indoslots

Wuhuangjing

Eks Pimpinan Bulog Pinrang Akui Salah di Kasus Beras 'Hilang' 500 Ton******

Mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Pinrang Radytio W Putra Sikado mengklarifikasi soal hilangnya 500 ton berasdi gudang Bulog sehingga dirinya pun dicopot dari jabatannya.

Menurut Radytio, 500 ton yang disebut selama ini tidak hilang. Tapi, beras itu diambil oleh rekanan tanpa melalui prosedur peminjaman di Bulog.

"Beras ini bukan hilang, tapi beras ini diambil oleh pihak ketiga. Jadi mungkin tahapan-tahapannya setelah kami melalui proses pemeriksaan internal dan saat ini saya ini menjalani proses penyidikan di Polres Pinrang," kata Radytio di Makassar, Jumat (25/11).

"Jadi mekanisme penyaluran ini terbagi dua, pertama melalui distributor atau pihak ketiga. Kedua melalui ritel," ujarnya.

Dalam penyaluran ini kata Radytio, pihaknya berhubungan langsung dengan pihak rekanan yang mengambil beras di gudang Bulog Pinrang. Kemudian pihak rekanan dalam hal ini CV Sabang Merauke Persada (SMP) milik IF berusaha terus menemui dirinya untuk mendapatkan beras sebanyak 500 ton.

"Dia mendekati saya secara emosional. Jadi sebelum keluar beras 500 ton, pada Agustus IF sempat mendatangi saya meminta untuk dipinjamkan beras dalam rangka KPSA namun tidak saya iyakan. Karena tentu ini di luar prosedur," ungkapya.

Tidak sampai di situ, lanjut Radytio, IF kembali mencoba menemui dirinya pada 23 Agustus 2022 untuk menyakinkannya yang saat itu masih menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang.

"Bahwa beras ini akan segera jual sesuai dengan harga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSAO) saat itu masih harga Rp8300. Itu harga tebusnya. Mereka menyakinkan saya, di mana saat itu pertemuan ada tiga orang, termasuk kepala gudang, meminta dan menyakinkan saya untuk membantu menjual dengan penebusan harga Rp8.300," bebernya.

Radytio menjelaskan pada Agustus lalu harga beras di konsumen itu berkisaran Rp9.450 per kg untuk wilayah Kabupaten Pinrang. Kemudian harga distributor Rp8.700 sehingga ada keuntungan. Namun, dia mengaku pada proses pengembalian beras 500 ton tersebut tidak sesuai prosedur.

"Tapi memang saya akui, pada saat pengambilan (beras) itu tidak melalui prosedur, karena dari kepala gudang dan mitra meyakinkan saya bahwa beras ini akan terbayar dengan pernyataan yang mereka buat. Bahkan IF pada saat itu memberikan saya dua sertifikat (tanah) sebagai jaminan yang nilainya ditaksir lebih besar dari nilai beras yang dikeluarkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan Biasa Kematian

Buruh Protes Kenaikan UMP 2023, Tuntut Revisi******

Presiden Partai Buruhsekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam melakukan aksi demo merespons kenaikan upahminimum provinsi (UMP) sejumlah daerah.

Tidak cuma itu, buruh yang tergabung dalam KSPI mendesak pemerintah merevisi besaran kenaikan UMP 2023 yang dinilai tidak sesuai inflasi.

Partai Buruh merilis lima sikap terkait penetapan kenaikan UMP 2023 yang sudah dilakukan di beberapa daerah, mulai dari DKI Jakarta yang naik sebesar 5,6 persen hingga Jawa Timur 7,85 persen.

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan. Bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year (yoy)," terang Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (28/11).

Kedua, Said menyoroti khusus kenaikan UMP DKI Jakarta. Buruh mengecam keras keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap tidak sensitif dengan kehidupan buruh.

Kenaikan 5,6 persen diklaim masih di bawah nilai inflansi. Heru dianggap tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh.

Said mendesak agar merevisi kenaikan UMP tersebut menjadi 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat buruh.

Ia merinci biaya sewa rumah di kisaran Rp900 ribu, transportasi Rp900 ribu, hingga biaya makan dengan anggaran sehari Rp40 ribu bakal menghabiskan Rp1,2 juta per bulan.

Dengan biaya listrik Rp400 ribu dan biaya komunikasi Rp300 ribu, Said menjumlahkan pengeluaran buruh per bulan menembus Rp3,7 juta.

"Jika upah buruh DKI Jakarta Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta, maka sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi, dengan kenaikan 5,6 persen, buruh DKI Jakarta tetap miskin," tegasnya.

Ketiga, Said menegaskan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil.

Keempat, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tetap mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan tidak lagi menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan kenaikan upah minimum 2023.

Kelima, Said Iqbal meminta kepada bupati dan walikota dalam merekomendasikan nilai UMK ke gubernur dengan kenaikan sebesar antara 10 hingga 13 persen.

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," tandas Said.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Direktur utama PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan tiket kereta cepat Jakarta Bandung(KCJB) dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu. Harga tiket tersebut berlaku untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Setelah tiga tahun, ia mengatakan tiket KCJB akan naik ke Rp150ribu-Rp350 ribu.

Dwiyana menjelaskan KJCB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata Kartika dalam paparannya.

Sebelumnya, Dwiyana mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek KCJB yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar US,4 miliar, sehingga totalnya menjadi US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholderterkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

"Itu yang nanti kita pendalaman lagi dengan Komisi VI. Kita akan sampaikan dulu itu di pedalaman," jelasnya.

Bayi labu saya

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Sangat pemburu

Kalah dari Obligor di PTUN, Satgas BLBI Bakal Banding******

Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban mengatakan akan mengajukan banding terhadap kekalahan dalam gugatan yang ditujukan oleh obligor BLBI.

Pekan lalu, Satgas BLBI kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto dan saudaranya Hendrawan Harjono terkait dengan penyitaan aset lapangan golf dan properti di Bogor sebagai jaminan utang bos PT Bank Asia Pacific (Aspac).

"Kita banding. Secepatnya," kata Rionald singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung tersebut yang dikutip pada Jumat (18/11).

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo. Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

Adapun kekalahan gugatan ini tak hanya sekali dialami oleh Satgas BLBI. Sebelumnya, satgas juga kalah dari gugatan yang diajukan oleh Irjanto Ongko, anak obligor BLBI Kaharudin Ongko, karena tidak terima tindakan penyitaan yang dilakukan pemerintah.

PTUN Jakarta memenangkan gugatan Irjanto Ongko pada 2 November setelah mengajukan pada 7 Juli 2022 lalu. Dengan putusan ini, maka PTUN menyatakan aset yang disita oleh Satgas BLBI dari penggugat dengan total luas 2.800 meter persegi batal atau tidak sah.

Adapun aset tanah yang disita sebelumnya dari obligor Kaharudin Ongko dan diakui sudah menjadi milik Irjanto Ongko adalah:

Pertama, sebidang tanah seluas 1.825 meter persegi di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kav. No. 15 dan 16, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045 yang ia klaim sudah menjadi hak miliknya.

Kedua, sebidang tanah seluas 1.047 meter persegi di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav. No. 14, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128 yang ia klaim sudah menjadi miliknya.

[Gambas:Video CNN]