cara pasang togel online

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Gelombang PHK Hantui Perusahaan Raksasa Disney******

Perusahaan raksasa Disneyikut bersiap menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHKyang juga dialami banyak perusahaan di dunia.

Tidak hanya akan melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja, perusahaan juga telah menerapkan pembekuan perekrutan hingga membatasi perjalanan karyawan. Disney mengaku PHK dilakukan untuk memotong biaya perusahaan.

Dalam memo yang dikirim ke jajaran eksekutif perusahaan, CEO Disney Bob Chapek menulis pilihan itu adalah hal yang sulit. Tapi mereka tetap harus mengambil keputusan tersebut.

Lihat Juga : PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia

Kabar PHK itu dipublikasikan empat hari setelah Disney mempresentasikan hasil pendapatan kasar yang membuat saham perusahaan jatuh ke harga terendah dalam lebih dari dua tahun.

Sementara perusahaan melihat langganan untuk Disney+ yang didukung iklan secara signifikan melampaui ekspektasi Wall Street. Disney melaporkan kerugian operasional untuk segmen streaming sebesar US,47 miliar untuk kuartal yang berakhir 1 Oktober 2022.

Berikut memo lengkap yang disampaikan Chapek kepada jajaran direksinya.

"Saat kita memulai tahun fiskal 2023, saya ingin berkomunikasi dengan Anda secara langsung tentang upaya manajemen biaya yang saya dan Christine McCarthy rujuk pada panggilan pendapatan minggu ini.

Upaya ini akan membantu kami mencapai tujuan penting untuk mencapai profitabilitas Disney+ pada tahun fiskal 2024 dan menjadikan kami perusahaan yang lebih efisien dan gesit secara keseluruhan. Hal ini terjadi dengan latar belakang ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh semua perusahaan dan industri kita.

Sementara faktor-faktor makro ekonomi tertentu berada di luar kendali kita, tapi tujuan kita adalah untuk memenuhi tujuan. Maka ini mengharuskan kita semua untuk terus melakukan dan mengelola hal-hal yang dapat kita kendalikan, terutama, biaya kita. Anda semua akan memiliki peran penting dalam upaya ini.

Untuk lebih jelasnya, saya yakin dengan kemampuan kami untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan dalam tim manajemen ini untuk membawa kami ke sana.

Untuk membantu memandu kami dalam perjalanan ini, saya telah membentuk satuan tugas struktur biaya pejabat eksekutif: CFO kami, Christine McCarthy dan Penasihat Umum, Horacio Gutierrez. Bersama saya, tim ini akan membuat keputusan gambaran penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita.

Kami tidak memulai pekerjaan ini dari awal dan telah menetapkan beberapa langkah selanjutnya-yang saya ingin Anda dengar langsung dari saya.

Pertama, kami telah melakukan tinjauan ketat terhadap pengeluaran konten dan pemasaran perusahaan, bekerja sama dengan pemimpin konten kami dan tim mereka. Meskipun kami tidak akan mengorbankan kualitas atau kekuatan sinergi yang tak tertandingi, kami harus memastikan bahwa investasi kami efisien dan memberikan manfaat nyata bagi audiens dan perusahaan.

Kedua, kami membatasi penambahan jumlah karyawan melalui pembekuan perekrutan yang ditargetkan. Perekrutan untuk subset kecil dari posisi penggerak bisnis yang paling kritis akan berlanjut, tetapi semua peran lainnya ditangguhkan. Pemimpin segmen dan tim SDM memiliki detail yang lebih spesifik tentang bagaimana hal ini akan diterapkan pada tim Anda.

Ketiga, kami meninjau pembiayaan dan telah menentukan bahwa ada ruang untuk peningkatan efisiensi, serta peluang untuk mengubah organisasi menjadi lebih gesit. Gugus tugas akan mendorong pekerjaan ini dalam kemitraan dengan tim segmen untuk mencapai penghematan dan peningkatan organisasi.

Saat kami bekerja melalui proses evaluasi ini, kami akan melihat setiap operasi dan tenaga kerja untuk mendapatkan penghematan, dan kami mengantisipasi beberapa pengurangan staf sebagai bagian dari tinjauan ini.

Dalam jangka pendek, perjalanan bisnis harus dibatasi hanya untuk perjalanan penting. Sesi kerja tatap muka atau di luar lokasi yang memerlukan perjalanan akan memerlukan persetujuan dan peninjauan terlebih dahulu dari anggota tim eksekutif Anda (yaitu, bawahan langsung ketua segmen atau pejabat eksekutif perusahaan).

Sebisa mungkin, pertemuan ini harus dilakukan secara virtual. Kehadiran di konferensi dan acara eksternal lainnya juga akan dibatasi dan memerlukan persetujuan dari anggota tim eksekutif Anda.

Transformasi dirancang untuk memastikan kami berkembang tidak hanya hari ini, tetapi jauh di masa depan-dan Anda akan mendengar lebih banyak dari gugus tugas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Saya sepenuhnya sadar ini akan menjadi proses yang sulit. Kita harus membuat keputusan yang sulit dan tidak nyaman. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh kepemimpinan, dan saya berterima kasih sebelumnya karena telah melangkah selama masa penting ini.

