osb138

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

bosswin168 demo

Pemkab Kuningan pastikan 12.393 Ha sawah dipanen pada April 2024******

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, memastikan panen raya pada awal April 2024 dengan lahan sawah seluas 12.393 hektar bisa dilakukan untuk menjaga pasokan beras di daerahnya kembali stabil. “Dapat kami sampaikan, posisi panen raya diprediksi terjadi di bulan April. Memang ada kemunduran, biasanya di bulan Maret. Tetapi ini terjadi di semua daerah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Wahyu Hidayah di Kuningan, Sabtu. Wahyu menyampaikan meski terjadi kemunduran, namun kondisi lahan sawah di Kabupaten Kuningan cenderung lebih baik dibandingkan daerah lain yang masa panen rayanya diestimasikan berlangsung pada akhir April dan Mei 2024. Selain itu, kata dia, dari tinjauan lapangan ditemukan bahwa beberapa petani di wilayahnya sudah mampu menghasilkan beras yang berasal dari panen padi selama periode Januari dan Februari 2024. Wahyu menyebutkan jika dirinci total luas panen pada Januari tercatat ada 1.205 hektar dan pada Februari seluas 1.577 hektar, dengan tingkat produktivitas lahan masih relatif tinggi.

Baca juga: Gubernur NTB panen raya padi untuk jaga persediaan beras “Kemudian di Maret meningkat luas panennya menjadi 4.513 dan pada April di panen raya 12.393 hektare. Hampir separuh dari luas lahan baku sawah di Kabupaten Kuningan panen di bulan itu,” ujarnya. Ia menjelaskan sebenarnya hasil produksi beras selama dua bulan pertama tahun 2024, masih tetap surplus untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Kuningan. Asalkan, lanjut dia, produksi beras dari hasil panen petani itu tidak tersalurkan atau dijual keluar Kabupaten Kuningan. “Hanya saja kebutuhan beras skala nasional juga tinggi, sehingga wilayah yang panen raya hasilnya akan tetap keluar untuk mencukupi pasokan pasar,” katanya. Wahyu menyampaikan bila berkaca pada capaian produksi beras di tahun 2023, Kabupaten Kuningan berhasil memaksimalkan luas panen sawah 52.014 hektar dengan tingkat produktivitas mencapai 61,87 kuintal per hektar.

Baca juga: Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton Untuk menjaga lahan sawah di Kuningan tetap produktif, tambah dia, Diskatan sudah menggulirkan beberapa program strategis seperti menyediakan pupuk non-subsidi murah bagi petani dan memaksimalkan suplai pengairan. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Anton Pitono menambahkan masa panen padi di daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) mengalami kemunduran karena terdampak fenomena El Nino yang terjadi sepanjang tahun kemarin. Ia menyatakan akibat fenomena itu, sebagian besar lahan pertanian di Ciayumajakuning mengalami pergeseran masa tanam. “Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir. Beberapa daerah produsen beras akan kembali memasuki panen raya pada April dan setelahnya. Jadi ketersediaan beras akan selalu ada,” ujar Anton.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

minimal deposit airbet88

IDI sebut dokter influencer dilarang promosi produknya di media sosial******

Jakarta (ANTARA) - Dokter influencer yang memiliki produk kecantikan atau kesehatan, seringkali aktif mempromosikan produk-produknya di media sosial.

Namun, Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto menegaskan hal tersebut tidak diperkenankan atau dilarang bagi dokter untuk mempromosikan produknya di platform media sosial, sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa etik dokter dalam bermedia sosial.

“Mereka banyak yang tidak menyadari bahwa itu tidak dibolehkan, MKEK sendiri sudah mengeluarkan dua fatwa soal itu. Kalo di internasional beriklan masih dimungkinkan. Kita (di Indonesia) masih belum diperbolehkan,” kata Djoko saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenkes: Lulusan kedokteran jadi "influencer" itu pilihan

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Menurut Djoko, dokter tidak diperbolehkan untuk beriklan, terutama jika iklan tersebut berkaitan dengan klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran.

Namun, dokter di Indonesia masih diperbolehkan untuk beriklan yang berkaitan dengan layanan masyarakat atau yang mempromosikan perubahan perilaku hidup sehat.

“Tapi kalau Iklan layanan masyarakat itu dibolehkan untuk dokter yang merubah perilaku hidup sehat masyarakat,” ujarnya.

Dokter yang menggunakan media sosial juga diwanti-wanti untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, serta membedakan akun pribadinya dan yang digunakan untuk kepentingan umum.

“Kita sudah mewanti-wanti akun yang digunakan untuk bersosial media dengan umum dipisah, dan tidak disatukan. Dokter itu juga harus merahasiakan kesehatan pasien, itu kewajiban,” jelasnya.

