungan suara secara cermat dan hati-hati. Mari kita berbaik sangka saja agar suasana kondusif, rukun, dan tetap tenang," ujarnya.

Gus Fahrur mengingatkan pihak yang tidak berwenang jangan membuat pernyataan yang tidak jelas dan turut menjaga ruang publik agar tetap nyaman.

"Masyarakat tetap percaya kepada pemerintah. Insyaallahsemua bekerja dengan baik dan diawasi oleh semua kalangan. Jika ada kecurangan silakan dilaporkan," kata Gus Fahrur.

Baca juga: PBNU yakini hasil pemilu bisa diterima dengan baik oleh semua pihak

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Gus Yahya ingatkan presiden terpilih tepati janji dan sayangi rakyat
Baca juga: Ketua PBNU: Siapapun yang jadi presiden wajib didukung masyarakat

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Banjir bandang dan tanah longsor kembali terjang Sumbawa******

Banjir bandang dan tanah longsor ini akibat hujan dengan intensitas tinggi

Mataram (ANTARA) - Banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, mengatakan banjir dan tanah longsor ini terjadi di Desa Labangkar dan Desa Ropang. Keduanya berada di Kecamatan Ropang, Sabtu (24/2) pukul 16.30 Wita.

"Banjir bandang dan tanah longsor ini akibat hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu di Kecamatan Ropang," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengungkapkan akibat banjir bandang tersebut puluhan rumah di Desa Labangkar terendam banjir. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan tanah longsor sehingga menyebabkan kerugian materi.

"Tanah longsor ini terjadi di pemukiman warga yang bila tidak ditangani akan berdampak meluas ke pemukiman warga lainnya," terang Nurhidayat.

Baca juga: LHK NTB: Banjir Kabupaten Sumbawa akibat curah hujan tinggi
Baca juga: Empat kabupaten di Pulau Sumbawa diterjang banjir

Menurut dia, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir di Desa Labangkar sebanyak 30 KK, sedangkan, jumlah rumah yang terdampak longsor ada empat unit.

Sedangkan di Desa Ropang, longsor mengakibatkan terlepasnya besi plat bordes jembatan di desa setempat sehingga mengganggu akses pengguna jalan.

"Kebutuhan mendesak yaitu pembangunan bronjong penahan tebing pemukiman dan penanganan perbaikan jembatan limpas Desa Ropang," ujarnya.

Menurut Nurhidayat, kondisi saat ini air sudah surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing dan membersihkan bekas banjir bandang di jembatan penyeberangan Desa Labangkar.

"Jadi semua ikut terlibat membantu warga baik dari BPBD Kabupaten Sumbawa, TNI/Polri, unsur kecamatan, unsur desa, relawan kebencanaan dan masyarakat," katanya.

Baca juga: Kerusakan hutan dan hilangnya kawasan resapan picu banjir NTB
Baca juga: BPBD: Banjir bandang di Sumbawa disebabkan oleh penebangan liar

Sebelumnya pada Rabu (21/2) sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa juga diterpa bencana banjir dan tanah longsor akibat tingginya intensitas hujan.

Di antara wilayah yang terdampak tersebut, antara lain Desa Kalabeso, Desa Labuhan Burung, dan Desa Jurumapin yang berada di Kecamatan Buer. Kemudian banjir juga terjadi di Desa Marente, Kecamatan Alas.

Akibat banjir tersebut, jembatan penghubung antara Desa Kalabeso ke Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer terputus. Tidak hanya itu, tanggul penahan tebing di bagian kiri dan kanan jembatan penghubung tersebut ikut ambruk sekitar 60 meter.

Kemudian areal pertanian sekitar 25 hektare terendam banjir dan mengakibatkan gagal panen, termasuk 52 KK juga ikut terdampak banjir bandang tersebut.

Sementara di Desa Marente, Kecamatan Alas, banjir bandang mengakibatkan jembatan penghubung antara Dusun Marente Loka dan Dusun Beru Marente terputus.

Baca juga: Sejumlah provinsi berpotensi diguyur hujan sedang-lebat pada Minggu
Baca juga: BPBD evakuasi warga terdampak banjir di Lampung Selatan
Baca juga: Pj Gubernur Jatim tinjau lokasi bencana alam di Pamekasan

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：trik pasang togel menang terus、cara cicil hp di shopee tanpa kartu kredit、wedebola

Terkait：cara memasang togel lewat hp、cara daftar kredivo cicilan 12 bulan、kode angka jitu hongkong、sarangbobet、prediksi togel hongkong 4d、tarikan paito hk malam ini、palace88bet、slot tergacor saat ini、enakbet、masterslot

---

---

bab terbaru：situs langsung maxwin（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05