pokeronline77

slot gacor pasti maxwin hari ini 85Jutaan kata 839513Orang-orang telah membaca serialisasi

《pokeronline77》

BMKG: Potensi hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hampir seluruh provinsi di Indonesia berpotensi mengalami hujan ringan hingga lebat.

Dalam peringatan dini situs BMKG di Jakarta, Kamis, disebutkan,  hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan Kamis pagi

Hujan lebat juga diprediksi BMKG berpotensi terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebih ringan.

Baca juga: BMKG: Waspada puting beliung selama Maret-April 2024

Hujan lebat yang dapat disertai petir berpotensi turun di Kota Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Pangkal Pinang, Kupang, Manado, dan Palembang. Sementara hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Denpasar, Bandung, Bandar Lampung, dan Medan.

Khusus wilayah DKI Jakarta, hujan intensitas sedang diprediksi berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari, dan hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pada pagi dan malam hari.

Baca juga: BMKG imbau masyarakat NTT waspada hujan deras hingga 29 Februari 2024

BMKG juga memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada dampak hujan lebat seperti banjir, yang dapat terjadi akibat hujan pada hari ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：judi slot online terbesar、pusat judi slot online、bima88 slot

Terkait：situs tergacor saat ini、daftar slot gampang jp、harga voucher tri 3gb、aurahoki、72 di erek erek、harga voucher telkomsel unlimited 30 hari、bunga paylater lazada、angka jitu forum master、slot gacor terbaru malam ini、akun main slot

---

---

bab terbaru：sbg slot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08