Djoko meminta apabila masyarakat menemukan dokter yang mempromosikan produk yang memberi klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran tanpa melepas ‘title’ nya sebagai dokter di media sosial dapat melaporkannya ke IDI terdekat dengan membawa serta bukti yang ada.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas profesi medis dan mencegah adanya praktik yang tidak etis dalam promosi produk di media sosial.

Adapun, fatwa etik dokter dalam bermedia sosial dikeluarkan dalam Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal 30 April 2021.

Baca juga: IDI larang dokter "endorse" produk

Baca juga: IDI dan WMA selenggarakan simposium kode etik kedokteran
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Pesta Kematian Para Dewa

pinjol pasti cair tanpa bi checking

Ajak Riak optimistis PSS Sleman mampu rebut tiga poin dari Persebaya******

Surabaya (ANTARA) - Pemain asing PSS Sleman asal Sudan Selatan Ajak Riak optimistis mampu merebut tiga poin dari tuan rumah Persebaya pada laga pekan ke-27 Liga 1 Indonesia musim 2023/2024, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

"Kami datang di partai tandang yang sulit. Tapi, para pemain yakin bisa meraih tiga poin. Menurut saya, optimisme tinggi dan keyakinan kuat menjadi kunci kemenangan para pertandingan ini usai kami melakukan persiapan secara serius," ujarnya dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu.

Ajak menjelaskan, rasa optimistis dengan percaya diri menjadi faktor dan amunisi kuat untuk memberikan perlawanan sengit bagi tuan rumah saat menjalani laga tandang.

"Dua hal tersebut menjadi amunisi penting kami bertandang ke Surabaya. Harapannya, saya kembali mencetak gol kemenangan bagi PSS," ucapnya.

Baca juga: PSS Sleman bermain imbang 3-3 lawan Persita Tangerang
Baca juga: PSS Sleman tetap waspada meski pemain utama Persebaya absen

Pemilik nomor punggung 10 di PSS Sleman tersebut, menyatakan kesiapannya untuk bisa membantu meraih tiga poin.

"Keyakinan tadi menurut saya bisa menjadi modal kami untuk memenangkan pertandingan. Apalagi tentu harapan kami semua ingin membawa pergi PSS dari zona bawah ini," ujarnya.

Pelatih kepala PSS Sleman Risto Vidakovic mengaku anak asuhnya sudah berusaha keras dan akan bermain dengan maksimal untuk melawan Persebaya.

"Secara tim, kami terus berkembang dari hari ke hari semakin lebih baik. Saya berharap pada pertandingan besok para pemain bisa tampil 100 persen, dan disiplin untuk bisa memenangkan pertandingan," ujarnya.

Menurut catatan PT Liga Indonesia Baru (LIB), sejak 2019 kedua tim telah bertemu sebanyak delapan kali dalam kompetisi resmi. Persebaya unggul empat kali kemenangan, sementara PSS tercatat hanya meraih tiga kali kemenangan, sisanya imbang. Saat ini, pada klasemen sementara Liga 1 Indonesia,

Persebaya menempati peringkat ke-13 dengan total poin 32 dari 26 pertandingan. Sementara, klub yang berjuluk Super Elang Jawa (Elja) berada tepat dibawah Persebaya dengan total poin 31 dari 26 pertandingan juga.

Baca juga: Pelatih PSS terkejut timnya mampu menang besar atas Bhayangkara

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Karier

master slot 55

PSS Sleman tetap waspada meski pemain utama Persebaya absen******

Surabaya (ANTARA) - Pelatih Kepala PSS Sleman Risto Vidakovic tetap mewaspadai seluruh pemain Persebaya Surabaya karena kedalaman pemain yang dimiliki merata dan bisa saling membantu, meskipun akan ada pemain utama yang absen.

"Jadi tidak ada pengaruhnya jika ada pemain Persebaya yang absen karena akumulasi kartu kuning. Karena Persebaya mempunyai 20 pemain lebih seperti dalam susunan pemain. Mereka juga bisa bermain dan dapat memberikan warna di tim dengan cara masing masing," ujar Risto saat konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu.

Oleh karena itu, lanjutnya, Persebaya akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memenangkan laga pekan ke-27 meski ada beberapa pemain yang absen.

"Pemain absen karena akumulasi kartu adalah hal biasa dan semua tim pasti menghadapi hal tersebut. Saya memprediksi Persebaya akan bermain sebaik mungkin siapapun yang akan diturunkan, pasti akan bermain 100 persen untuk meraih kemenangan," ujar Risto.

Baca juga: PSS Sleman bermain imbang 3-3 lawan Persita Tangerang

Risto mengaku, anak asuhnya harus berusaha keras untuk melawan klub kebanggaan Arek-Arek Suroboyo tersebut, terlebih jadwal pertandingan yang dijalani cukup ketat.