Perusahaan kami telah melewati banyak tantangan selama 100 tahun sejarah kami, dan saya yakin kami akan mencapai tujuan kami dan menciptakan perusahaan yang lebih gesit yang lebih cocok untuk lingkungan masa depan.

Sekali lagi terima kasih atas kepemimpinan Anda". -Bob-

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Ruang tamu iblis

Rekomendasi Pertemuan L20 Singgung Perlinsos Pekerja Digital******

Ketua L20 Presidensi G20 Elly Rosita Silaban mengatakan pertemuan L20menghasilkan 14 rekomendasi soal isu ketenagakerjaan. Dari 14 rekomendasi, ada 3 isu yang bisa didorong untuk diterapkan di Indonesia.

Hasil pertemuan L20 itu disebut dengan 'Kontrak Sosial Baru untuk Pemulihan dan Ketangguhan'. Rekomendasi itu menyoroti kondisi pekerja di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai krisis yang sedang melanda dunia.

Mengutip Antara, Senin (14/11), tiga rekomendasi yang didorong untuk diterapkan di Indonesia adalah kesetaraan gender, transisi yang adil, dan perlindungan terhadap pekerja platform digital.

L20 juga merekomendasikan untuk mengedepankan kesetaraan, perlindungan sosial untuk pekerja platform digital, restrukturisasi sistem keuangan internasional, kerangka kerja ekonomi makro berdasarkan solidaritas, reformasi multilateralisme untuk mencapai tujuan bersama, dan reformasi sistem perdagangan multilateral.

Rekomendasi lain dari L20 mencakup akses yang sama untuk kesehatan, ketahanan pangan bagi pekerja yang berpendapatan rendah, mengurangi dana untuk militer, dan mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi ancaman terhadap kedamaian.

L20 adalah engagement group dari G20 yang membahas isu ketenagakerjaan. Forum ini berisi serikat pekerja dari anggota G20 dan Global Union Federations. Pertemuan puncak L20 berlangsung selama dua hari di Kuta, Badung, Bali yang dihadiri delegasi dari berbagai negara.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Jawa Tengah Jadi Pilihan Pabrik Relokasi Usai Tinggalkan Banten******

Jawa Tengah menjadi pilihan relokasi pabriksetelah beberapa perusahaan memutuskan hengkang dari Serang, tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi menyebut ada tiga perusahaan yang akan pindah ke Jawa Tengah, yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI memproduksi sepatu Adidas.

Ia mengatakan kepergian ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya sudah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," kata Septo.

Meski investasi masuk ke Banten terutama Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, ia menyebut hal itu diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran akibat tiga pabrik itu hengkang.

Hal itu disebut Septo karena perusahaan-perusahaan baru di Kota Baja itu baru beroperasi pada 2025, sementara tiga pabrik di Serang pindah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Kendati demikian, kata Firman, relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Banten ke Jawa Tengah itu.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain.

Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta.

Menurutnya, sebelum melakukan PHK, perusahaan akan menyampaikan kepada Kemnaker kondisi yang terjadi di usahanya. Dalam kesempatan ini, pihaknya akan melakukan diskusi mencari solusi terbaik.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah, dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Lihat Juga : Edukasi Keuangan7 Jurus Jitu Menyiapkan Modal Bagi Korban PHK yang Ingin Wirausaha

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, tapi di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Ketakterbatasan Wisatawan

Jokowi Jajakan 30 Ribu Ha Lahan Kalimantan ke Investor Asing untuk EBT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan 30 ribu hektare (ha) lahan di Kalimantan Utara untuk industri energi baru terbarukan (EBT) kepada investor asingdalam KTT G20di Nusa Dua, Bali.

Jokowi meyakini keberadaan lahan tersebut akan menarik para investor bergabung dalam green industrial farm yang saat ini sedang dirancang.

"Kami menyiapkan Kalimantan Utara, 30 ribu ha lahan untuk green industrial farm, yang nantinya saya yakin akan berbondong-bondong investor datang untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia," ujarnya, Senin (14/11).

"Inilah kesempatan bagi para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit, untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia," papar Jokowi.

Ia menilai industrialisasi bahan-bahan mentah yang dimiliki memang harus dihentikan untuk mendapatkan nilai tambah yang baik dan meningkatkan pendapatan.

"Baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan sudah kita mulai dengan nikel, dalam rangka membangun ekosistem besar EV baterai listrik untuk mobil listrik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyentil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membawa logam Lithium agar bisa dibawa ke Indonesia. Ia meminta PM Anthony untuk melakukan hilirisasi bersama di Indonesia.

"Saya ingin menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese. Kita punya nikel kalau digabung itu bisa jadi baterai mobil listrik. Saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk lithiumnya bisa dibawa ke Indonesia," tutur Jokowi disambut gelak tawa peserta.

Diketahui sejumlah kepala negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

[Gambas:Video CNN]