"Saya tahu setiap pertandingan di Surabaya ini adalah pertandingan yang berat. Cukup berat bagi tim PSS, karena jadwal yang sangat ketat," katanya.

Namun, anak asuhnya juga sudah mempersiapkan pertandingan tersebut dengan maksimal dan akan bermain maksimal untuk melawan Persebaya.

"Secara tim, kami terus berkembang dari hari ke hari semakin lebih baik. Saya berharap pada pertandingan besok para pemain bisa tampil 100 persen, dan disiplin untuk bisa memenangkan pertandingan," ujarnya.

Baca juga: Pelatih PSS terkejut timnya mampu menang besar atas Bhayangkara

Menurut catatan PT Liga Indonesia Baru (LIB), sejak 2019 kedua tim telah bertemu sebanyak delapan kali dalam kompetisi resmi.

Persebaya unggul empat kali kemenangan, sementara PSS tercatat hanya meraih tiga kali kemenangan, sisanya imbang.

Saat ini, pada klasemen sementara Liga 1 Indonesia, Persebaya menempati peringkat ke-13 dengan total poin 32 dari 26 pertandingan.

Sementara, klub yang berjuluk Super Elang Jawa (Elja) berada tepat di bawah Persebaya dengan total poin 31 dari 26 pertandingan juga.

Baca juga: Persebaya Surabaya tatap optimis dua laga tandang beruntun

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menghormati

situs slot gacor mudah menang

Bappebti evaluasi pajak kripto untuk kurangi biaya investor******

Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto agar para investor hanya menanggung setengah dari total pajak yang dikenakan saat ini sehingga semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar kripto Indonesia.

“Memang perlu diadakan evaluasi dan pertimbangan kembali atas pengenaan pajak ini. Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja,” kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mengingat regulasi pajak yang kini berlaku meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor.

Tirta pun menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap sektor kripto perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Ia menuturkan bahwa pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 miliar dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan industri fintech.

Direktur Eksekutif Asparkrindo Asih Kerniangsih mengatakan banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri.

“Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange cryptodalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan,” katanya.

CEO Indodax Oscar Darmawan menuturkan bahwa kini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang diterapkan di Indonesia, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0.10 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0.11 persen, serta tambahan 0.02 persen untuk biaya bursa, deposito, dan kliring.

“Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai bahwa untuk meningkatkan daya saing pasar kripto dalam negeri, pengenaan PPN perlu dihapuskan sehingga aset kripto hanya dikenai PPh.

“Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK, artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPN dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1 persen,” katanya.


Baca juga: Bappebti nilai harga kripto masih dipengaruhi sentimen global
Baca juga: Kemenkeu sebut realisasi pajak kripto capai Rp39,13 miliar
Baca juga: OJK susun aturan jelang transisi pengawasan kripto dari Bappebti

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jerman Berdarah Besi

slot183

OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) telah meningkatkan ambisinya dalam komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Semula, target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri adalah 29%, menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20% pada ENDC. Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.
Nilai Ekonomi Karbon, pengaturan di Indonesia
Perpres 98/2021 mengatur pelaksanaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan lklim yang dilakukan melalui penyelenggaraan NEK untuk mencapai target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional. Penyelenggaraan NEK dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, adanya NEK dapat menjadi insentif untuk pencapaian NDC dengan mendukung upaya yang selama ini dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan.
Perpres NEK ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri, maka perhitungan pengurangan emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia. Adanya regulasi pasar karbon membuka peluang Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim. NEK merupakan ukuran kinerja dunia dalam pengelolaan perubahan iklim yang merefleksikan tingkat keberhasilan negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Bagi Indonesia, NEK merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh negara, sesuai dengan azas filosofis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Sebelum Paris Agreement, atau yang sering disebut dengan rejim Protokol Kyoto, perdagangan karbon telah diatur dan berlangsung dengan mekanisme Clean Development Mechanism/CDM, Joint Credit Mechanism (JCM) yang merupakan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang). Di sisi lain Protokol Kyoto memicu perdagangan yang juga tidak diatur secara spesifik di Protokol Kyoto, yaitu mekanisme perdagangan karbon sukarela (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) yang dilakukan secara langsung oleh pihak independen (tanpa ada pencatatan oleh negara).
Pada saat itu muncullah berbagai skema perdagangan karbon voluntary seperti banyak dikenal skema crediting Plan Vivo, Verra, Gold Standard, dan lain-lain (penilai independen internasional dan diantaranya menjadi market place). Di masing-masing negara besar seperti Amerika, muncul berbagai skema crediting yang juga masih berjalan sampai saat ini. Beberapa skema crediting tersebut juga masuk ke Indonesia dan menjalankan transaksi serta kerja sama skema crediting dan beroperasi di Indonesia. Mencatat hasil persidangan di COP28 di Dubai UEA (rejim Paris Agreement), dipastikan tidak ada pengaturan dan rekognisi terhadap perdagangan karbon secara sukarela atau VCM. Indonesia secara tegas telah berkomitmen dan meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomer 16 tahun 2016, sehingga dalam peraturan yang berlaku di Perpres 98 Tahun 2021 dan PermenLHK 21 tahun 2022 tidak mengatur dan mengenali VCM di Indonesia.
Di era Protokol Kyoto telah terjadi perdagangan karbon tanpa otorisasi dan pencatatan (karena sifat sukarela-nya, sehingga pasar-lah yang menentukan dirinya sendiri, bagaimana kredit dihitung, tata aturan bisnis karbon yang ditetapkan sendiri, ukuran pasar dan kapitalisasi ditetapkan sendiri dan berbagai tata aturan main yang memang ditentukan oleh pasar dengan kesepakatan masing-masing, sehingga skema crediting ini lebih dikenal sebagai private crediting scheme).
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, KLHK, Dr. Wahyu Marjaka menjelaskan, untuk pencapaian NDC dan dengan insentif karbon dikenal aturan dengan Perpres 98/2021 serta PermenLHK 21/2022. Ada beberapa pihak pemilik konsesi kehutanan yang sudah menjalankan kontrak dagang karbon dengan pihak-pihak skema crediting private tersebut yang tidak sesuai dengan aturan Indonesia dan terhadapnya telah dilakukan tindakan oleh pemerintah, demikian ditegaskan Wahyu Marjaka di Jakarta, Jumat (01/03/2024).
Terbaik dan Jadi Rujukan
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, sampai saat ini, bursa karbon Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bursa karbon Indonesia jauh lebih baik, Bahkan di tingkat ASEAN, kita terbesar. Pada saat launching volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Aldy Erfanda, menjawab pertanyaan terkait perkembangan perdagangan di bursa karbon Indonesia, Jumat (01/03/2024).
Untuk besaran volume perdagangan di bursa karbon Indonesia, dapat dilihat pada tabel terlampir.
Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, kita perlu berbangga dengan apa yang kita jalankan, karena konsep perdagangan karbon, kita mengadopsi sistem perdagangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. artinya dilakukan penetapan cap atau allowance- kemudian dilakukan trade artinya perdagangan karbon dan -tax artinya diterapkan pajak karbon.
Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas tradingnya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Aldy.
Secara global, kata Aldy, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan progres seperti ini tidak mudah. Apalagi kita sangat spesifik untuk mencapai target NDC. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor FOLU, Energi, dan limbah. Aldy menjelaskan, secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.
Saat ini memang banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Dikatakan Aldy, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar kita mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibilitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif. “Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan carbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting- carbon.
Rintis Perdagangan Karbon Internasional
Ke depan lanjut Aldy, masih banyak pekerjaan rumah. Dalam waktu dekat kita merencanakan pilot proyek mengenai perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia dan menuju ke sana, kita sudah rapat kordinasi regulator, (Menkomarinvest, OJK, ESDM, KLHK). Di situ ada kemajuan pesat, sudah ada kesepakatan mengenai perdagangan internasional.
Selama ini banyak pihak yang skeptis yang menyebut kita lambat dan macam-macamlah, tapi kita tetap berproses. “Target? Tahun 2024 ini sudah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang sudah ada regulasi mendasarnya,” katanya.
Tentu saja ini kita buat pilot projek bersama kementerian terkait lainnya, bukan hanya OJK. Dengan tahapan ini, memang banyak dunia internasional melalui Kedubes mereka di Jakarta menemui OJK untuk menanyakan soal ini, ada yang dari Australia, AS, Jepang, Taiwan , dan sebagainya. “Mereka interst sekali. Ke depannya, kita akan koordinasi dengan Kemenlu. Tim teknis sudah melakukan itu, juga kementerian terkait akan kita libatkan.”
Antusiasme dunia internasional tertarik karena potensi karbon Indonesia, karena Indonesia salah satu negara yang memiliki hutan yang besar. Nature base kita memang sangat besar. Kita bekerja keras soal perdagangan karbon ini karena kita ingin memberikan kontribusi yang juga amat besar bukan saja bagi kepentingan nasional, tapi dunia internasional mengingat penurunan emisi global sangat penting.
Harapannya, progress regulasi-regulasi itu bakal berkembang pesat. Kenapa framenya regulasi, sebab target NDC kita menuntut 5 sektor bekerja, tapi selama ini yang bekerja baru dari KLHK, dan ESDM yang lain harus menyusul termasuk pertanian, dan perindustrian.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024